KONAWE – hotspotsultra.com - Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Konawe, Ripaldi, menyoroti besaran anggaran perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Kabupaten Konawe yang disebut mencapai Rp2,8 miliar. Kamis, 23/4/2026
Nilai tersebut dinilai memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama di saat pemerintah pusat tengah mendorong kebijakan efisiensi anggaran.
Ripaldi menyatakan, besarnya alokasi dana tersebut perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Di tengah semangat efisiensi anggaran, Pemkab Konawe justru mengalokasikan anggaran yang tergolong besar, yakni Rp2,8 miliar. Nominal ini bahkan disebut lebih tinggi dibandingkan perayaan HUT Provinsi Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
Menurutnya, perbandingan tersebut bukan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran, melainkan sebagai dasar untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Ia menegaskan, penggunaan anggaran sebesar itu semestinya disertai penjelasan rinci kepada publik.
“Besaran anggaran HUT ke-66 Konawe cukup signifikan. Karena itu, peruntukannya harus diperjelas. Apalagi, instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran telah menekankan pembatasan kegiatan yang bersifat seremonial,” tegasnya.
HMI Cabang Konawe menilai pengelolaan keuangan daerah harus mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selain itu, Ripaldi juga mendorong adanya pengawasan lebih lanjut terhadap penggunaan anggaran tersebut.
“Kami berharap Aparat Penegak Hukum dapat melakukan pendalaman sesuai kewenangan untuk memastikan penggunaan anggaran Rp2,8 miliar tersebut tepat sasaran dan sesuai peruntukannya,” katanya.
Ia juga meminta Bupati Konawe memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait rincian penggunaan anggaran tersebut.
“Kami meminta agar pemerintah daerah menyampaikan secara transparan kegiatan yang didanai, serta dampaknya bagi masyarakat. Harapannya, anggaran tersebut tidak hanya terserap pada kegiatan seremonial, tetapi juga memberikan manfaat nyata,” tambahnya.
HMI Cabang Konawe turut mendorong DPRD Kabupaten Konawe untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan guna memastikan penggunaan anggaran tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan publik.
Ripaldi menegaskan, pihaknya akan mempertimbangkan langkah lanjutan apabila tidak ada penjelasan resmi dari pemerintah daerah.
“Apabila dalam waktu dekat tidak ada penyampaian yang transparan, kami akan mempertimbangkan aksi unjuk rasa sebagai bentuk kontrol sosial yang dijamin undang-undang,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa sikap HMI Cabang Konawe merupakan bagian dari peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Tidak ada komentar