Hotspotsultra.com - Menyikapi Lagi polemik Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menjadi persoalan di tengah masyarakat, khususnya di Kota Kendari, pemerintah daerah hendaknya tidak melihat persoalan hanya dari satu sudut pandang. Di balik setiap usaha kecil yang dipersoalkan, ada masyarakat yang berjuang mencari nafkah, keluarga yang harus diberi makan, anak-anak yang membutuhkan biaya pendidikan, serta kehidupan yang bergantung pada penghasilan harian.
Bagi masyarakat kecil, keuntungan Rp1.000 hingga Rp2.000 dari setiap usaha bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele. Nilai tersebut mungkin terlihat kecil bagi mereka yang memiliki jabatan, kewenangan, dan penghasilan tetap. Namun, bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada usaha harian, uang itu bisa menjadi penentu untuk membeli kebutuhan pokok, membayar biaya sekolah anak, atau sekadar memastikan keluarga tetap bisa makan.
Karena itu, jangan sampai sebuah kebijakan atau tindakan justru mematikan usaha masyarakat kecil tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan solusi yang adil dan manusiawi. Menghentikan aktivitas usaha seseorang bukan sekadar menghentikan kegiatan ekonomi, melainkan juga berpotensi memengaruhi kehidupan sejumlah keluarga yang menggantungkan harapan pada usaha tersebut.
Kepada para pemimpin dan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan serta pengawasan BBM, ingatlah bahwa jabatan dan kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan demi kepentingan masyarakat. Kewenangan tersebut semestinya digunakan untuk mencari jalan keluar, bukan sekadar menunjukkan siapa yang paling benar yang merasa berkuasa dan siapa yang harus tunduk pada keputusan.
Jika memang terdapat aktivitas yang perlu ditertibkan karena diduga melanggar ketentuan, penertiban harus memiliki dasar dan pertimbangan yang jelas dan dilakukan secara proporsional. Namun, langkah tersebut juga semestinya disertai dialog, penjelasan yang terbuka, serta upaya mencari solusi bagi masyarakat yang terdampak.
Pemerintah tidak cukup hanya menyatakan bahwa suatu tindakan salah tanpa menjelaskan jalan keluarnya. Pemerintah juga perlu menghadirkan alternatif agar masyarakat tetap memiliki kesempatan mencari nafkah secara layak, sepanjang kegiatan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ingatlah, di balik usaha kecil masyarakat, ada doa-doa tulus dari keluarga yang berharap agar hari esok masih bisa dijalani. Jangan meremehkan suara masyarakat kecil. Ketika seseorang kehilangan mata pencaharian tanpa mendapatkan penjelasan dan jalan keluar yang adil, kekecewaan dapat meninggalkan luka sosial yang berkepanjangan serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya bapak wakil walikota kendari.
Persoalan ini bukan tentang membenarkan seluruh tindakan masyarakat, melainkan tentang bagaimana setiap persoalan diselesaikan secara adil dan proporsional. Jika ada pelanggaran, tegakkan aturan sesuai ketentuan. Jika ada kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat, carikan solusi yang masuk akal. Ketegasan dalam menegakkan aturan tidak boleh menghilangkan pertimbangan kemanusiaan.
Salah satu tanggung jawab penting pemerintah daerah adalah menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus hadir bukan hanya sebagai pengatur dan penertib, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu menemukan jalan keluar ketika masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi.
Keberhasilan pemerintah tidak semata-mata diukur dari seberapa banyak persoalan yang berhasil ditertibkan, tetapi juga dari kemampuannya melindungi kepentingan publik, membuka peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jika masyarakat kecil kehilangan mata pencaharian tanpa memperoleh solusi yang adil, pemerintah patut mengevaluasi kebijakan dan pendekatan yang digunakan. Sebab, pembangunan yang baik bukan hanya berbicara tentang ketertiban, melainkan juga tentang keadilan, keberlanjutan ekonomi, dan kehidupan rakyat yang semakin sejahtera.
Jangan sampai masyarakat hanya merasakan kehadiran pemerintah ketika penertiban dilakukan, tetapi kesulitan menemukan jalan keluar ketika mereka membutuhkan perlindungan dan solusi.
Pada akhirnya, seorang pemimpin harus memahami bahwa kekuasaan tidak berlangsung selamanya. Hari ini seseorang mungkin memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi pada waktunya, ia akan dikenang berdasarkan bagaimana keputusan tersebut memengaruhi kehidupan rakyat.
Tabur tuai. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya.
Jangan merasa senang ketika masyarakat kecil kehilangan penghidupan. Jangan pula merasa paling benar hanya karena berada di kursi kekuasaan. Dengarkan suara mereka, pahami kesulitan yang dihadapi, dan hadirkan solusi yang adil.
Sebab, pemimpin yang bijaksana bukanlah pemimpin yang hanya mampu menegakkan aturan, melainkan pemimpin yang mampu menegakkan aturan tanpa kehilangan rasa kemanusiaan.
Jika kesejahteraan rakyat merupakan tujuan pemerintahan, setiap kebijakan patut diuji melalui satu pertanyaan sederhana: apakah kebijakan ini benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat, atau justru menambah beban kehidupan mereka?
Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang selalu merasa paling benar. Rakyat membutuhkan pemimpin yang mau mendengar, berani mengevaluasi diri, dan sungguh-sungguh mencari solusi demi kesejahteraan bersama.
Jangan matikan usaha rakyat kecil tanpa menghadirkan jalan keluar. Tegakkan aturan dengan adil, jalankan kewenangan dengan bijaksana, dan pastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Opini Oleh : Inodi
Polemik BBM dan Kebijaksanaan Pemimpin: Jangan Hanya Melihat dari Satu Sudut Pandang
