Halaman

    Social Items

Visit Namina Blog

Kapolda Sultra Tegaskan Tak Ada Sejengkal Wilayah Dikuasai Pengedar Narkoba


KENDARI, - Hotspotsultra.com – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Irjen Pol. Dr. Himawan Bayu Aji, menegaskan tidak boleh ada satu jengkal pun wilayah di Sulawesi Tenggara yang dikuasai oleh jaringan pengedar narkoba.


Penegasan tersebut disampaikan Kapolda saat menggelar konferensi pers didampingi Wakapolda Sultra Brigjen Pol. Budi Hermawan, S.I.K., serta sejumlah pejabat utama Polda Sultra di Aula Dharana Lastarya (Dhalas) Polda Sultra, Kamis (19/11/2026).


Dalam keterangannya, Kapolda menyebut penindakan terhadap kawasan yang diduga menjadi pusat aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan tindak lanjut instruksi Presiden yang diteruskan melalui perintah Kapolri. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan program Quick Wins Kapolri dalam memulihkan wilayah yang terdampak peredaran narkoba.


“Selama ini kawasan Gunung Jati, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, dikenal masyarakat sebagai salah satu kampung narkoba di Kota Kendari. Kami tegaskan, tidak boleh ada satu jengkal wilayah di Sulawesi Tenggara yang dikuasai oleh pengedar narkoba,” tegas Irjen Pol. Himawan Bayu Aji.


Ia menambahkan, Polda Sultra berkomitmen memastikan tidak ada lagi tempat yang dimanfaatkan sebagai lokasi penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman.


Kapolda menjelaskan, penindakan di kawasan Gunung Jati merupakan kelanjutan dari operasi sebelumnya di Kampung Salo. Pada 19 November 2026, petugas gabungan yang dibagi menjadi dua tim melakukan penggerebekan dan pembersihan di Lorong Barat, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari.


Mengingat kondisi geografis kawasan Gunung Jati yang terjal, petugas turut melibatkan anjing pelacak K9 khusus narkoba dalam pelaksanaan operasi.


Dari hasil penggerebekan tersebut, polisi mengamankan sembilan orang berusia 15 hingga 41 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine, tujuh orang dinyatakan positif menggunakan narkoba, sedangkan dua lainnya negatif.


Hal yang menjadi perhatian, empat orang di antaranya berusia 15 hingga 19 tahun, termasuk dua orang yang masih berstatus anak. Kapolda memastikan penanganan terhadap anak akan dilakukan sesuai ketentuan sistem peradilan pidana anak, dengan mengedepankan pendampingan serta perlindungan identitas.


“Peran dan status hukum masing-masing masih kami dalami. Kami tidak menyebutkan identitas mereka dan memohon rekan-rekan media ikut menjaga, terutama identitas anak,” ujarnya.


Dalam operasi tersebut, petugas turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya delapan saset sabu dengan berat bruto 44,7 gram, satu saset sinte atau tembakau sintetis seberat 1,7 gram, serta uang tunai sebesar Rp310.452.000.


Selain itu, polisi mengamankan dua brankas, satu buku tabungan, empat buku catatan rekap transaksi narkoba, empat unit telepon genggam, empat timbangan digital, alat pengemas, enam bong, senjata tajam, satu unit airsoft gun, serta tiga unit sepeda motor.


Kapolda menilai temuan barang bukti tersebut mengindikasikan bahwa lokasi itu tidak hanya digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, tetapi juga diduga menjadi tempat penakaran, pengemasan, hingga transaksi jual beli narkotika.


“Dari barang bukti ini terlihat lokasi tersebut bukan sekadar tempat memakai narkoba, tetapi juga tempat menakar, mengemas, dan menjual narkoba. Uang tunai lebih dari Rp300 juta dan catatan transaksi menunjukkan besarnya perputaran uang dari bisnis haram ini,” jelasnya.


Seluruh orang yang diamankan beserta barang bukti telah dibawa untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik juga akan mendalami isi buku catatan transaksi dan data dalam telepon genggam guna mengungkap jaringan pemasok serta menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan dugaan bisnis narkoba tersebut.


Lebih lanjut, Kapolda menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkoba tidak cukup hanya melalui penindakan hukum. Menurutnya, langkah yang tidak kalah penting adalah memulihkan kawasan Gunung Jati agar tidak kembali menjadi lokasi yang dimanfaatkan jaringan peredaran narkotika.


Untuk itu, Polda Sultra bersama Polresta Kendari akan bersinergi dengan TNI, BNN, Pemerintah Kota Kendari, pihak kecamatan, kelurahan, serta tokoh masyarakat dalam menjalankan sejumlah langkah pemulihan.


Langkah tersebut meliputi patroli gabungan, pendirian pos pantau keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), kegiatan sambang Bhabinkamtibmas, mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling), serta penyuluhan bahaya narkoba bersama BNN.


“Kami ingin kawasan Gunung Jati tidak lagi dikenal sebagai kampung narkoba, tetapi menjadi kampung yang aman, bersih, dan produktif,” pungkas Kapolda.


Penindakan tersebut merupakan bagian dari program Quick Wins Kapolri sekaligus bentuk dukungan Polri terhadap Asta Cita Presiden.


Kapolda juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba, menjauhi penyalahgunaan narkotika, serta meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan dan lingkungan anak.


Masyarakat yang mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba diimbau segera melaporkannya ke kantor kepolisian terdekat atau melalui layanan darurat Polri 110. Kapolda memastikan identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya.

Polda Sultra Bongkar Dugaan Kampung Narkoboy Gunung Jati, Uang Tunai Rp310 Juta Disita

Kredit BRI Tumbuh 14,5 Persen, Kualitas Aset Tetap Terjaga


Hotspotsultra.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali mencatatkan perkembangan positif dalam penyaluran pembiayaan. Hingga September 2026, total kredit dan pembiayaan perseroan mencapai Rp1.647 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 14,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.


Pertumbuhan tersebut berada di atas rata-rata industri perbankan nasional yang tercatat sebesar 13,26 persen. Capaian ini menunjukkan kemampuan BRI menjaga momentum ekspansi bisnis sekaligus memperluas jangkauan layanan pembiayaan kepada masyarakat.


Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menjadi salah satu sasaran utama penyaluran kredit BRI. Dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan, sebesar Rp1.250 triliun atau sekitar 75,9 persen dialokasikan untuk segmen UMKM.


Nilai tersebut meningkat 8,6 persen dibandingkan September 2025 yang mencapai Rp1.151 triliun. Angka ini memperlihatkan besarnya perhatian BRI terhadap pengembangan usaha masyarakat sebagai salah satu fondasi perekonomian nasional.


Dukungan terhadap pelaku usaha kecil juga diwujudkan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sampai dengan September 2026, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp167 triliun kepada sekitar 3,18 juta debitur.


Jika dihitung sejak 2015, akumulasi penyaluran KUR BRI telah mencapai Rp1.602 triliun. Sektor pertanian menjadi penerima terbesar dengan nilai Rp71,5 triliun atau 42,8 persen dari total penyaluran, kemudian diikuti sektor perdagangan sebesar Rp52,2 triliun.


Di tengah peningkatan pembiayaan tersebut, BRI juga menempatkan pengendalian risiko sebagai bagian penting dalam menjaga keberlangsungan usaha.


Baca Juga Artikel Berita Lainnya

BRI Kokoh di Puncak Industri Perbankan, Laba Bersih Tembus Rp48,2 Triliun


Direktur Manajemen Risiko BRI, Ely Yuniarti, sebagaimana dilansir Fajar, Senin (16/11/2026), menyampaikan bahwa perusahaan terus mengedepankan kualitas aset agar pertumbuhan bisnis tetap berada dalam koridor yang sehat dan berkelanjutan.


Upaya tersebut terlihat dari sejumlah indikator kualitas kredit yang menunjukkan perbaikan. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) berhasil ditekan dari 3,1 persen pada September 2025 menjadi 2,85 persen pada September 2026.


Penurunan juga terjadi pada biaya risiko kredit (credit cost), dari sebelumnya 3,2 persen menjadi 2,8 persen. Sementara itu, rasio NPL Coverage mengalami peningkatan dari 183,1 persen menjadi 184,3 persen.


Untuk mempertahankan kondisi tersebut, BRI terus menyempurnakan sistem pengawasan dan mitigasi risiko. Langkah yang dilakukan antara lain melalui pengembangan sistem peringatan dini (early warning system), serta peningkatan efektivitas penagihan dan pemulihan kredit.


Dari aspek keuangan, BRI membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp48,2 triliun hingga September 2026. Perolehan ini meningkat 16,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp41,2 triliun.


Adapun total aset konsolidasi perseroan mencapai Rp2.338 triliun atau tumbuh 10,1 persen.


Tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit, BRI juga memperluas penguatan ekosistem ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Hingga September 2026, tercatat sebanyak 6.153 Desa BRILiaN telah dibina, didukung 45.042 klaster usaha dan jaringan LinkUMKM yang telah menjangkau 17,6 juta pelaku UMKM.


Direktur Finance & Strategy BRI, Ahmad Royadi, menekankan bahwa keberhasilan perusahaan tidak cukup dilihat dari besarnya nilai pembiayaan yang disalurkan. Lebih dari itu, pembiayaan harus mampu memberikan manfaat ekonomi, memperkuat kapasitas usaha masyarakat, serta menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan.


Melalui strategi pengembangan pembiayaan, pemberdayaan UMKM, dan penguatan manajemen risiko, BRI berupaya mempertahankan perannya sebagai lembaga perbankan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan bisnis, tetapi juga mendorong pemerataan akses keuangan dan memperkuat perekonomian nasional.

BRI Catat Pertumbuhan Kredit 14,5 Persen, Pembiayaan UMKM Tembus Rp1.250 Triliun Kualitas Aset Tetap Terjaga

Kecelakaan Tunggal di Uepai, Mobil Box Terjun ke Parit Pinggir Jalan


KONAWE, - HOTSPOTSULTRA.COM – Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di jalan poros Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat sore (13/11/2026). Sebuah mobil box dilaporkan terperosok hingga terjun ke dalam parit di pinggir jalan.


Berdasarkan informasi dan kondisi kendaraan di lokasi, mobil box tersebut terlihat dalam posisi miring dengan sebagian badan kendaraan masuk ke saluran air.


Peristiwa itu sempat menarik perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi kejadian.


Informasi awal menyebutkan, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, kondisi pengemudi dan kernet tetap menjadi perhatian. Doa dan harapan disampaikan agar keduanya diberikan kesehatan serta segera pulih setelah mengalami musibah tersebut.


Hingga berita ini diterbitkan, penyebab pasti kecelakaan belum diketahui. Belum terdapat keterangan resmi dari pihak berwenang terkait kronologi maupun faktor yang menyebabkan kendaraan tersebut keluar dari badan jalan.


Pengendara Diminta Utamakan Keselamatan


Peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh pengguna jalan agar tidak mengabaikan aspek keselamatan saat berkendara.


Pengemudi diimbau untuk selalu menjaga konsentrasi, mengatur kecepatan sesuai kondisi jalan, serta tidak memaksakan diri ketika mengalami kelelahan maupun mengantuk.


Selain itu, pemeriksaan kendaraan sebelum melakukan perjalanan juga penting dilakukan, terutama terhadap kondisi ban, sistem pengereman, kemudi, dan kelayakan teknis kendaraan.


Bagi pengemudi kendaraan angkutan barang, perhatian terhadap keseimbangan dan kapasitas muatan juga menjadi hal penting guna meminimalkan risiko kecelakaan.


Keselamatan seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekadar mengejar waktu dan target perjalanan.


Keselamatan Lebih Penting daripada Kecepatan


Kejadian di wilayah Uepai ini diharapkan menjadi pelajaran bersama agar kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas semakin meningkat.


Tidak ada perjalanan yang lebih penting daripada keselamatan untuk sampai ke tempat tujuan.


Kepada pengemudi dan kernet yang mengalami musibah, semoga senantiasa diberikan perlindungan, kesehatan, dan kesembuhan agar dapat kembali beraktivitas seperti sediakala.


Ingat, ada keluarga yang menunggu di rumah. Berkendaralah dengan baik, kendalikan kecepatan, dan jangan pernah mengabaikan keselamatan.


Astagfirullah. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan dan keselamatan dalam setiap perjalanan. Aamiin.


Kecelakaan Tunggal di Uepai, Mobil Box Terjun ke Parit Pinggir Jalan

KPH Sultra Laporkan Proyek Box Culvert Lombueya ke Kejati, Soroti Dugaan Penyimpangan Anggaran dan Cacat Mutu


KENDARI, - Hotspotsultra.com – Konsorsium Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (KPH Sultra) resmi melayangkan pengaduan masyarakat ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara, Kamis (12/11/2026). Laporan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan Box Culvert di Desa Lombueya, Kabupaten Konawe Selatan, Tahun Anggaran 2026, yang disinyalir memiliki sejumlah persoalan dalam pelaksanaan fisik maupun pertanggungjawaban anggaran.


Pengaduan itu disampaikan langsung oleh Koordinator KPH Sultra, M. Akram. Dalam laporannya, organisasi tersebut menyoroti dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis serta indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran proyek senilai Rp398.793.471,53.


Proyek yang dikerjakan oleh CV Cahaya Lima Mandiri tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Konawe Selatan, dengan Nomor Kontrak 602/03/SPK-PL/BOX/DPUTR-BM/VIII/2026.


Dalam dokumen pengaduannya, KPH Sultra mengungkapkan adanya indikasi persoalan pada kondisi fisik konstruksi berdasarkan dokumentasi lapangan. Sejumlah bagian bangunan disebut memperlihatkan kondisi beton keropos (honeycombing), agregat kasar yang tampak terbuka, hingga tulangan besi yang terlihat di beberapa titik.


Temuan visual tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis secara menyeluruh untuk memastikan kualitas beton, metode pengecoran, material yang digunakan, serta kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis dalam kontrak.


Usai menyerahkan laporan di Kejati Sultra, M. Akram menegaskan bahwa persoalan proyek tersebut tidak semestinya hanya dilihat dari aspek kualitas bangunan. Menurutnya, aspek pengawasan, pengendalian kontrak, hingga mekanisme pertanggungjawaban pembayaran juga perlu ditelusuri.


"PPK harus memastikan terlebih dahulu bahwa hasil pekerjaan telah memenuhi spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak sebelum menyetujui pembayaran atau pencairan anggaran. Apabila terdapat ketidaksesuaian pekerjaan di lapangan, hal itu harus diperiksa dan diselesaikan sesuai mekanisme kontrak. Jangan sampai pembayaran dilakukan tanpa memastikan kesesuaian hasil pekerjaan," tegas Akram.


Ia meminta Kejati Sultra tidak hanya menelusuri tanggung jawab pihak pelaksana, tetapi juga memeriksa pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan proyek, termasuk Kepala Dinas PUPR Kabupaten Konawe Selatan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).


Menurut Akram, pemeriksaan perlu mencakup keseluruhan tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pengendalian kontrak, pengawasan teknis, pemeriksaan hasil pekerjaan, hingga proses persetujuan pembayaran kepada penyedia jasa.


"Kami meminta Kejati Sultra memeriksa Kepala Dinas PUPR, PPK, serta pihak CV Cahaya Lima Mandiri selaku pelaksana. Semua pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan ini perlu dimintai keterangan agar menjadi jelas apakah pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan spesifikasi, volume, dan pertanggungjawaban anggarannya," ujarnya.


Tidak hanya itu, KPH Sultra juga meminta dilakukan pemeriksaan teknis secara independen terhadap konstruksi, termasuk pengujian laboratorium apabila diperlukan untuk memastikan mutu beton.


Dari sisi administrasi dan keuangan, KPH Sultra mendorong aparat penegak hukum menelusuri dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), gambar teknis, laporan progres pekerjaan, berita acara pemeriksaan, hingga dokumen pembayaran.


Langkah tersebut dinilai penting untuk mencocokkan antara perencanaan, realisasi pekerjaan di lapangan, dan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.


Meski demikian, Akram menegaskan bahwa laporan tersebut bukan bentuk kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penelaahan dan pembuktian kepada aparat penegak hukum.


"Kami tidak bermaksud mendahului proses hukum. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Kejati Sultra untuk melakukan penelaahan dan pemeriksaan secara objektif. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian pekerjaan, penyimpangan dalam pembayaran, atau bukti yang mengarah pada tindak pidana, kami meminta agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tutupnya.


Melalui pengaduan tersebut, KPH Sultra berharap Kejati Sultra dapat memberikan perhatian serius dan menindaklanjutinya secara profesional, transparan, serta berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.


KPH Sultra menegaskan bahwa anggaran pembangunan infrastruktur merupakan uang publik yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, kualitas pekerjaan, ketepatan penggunaan anggaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan kontrak harus menjadi perhatian utama agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

KPH Sultra Laporkan Proyek Box Culvert Lombueya ke Kejati, Soroti Dugaan Penyimpangan Anggaran dan Cacat Mutu



JAKARTA, – Hotspotsultra.com - Kinerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang sembilan bulan pertama 2026. Hingga akhir September, perseroan berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp48,2 triliun, meningkat 16,8 persen dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp41,2 triliun.


Peningkatan tersebut mencerminkan kemampuan BRI dalam menjaga momentum bisnis di tengah dinamika industri perbankan. Penguatan kinerja tidak hanya terlihat dari pertumbuhan laba, tetapi juga didukung peningkatan penyaluran kredit, penghimpunan dana masyarakat, serta optimalisasi efisiensi operasional.


Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menyampaikan bahwa capaian hingga kuartal III-2026 merupakan kelanjutan dari strategi pertumbuhan yang telah dijalankan perusahaan.


Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers kinerja keuangan Triwulan III-2026 di Jakarta, Senin (9/11/2026).


Hery menjelaskan, BRI saat ini terus memperkuat fondasi bisnis agar pertumbuhan yang dicapai dapat berlangsung secara berkelanjutan.


“Pada kesempatan sebelumnya, kami menyampaikan bahwa kinerja BRI memasuki periode Growth is Back. Hari ini, capaian kinerja hingga September 2026 menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut terus berlanjut, dengan fundamental bisnis yang semakin kuat, efisiensi yang membaik, serta profitabilitas yang terus meningkat. Let’s Make it Last,” ujar Hery.


Dari aspek penyaluran pembiayaan, kredit BRI tumbuh 14,5 persen, sementara penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 12 persen. Pertumbuhan tersebut turut mendorong total aset perseroan naik 10,1 persen menjadi Rp2.338 triliun.


Di tengah persaingan industri perbankan dan dinamika suku bunga, BRI juga mampu mempertahankan pertumbuhan pendapatan bunga bersih atau net interest income (NII) sebesar 6,2 persen.


Perbaikan kinerja tersebut berjalan beriringan dengan penguatan efisiensi. Rasio cost of fund berhasil ditekan dari 3 persen menjadi 2,6 persen. Adapun cost to income ratio (CIR) mengalami perbaikan dari 42,8 persen menjadi 40 persen.


Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) tercatat membaik dari 3,1 persen menjadi 2,9 persen. Sementara rasio pencadangan terhadap NPL berada pada level 184,3 persen.


Penghimpunan Tabungan Lampaui Rp634 Triliun


Pada sektor pendanaan, BRI terus memperkuat basis dana masyarakat. Hingga September 2026, total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun mencapai Rp1.651,3 triliun.


Dari jumlah tersebut, dana murah atau current account saving account (CASA) tercatat sebesar Rp1.156,4 triliun, tumbuh 15,9 persen.


Salah satu capaian yang turut menjadi perhatian adalah saldo tabungan BRI yang mencapai Rp634,8 triliun. Angka tersebut melampaui saldo tabungan BCA yang tercatat sebesar Rp628,4 triliun.


Pencapaian ini menjadi bagian dari penguatan struktur pendanaan BRI melalui peningkatan penghimpunan dana berbasis tabungan dan giro.


UMKM Tetap Menjadi Penopang Bisnis


Komitmen BRI dalam mendukung pembiayaan sektor usaha produktif juga terus diperkuat. Dari total kredit yang mencapai Rp1.647,1 triliun, sebanyak 75,9 persen disalurkan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).


Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) turut diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi sektor-sektor produktif. Pertanian menjadi sektor dengan penyerapan terbesar, yakni 42,82 persen, diikuti perdagangan sebesar 31,29 persen dan jasa lainnya sebesar 15,82 persen.


Selain pembiayaan UMKM, segmen kredit konsumer juga memperlihatkan perkembangan positif. Hingga September 2026, kredit konsumer BRI tumbuh 9 persen secara tahunan menjadi Rp242,9 triliun.


Pertumbuhan tersebut berasal dari sejumlah produk pembiayaan, antara lain kredit pemilikan rumah (KPR) yang meningkat 13,1 persen, kredit multiguna 8,9 persen, serta kredit kepemilikan kendaraan bermotor yang tumbuh signifikan sebesar 302,8 persen.


Digitalisasi dan Agen BRILink Perkuat Ekosistem Transaksi


Transformasi digital menjadi salah satu strategi BRI dalam memperluas layanan sekaligus meningkatkan aktivitas transaksi nasabah.


Aplikasi BRImo hingga kuartal III-2026 telah mencatatkan 26 juta pengguna aktif bulanan atau meningkat 13 persen. Sementara volume transaksi mencapai Rp6.439,2 triliun, tumbuh 27,6 persen, dengan kontribusi pendapatan berbasis komisi atau fee based income sebesar Rp3,1 triliun.


Di sisi lain, pengembangan jaringan Agen BRILink juga terus memperluas jangkauan layanan keuangan masyarakat. Dengan jumlah lebih dari satu juta agen, ekosistem ini memberikan kontribusi terhadap pendapatan berbasis komisi sebesar Rp1,6 triliun atau tumbuh 26 persen.


Tidak hanya itu, Agen BRILink turut menghimpun dana murah sebesar Rp32,9 triliun, meningkat 45,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.


Hery menegaskan, seluruh perkembangan tersebut merupakan bagian dari transformasi BRIvolution Reignite yang difokuskan pada penguatan bisnis inti, peningkatan kualitas aset, penguatan struktur pendanaan, serta diversifikasi sumber profitabilitas.


Kontribusi terhadap kinerja perusahaan juga datang dari entitas anak. Hingga September 2026, perusahaan anak BRI membukukan laba sebesar Rp11,8 triliun atau tumbuh 43,5 persen secara tahunan.


Kontribusi tersebut mencapai 24,4 persen dari total laba konsolidasian BRI, menunjukkan semakin pentingnya peran perusahaan anak dalam menopang pertumbuhan bisnis grup.


Memasuki penghujung 2026, BRI menyatakan optimistis dapat menjaga kesinambungan pertumbuhan melalui penguatan bisnis utama, optimalisasi ekosistem transaksi, dan pengembangan sumber pendapatan baru.


Strategi tersebut tetap dibarengi dengan pengelolaan kualitas aset, likuiditas, serta kecukupan modal guna menjaga ketahanan perusahaan dalam menghadapi perkembangan industri keuangan.


Menutup keterangannya, Hery menekankan bahwa keberhasilan perusahaan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya laba maupun pertumbuhan sejumlah indikator keuangan. Lebih dari itu, BRI ingin memastikan aktivitas bisnis yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


“Yang terpenting, kami ingin memastikan bahwa setiap pencapaian bisnis BRI juga memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional. Karena bagi BRI, pertumbuhan yang berkelanjutan adalah pertumbuhan yang mampu menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham, menggerakkan ekonomi rakyat, dan memberikan kontribusi nyata untuk negeri,” pungkasnya.

(*)

Baca Juga Berita Lainya

BRI Bukukan Laba Rp48,2 Triliun, Tabungan Kini Ungguli BCA

BRI Kokoh di Puncak Industri Perbankan, Laba Bersih Tembus Rp48,2 Triliun

Kerugian Negara Rp438 Juta, Mantan Camat Morosi dan Dua Bendahara Dilimpahkan ke Jaksa


KONAWE, – Hotspotsultra.com - Penanganan kasus dugaan korupsi dana rutin Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), memasuki babak berlanjut. Penyidik Satreskrim Polres Konawe resmi menyerahkan tiga tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe, Kamis (12/11/2026).


Tiga tersangka tersebut masing-masing mantan Camat Morosi berinisial RRL serta dua mantan bendahara berinisial S dan DA.


Penyerahan tersangka dan barang bukti atau pelimpahan tahap II itu dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), sehingga penanganan perkara selanjutnya menjadi kewenangan pihak kejaksaan.


Kasat Reskrim Polres Konawe, AKP Laode Muh. Jefri Hamzah, menjelaskan bahwa dalam proses pelimpahan tersebut, penyidik turut menyerahkan sejumlah dokumen keuangan, surat-surat yang berkaitan dengan perkara, serta uang tunai senilai Rp26 juta.


"Ketiga tersangka beserta barang bukti berupa dokumen dan uang tunai telah kami limpahkan kepada JPU Kejari Konawe," ungkap Jefri.


Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan dana rutin Kecamatan Morosi selama tiga tahun anggaran, yakni 2023, 2024, dan 2025.


Berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Negara (PKN) oleh Inspektorat Kabupaten Konawe, perkara tersebut ditaksir mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp438 juta.


Sebelumnya, penyidik Satreskrim Polres Konawe menetapkan ketiganya sebagai tersangka pada 18 September 2026 setelah melalui proses gelar perkara di Polda Sultra.


Dengan dilaksanakannya pelimpahan tahap II, proses penanganan perkara kini berlanjut ke tahap penuntutan. Ketiga tersangka selanjutnya menunggu proses hukum di Kejaksaan Negeri Konawe sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan.


Persidangan nantinya akan menjadi ruang pembuktian untuk mengungkap secara terang dugaan penyimpangan pengelolaan dana rutin Kecamatan Morosi, termasuk pertanggungjawaban masing-masing pihak yang terlibat.


Dana Rutin Kecamatan Morosi Diduga Dikorupsi, Tiga Mantan Pejabat Segera Hadapi Persidangan


 

KENDARI, - hotspotsultra.com – Peredaran narkoba, tawuran antarpelajar, parkir liar, dugaan praktik prostitusi, hingga kemacetan akibat antrean kendaraan pengisi bahan bakar minyak (BBM) menjadi sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) Kumpul Bersama Masyarakat di Kecamatan Kadia, Rabu (11/11/2026).


Kegiatan yang dipimpin Wakapolda Sultra Brigjen Pol. Budi Hermawan, S.I.K., tersebut menjadi wadah dialog langsung antara kepolisian dan masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi serta mendengarkan persoalan yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan.


Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Sultra, di antaranya Dirlantas, Dirresnarkoba, Dirsamapta, Dirreskrimum, dan Dirbinmas.


Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah peredaran narkoba. Dalam dialog tersebut, terungkap bahwa dari lima kelurahan di Kecamatan Kadia, beberapa wilayah telah teridentifikasi sebagai zona merah peredaran narkoba. Bahkan, aktivitas peredaran barang terlarang tersebut dilaporkan mulai menyentuh kawasan permukiman padat penduduk yang sebelumnya dianggap relatif aman oleh warga.


Selain narkoba, masyarakat juga mengeluhkan aksi tawuran antarpelajar yang kerap terjadi pada jam pulang sekolah. Aksi tersebut disebut melibatkan kelompok pelajar yang berpindah lokasi atau mengambil jalur menjauh dari lingkungan sekolah.


Meski demikian, kehadiran dan respons cepat aparat kewilayahan, termasuk Bhabinkamtibmas Kelurahan Kadia, dinilai memiliki peran penting dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).


Persoalan parkir liar di kawasan kuliner Kali Kadia juga menjadi perhatian warga. Kawasan tersebut sebelumnya telah disepakati bersama Wakil Wali Kota sebagai area kuliner bebas parkir. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya, terutama pada malam hari.


Warga turut menyampaikan keluhan terkait dugaan praktik prostitusi di sekitar Lorong Pura dan Hotel Gani yang lokasinya tidak jauh dari Kantor Kecamatan Kadia. Persoalan tersebut diharapkan mendapat perhatian dan penanganan dari pihak terkait.


Sementara di sektor lalu lintas, masyarakat menyoroti antrean kendaraan pengisi BBM, khususnya solar, di depan Living Plaza. Antrean yang kerap mengular hingga memenuhi dua sisi jalan pada pagi hari dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat.


Kondisi tersebut juga berdampak terhadap mobilitas warga, terutama para orang tua yang mengantar anak ke sejumlah sekolah, seperti SMA Negeri 4, SMK Negeri 1, dan SMP Negeri 9 Kendari.


Melalui kegiatan tersebut, Polda Sultra memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan secara langsung kepada jajaran kepolisian sesuai bidang tugas masing-masing.


Aspirasi yang dihimpun diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar tindak lanjut lintas fungsi, dengan melibatkan pemerintah daerah dan unsur terkait agar berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat dapat ditangani secara tepat dan terarah.


Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan semangat Quick Wins Kapolri melalui program “Polisi Bersama Masyarakat”, serta mendukung komitmen Kapolda Sultra dalam program “Jaga Bumi Anoa”.

Warga Kadia Keluhkan Narkoba hingga Kemacetan, Wakapolda Sultra Tampung Aspirasi