Halaman

    Social Items

Visit Namina Blog

Gaji Rp250 Ribu Dipersoalkan, Ratusan Nakes Kolaka Utara dan HMI Datangi DPRD


KOLUT - hotspotsultra.com - Himpunan Mahasiswa Islam bersama ratusan tenaga kesehatan (nakes) berstatus PPPK Paruh Waktu menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Senin (18/5/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pengupahan yang dinilai tidak layak, setelah para nakes disebut hanya menerima gaji sebesar Rp250 ribu per bulan.


Massa aksi memulai long march dari sekretariat HMI menuju kantor Dinas Kesehatan Kolaka Utara sebelum melanjutkan aksi ke gedung DPRD. Sepanjang perjalanan, para demonstran membawa poster dan spanduk berisi tuntutan terkait kesejahteraan tenaga kesehatan yang dianggap belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.


Ketegangan sempat terjadi saat massa berupaya memasuki ruang rapat paripurna DPRD. Aksi saling dorong dengan aparat keamanan tidak dapat dihindari, namun situasi akhirnya berhasil dikendalikan sehingga penyampaian aspirasi tetap berlangsung kondusif.


Dalam rapat dengar pendapat yang digelar bersama anggota Komisi I dan Komisi III DPRD, massa mengungkapkan sebanyak 338 tenaga kesehatan PPPK Paruh Waktu telah menerima Surat Keputusan (SK) sejak Oktober 2025. Namun hingga kini, mereka mengaku belum menerima hak pembayaran sebagaimana mestinya.


Selain itu, para nakes juga mengaku diminta menandatangani kontrak kerja dengan nominal gaji Rp250 ribu per bulan. Mereka menyebut, apabila menolak menandatangani kontrak tersebut, maka diarahkan untuk membuat surat pengunduran diri.


Koordinator aksi, Akbar Tanjung, menilai kebijakan itu mencederai rasa keadilan dan tidak sebanding dengan beban kerja tenaga kesehatan yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.


“Tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab besar dan risiko kerja tinggi. Sangat tidak pantas jika hanya dihargai Rp250 ribu per bulan,” tegasnya di hadapan peserta rapat.


Massa juga mendesak DPRD membuka secara transparan mekanisme dan dasar perhitungan penghasilan PPPK Paruh Waktu. Mereka menilai skema pengupahan tersebut tidak rasional dan berpotensi merendahkan profesi tenaga kesehatan.


Salah seorang tenaga kesehatan yang ikut dalam aksi, Lina, mengaku para nakes berada dalam kondisi sulit. Menurutnya, banyak tenaga kesehatan tetap bertahan karena berharap adanya kepastian status dan masa depan pekerjaan.


“Kami tetap menjalankan tugas karena berharap ada perubahan dan perhatian dari pemerintah. Tapi dengan kondisi seperti ini, tentu sangat berat untuk memenuhi kebutuhan hidup,” ujarnya.


Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPRD Kolaka Utara, Buhari, menyatakan pihak DPRD akan menindaklanjuti aspirasi para nakes melalui rapat lanjutan dengan menghadirkan Dinas Kesehatan, BKPSDM, BKD, dan instansi terkait lainnya.


DPRD juga berjanji akan mengawal persoalan tersebut hingga ditemukan solusi yang jelas, termasuk terkait kepastian hak, kesejahteraan, serta perlindungan kerja bagi tenaga kesehatan PPPK Paruh Waktu di Kolaka Utara.

Gaji Rp250 Ribu Dipersoalkan, Ratusan Nakes Kolaka Utara dan HMI Datangi DPRD


Diduga Abaikan Aduan dan Anti-Kritik, JPKP Nasional Sultra Desak Gubernur Evaluasi Kadis Perikanan dan Sekretaris DKP


SULTRA, KENDARI - hotspotsultra.com - Transparansi serta kualitas pelayanan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menjadi sorotan. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Nasional Sultra menilai pimpinan DKP Sultra diduga tidak responsif terhadap aduan masyarakat dan terkesan anti-kritik.


Kekecewaan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan DPD JPKP Nasional Sultra, Ali. Ia menilai Kepala Dinas beserta Sekretaris DKP Sultra tidak menunjukkan profesionalisme dalam menangani laporan masyarakat yang disebut telah berlarut-larut selama beberapa bulan tanpa tindak lanjut yang jelas.


“Kami sangat kecewa dengan kinerja Kadis Perikanan Provinsi Sultra. Sudah beberapa bulan aduan yang kami sampaikan hanya menjadi tumpukan berkas tanpa solusi,” ujar Ali, Kamis (21/05/2026).


Ali juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah beberapa kali menyampaikan surat resmi dan mencoba melakukan komunikasi langsung dengan pihak dinas. Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak mendapat respons yang maksimal.


“Kami sudah datang secara resmi dengan menyurat, tetapi mereka selalu tidak berada di tempat. Bahkan saat surat pemberitahuan aksi dimasukkan beberapa hari lalu, pihak dinas kembali sulit ditemui. Apakah pola seperti itu layak dipertahankan dalam kepemimpinan pelayanan publik?” katanya.


Selain itu, Ali yang diketahui merupakan alumni Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta turut menyoroti penempatan pejabat di sektor perikanan yang dinilai tidak memahami substansi dan kebutuhan dunia kelautan maupun perikanan.


“Kami sangat menyayangkan apabila pejabat yang tidak memahami dunia perikanan justru ditempatkan memimpin dinas strategis seperti ini,” tegasnya.


Atas kondisi tersebut, DPD JPKP Nasional Sultra mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DKP Sultra, khususnya pada posisi Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas.


Menurut Ali, Sulawesi Tenggara memiliki banyak sumber daya manusia yang kompeten serta memiliki latar belakang pendidikan perikanan yang dinilai lebih sesuai untuk menduduki jabatan tersebut.


Ia juga menambahkan bahwa selama beberapa tahun terakhir pihaknya aktif membangun kemitraan dalam pengawasan laut bersama PSDKP Kelautan dan Perikanan Provinsi Sultra. Namun, kepemimpinan DKP Sultra saat ini disebut menjadi yang paling mengecewakan.


“Baru di tahun ini kami benar-benar dibuat geram dengan kinerja Kepala Dinas dan Sekretarisnya,” pungkas Ali.


Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara terkait tudingan yang disampaikan DPD JPKP Nasional Sultra tersebut.

Diduga Abaikan Aduan dan Anti-Kritik, JPKP Nasional Sultra Desak Gubernur Evaluasi Kadis Perikanan dan Sekretaris DKP

DPRD Konawe Dorong Penyelesaian Bermartabat dalam Sengketa Rumah Keluarga Mursalim


hotspotsultra.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap persoalan masyarakat melalui pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sengketa rumah yang melibatkan keluarga Mursalim dan Ibu Napisa, Selasa (19/05/2026).


Rapat yang berlangsung di kantor DPRD Konawe itu dipimpin langsung oleh I Made Asmaya dan dihadiri berbagai pihak, mulai dari keluarga terkait, pendamping PB HAM, unsur perbankan, pemerintah daerah, OJK, hingga KPKNL Kendari.


Suasana forum berlangsung terbuka dan penuh nuansa kekeluargaan. Dalam pembahasan tersebut, DPRD Konawe menekankan pentingnya penyelesaian yang mengedepankan pendekatan humanis, musyawarah, serta rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.


Komisi III DPRD Konawe menilai persoalan lelang rumah tersebut masih memiliki ruang penyelesaian melalui mediasi yang sehat dan dialog yang konstruktif, tanpa memicu konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.


Meski pihak pemenang lelang belum sempat menghadiri forum awal tersebut, agenda rapat tetap berjalan kondusif dan menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan mediasi pada Jumat, 22 Mei 2026, pukul 10.00 WITA di Kantor BRI Bypass Kendari. DPRD berharap seluruh pihak, termasuk pemenang lelang, dapat hadir agar proses penyelesaian berjalan lebih terbuka dan berkeadilan.


Dalam forum itu juga terungkap bahwa rumah yang telah dihuni keluarga Mursalim selama kurang lebih 36 tahun sebelumnya dilelang dengan nilai sekitar Rp140 juta. Sementara itu, pihak keluarga masih memiliki sisa kewajiban kredit sekitar Rp90 juta kepada pihak perbankan.


Keluarga turut menyampaikan keberatan atas adanya permintaan pengembalian dana dalam jumlah besar apabila rumah tersebut ingin kembali dimiliki. Kondisi itu menjadi perhatian serius DPRD Konawe yang menilai persoalan tersebut perlu disikapi dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi sosial masyarakat.


Pendamping keluarga dari PB HAM menegaskan bahwa kehadiran mereka bertujuan mengawal hak-hak masyarakat agar seluruh proses berjalan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan, termasuk berkaitan dengan dokumen serta mekanisme lelang.


Selain itu, rapat juga membahas teknis pelaksanaan lelang yang disebut dilakukan secara non-tunai melalui sistem virtual account, termasuk pembayaran uang jaminan sebelum pelaksanaan lelang berlangsung.


Melalui forum RDP tersebut, DPRD Konawe kembali menegaskan perannya sebagai lembaga representatif masyarakat yang hadir untuk menjembatani persoalan warga dengan mengutamakan penyelesaian damai, bermartabat, dan berkeadilan sosial.



DPRD Konawe Dorong Penyelesaian Bermartabat dalam Sengketa Rumah Keluarga Mursalim

Keterangan Gambar Ilustrasi : Dugaan Perselingkuhan Oknum Guru PPPK di Konawe Berujung Laporan Polisi


Konawe - hotspotsultra.com - Dugaan perselingkuhan yang melibatkan seorang oknum guru ASN berstatus PPPK di Kabupaten Konawe menjadi sorotan publik. Pria tersebut, yang disamarkan dengan nama Rahul, diduga berselingkuh dengan rekan kerjanya sesama guru berinisial Anjeli (Samaran), yang disebut masih berstatus lajang. diketahui mereka merupakan tenaga pendidik yang mengajar di salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di wilayah Kabupaten Konawe.


Berdasarkan informasi yang dihimpun, istri sah Rahul, (nama samaran), Yuyun memergoki langsung suaminya bersama perempuan tersebut di rumah mertua mereka pada Senin malam (18/05/2026).


Informasi yang beredar menyebutkan, hubungan rumah tangga Yuyun dan Rahul sebelumnya memang dikabarkan sudah lama tidak harmonis. Yuyun bahkan memilih kembali ke rumah orang tuanya di Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe, karena mencurigai suaminya memiliki wanita idaman lain (WIL).


Kecurigaan itu semakin menguat ketika Yuyun melihat sepeda motor milik seorang perempuan terparkir di depan rumah mertuanya. Ia kemudian mendatangi rumah tersebut dan mengamati situasi di sekitar rumah selama kurang lebih dua jam.


Menurut pengakuan yang beredar, Yuyun menduga suaminya berada di dalam kamar bersama perempuan tersebut setelah pintu kamar tertutup dan lampu dipadamkan.


Ia kemudian merekam kejadian itu menggunakan telepon genggamnya melalui jendela kamar. Keributan pun tak terhindarkan. 


Rahul disebut keluar dari kamar dan berusaha merebut telepon genggam milik istrinya yang digunakan untuk merekam. Dalam insiden itu, handphone milik Yuyun diduga dirusak. Namun sebelum perangkat tersebut dihancurkan, video rekaman disebut telah dikirimkan kepada pihak keluarga.


Usai kejadian, Istrinya Yuyun (Nama Panggilan), melaporkan dugaan tindak pidana perzinahan tersebut ke pihak kepolisian di Polres Konawe. Saat ini, kasus tersebut dikabarkan masih dalam penanganan aparat penegak hukum.


Dugaan Perselingkuhan Oknum Guru PPPK di Konawe Berujung Laporan Polisi

Himpunan Aktivis Muda Koltim Tegaskan Komitmen Perangi Korupsi

KOLAKA TIMUR - hotspotsultra.com - Himpunan Aktivis Muda (HAM) Cabang Kolaka Timur menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di wilayah Kabupaten Kolaka Timur.


Ketua HAM Cabang Kolaka Timur, M. Yasir, menekankan pentingnya menjaga integritas di tengah kondisi daerah yang saat ini menghadapi efisiensi anggaran. Menurutnya, seluruh pejabat dan penyelenggara pemerintahan harus menggunakan anggaran secara transparan, tepat sasaran, dan bertanggung jawab.


“Kami menegaskan agar tidak ada lagi praktik korupsi di Kabupaten Kolaka Timur. Di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini, seluruh pejabat harus mampu menjaga amanah rakyat dengan baik,” tegas M. Yasir, Selasa (19/5/2026).




Pernyataan serupa juga disampaikan Wakil Ketua HAM Cabang Koltim, Ipin, bersama Sekretaris HAM, Adnan. Keduanya berharap seluruh pejabat di Kolaka Timur dapat menjunjung tinggi integritas serta menghindari segala bentuk tindakan korupsi yang berpotensi merugikan masyarakat maupun daerah.


Sementara itu, salah satu kader HAM Cabang Koltim, Ronal, turut mengingatkan agar seluruh pejabat tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.


HAM Cabang Kolaka Timur juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi demi mendorong kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kolaka Timur.

Himpunan Aktivis Muda Koltim Tegaskan Komitmen Perangi Korupsi

Disorot Tanpa Konfirmasi, DP3A Konsel Balik Serang: “Stop Bangun Opini Menyesatkan!”


KONAWE SELATAN - hotspotsultra.com - Gelombang pemberitaan yang menyudutkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Konawe Selatan akhirnya menuai respons keras. Tuduhan intervensi dalam penanganan dugaan kasus kekerasan seksual dinilai tidak berdasar dan sarat penggiringan opini.


Kepala Dinas DP3A Konawe Selatan, Hj. St Hafsa, S.IP., M.Si, secara tegas membantah seluruh narasi yang menyebut pihaknya mencampuri proses hukum.


“Ini harus diluruskan. Tidak ada intervensi. DP3A hadir untuk melindungi korban, bukan mengatur apalagi memaksakan keputusan,” tegasnya, Selasa (19/5/2026).


Menurutnya, tudingan yang beredar tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga yang sejatinya berada di garis depan perlindungan perempuan dan anak.


Dalam proses pendampingan, Hj. St Hafsa, S.IP., M.Si, menegaskan bahwa setiap komunikasi yang dilakukan kepada korban dan keluarga berlangsung secara terbuka, wajar, dan tanpa tekanan dalam bentuk apa pun. Penyampaian yang dilakukan bukanlah arahan ataupun intervensi, melainkan sebatas penjelasan normatif yang lazim dalam praktik pendampingan, serta sepenuhnya berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. 


"Adapun hal-hal yang disampaikan mencakup berbagai kemungkinan yang secara sah dapat ditempuh, mulai dari penyelesaian melalui jalur hukum positif, mekanisme penyelesaian secara adat atau kekeluargaan, hingga keputusan pribadi para pihak apabila mengarah pada pernikahan.


Ia menegaskan bahwa seluruh opsi tersebut bukanlah bentuk dorongan, apalagi paksaan dari Kami selaku kepala Dinas DP3A, melainkan hanya gambaran umum agar korban dan keluarga memahami hak serta pilihan yang dimiliki. Oleh karena itu, segala bentuk keputusan tetap sepenuhnya berada di tangan korban dan keluarga, tanpa adanya intervensi, tekanan, maupun kepentingan dari pihak mana pun. DP3A dalam hal ini hanya menjalankan fungsi pendampingan untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan, pemahaman, dan ruang yang aman dalam menentukan langkah yang akan diambil.”


“Jangan dipelintir seolah kami mengarahkan. Itu framing yang tidak benar,” ujarnya tegas.


Lebih jauh, Hafsa juga membongkar informasi yang dinilai menyesatkan terkait isu adanya pembahasan kompensasi berupa uang dan sapi.


“Saya tegaskan, saat bertemu korban, tidak ada pembicaraan soal uang ataupun sapi. Itu informasi yang tidak benar dan sangat disayangkan bisa beredar,” katanya.


DP3A pun mengingatkan agar kerja-kerja perlindungan korban tidak dikaburkan oleh narasi liar yang tidak terverifikasi.


“Jangan sampai korban kembali dirugikan hanya karena pemberitaan yang tidak utuh,” tambahnya.


Sementara itu, Ketua DPD PPWI Provinsi Sulawesi Tenggara, La Songo, melontarkan kritik yang lebih keras. Ia menilai ada media yang telah melampaui batas dengan mempublikasikan informasi tanpa konfirmasi.


“Ini bukan lagi soal salah kutip. Ini soal tanggung jawab. Jangan bangun opini publik di atas informasi yang belum diverifikasi,” tegasnya.


La Songo bahkan menyebut praktik pemberitaan seperti itu berpotensi menjadi bentuk “penghakiman sepihak” di ruang publik.


“Kalau media mulai meninggalkan prinsip keberimbangan, maka yang terjadi adalah pembentukan opini liar, bukan penyampaian fakta,” katanya.


Ia pun mengeluarkan ultimatum terbuka kepada media yang bersangkutan, “Saya minta dengan tegas, kepada media yang telah memuat berita tanpa konfirmasi, segera lakukan klarifikasi. Ini bukan pilihan, tapi kewajiban,” ujarnya.


Tak berhenti di situ, La Songo memberikan batas waktu yang jelas. “Kami beri waktu 3 x 24 jam. Jika tidak ada klarifikasi, maka kami akan tempuh jalur hukum dan melaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara,” tegasnya tanpa kompromi.


Menurutnya, langkah hukum tersebut bukan untuk membungkam pers, melainkan untuk mengingatkan bahwa kebebasan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab.


“Kebebasan pers bukan kebebasan tanpa batas. Ada etika, ada aturan, dan itu harus dihormati,” katanya.


Ia juga mengajak publik untuk tidak mudah terpancing oleh narasi yang belum tentu benar.


“Jangan biarkan opini menyesatkan mengalahkan fakta. Yang dirugikan bukan hanya lembaga, tapi juga korban,” pungkasnya.


Di tengah polemik yang berkembang, DP3A Konawe Selatan menegaskan tetap fokus menjalankan tugasnya: melindungi korban, memastikan pendampingan berjalan, dan mendukung proses hukum tanpa intervensi.


“Fokus kami jelas: korban harus terlindungi, hukum harus berjalan, dan kebenaran tidak boleh dikalahkan oleh opini,” tutup Hj. St Hafsa.

Disorot Tanpa Konfirmasi, DP3A Konsel Balik Serang: “Stop Bangun Opini Menyesatkan!”


KENDARI - hotspotsultra.com - Petinju muda asal Kota Kendari, Ilham PG, sukses mencuri perhatian publik saat tampil dalam ajang Holywings Sport Night Vol. 9 yang berlangsung di Atlas Super Club, Bali, Minggu (17/05/2026). Penampilannya di atas ring tidak hanya memukau lewat kemampuan bertarung, tetapi juga karena membawa sentuhan budaya khas Sulawesi Tenggara sebelum pertandingan dimulai.


Sesaat memasuki arena, Ilham tampil percaya diri dengan memperagakan tarian lulo, tradisi khas daerah yang identik dengan kebersamaan dan kekompakan masyarakat Sultra. Aksi tersebut langsung mengundang sorakan meriah dari para penonton dan menjadi simbol kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sulawesi Tenggara di panggung olahraga nasional.


Pada duel kelas Super Lightweight, Ilham berhadapan dengan Calvin Verardy dalam pertandingan yang berlangsung ketat sejak ronde awal. Kedua petinju tampil agresif dengan saling melancarkan kombinasi pukulan untuk merebut poin dari dewan juri.


Meski mendapat tekanan dari lawannya, Ilham tetap mampu menjaga ritme permainan dan tampil tenang sepanjang laga. Dengan strategi yang dinilai lebih efektif serta permainan yang dominan di beberapa ronde, Ilham akhirnya berhasil mengamankan kemenangan melalui keputusan juri.


Usai pertandingan, Ilham mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil yang diraih. Ia menyebut doa dan keyakinan kepada Tuhan menjadi kekuatan utama sebelum naik ke atas ring.


“Semua terjadi atas izin Allah. Sebelum menuju arena pertandingan, saya berdoa dan meminta agar diberikan kemudahan serta hasil terbaik,” ungkap Ilham PG.


Ia juga menyampaikan bahwa setiap pencapaian harus disertai rasa rendah hati dan kesadaran bahwa manusia memiliki keterbatasan di hadapan Sang Pencipta.


Keberhasilan Ilham tidak hanya dipandang sebagai kemenangan pribadi, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Selain meraih hasil positif di dunia olahraga, dirinya dinilai berhasil memperkenalkan budaya daerah kepada publik yang lebih luas.


Perpaduan antara semangat bertanding dan pelestarian budaya lokal membuat Ilham menuai banyak apresiasi dari berbagai kalangan. Banyak pihak menilai langkah tersebut menjadi inspirasi positif bagi generasi muda agar tetap membawa identitas daerah saat menorehkan prestasi.


Prestasi yang diraih Ilham PG diharapkan mampu memotivasi anak-anak muda Sulawesi Tenggara untuk terus mengembangkan potensi di bidang olahraga serta percaya diri bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

Dari Kendari ke Bali, Ilham PG Tunjukkan Mental Juara dan Identitas Daerah

Langganan: Postingan (Atom)