Halaman

    Social Items

Visit Namina Blog


 

KENDARI - hotspotsultra.com - Konsorsium Mahasiswa Peduli Hukum Sulawesi Tenggara (KMPH Sultra) kembali mempertegas komitmennya dalam mengawal dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan. Tidak berhenti pada laporan pengaduan sebelumnya, KMPH Sultra kini kembali menyetorkan bukti tambahan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra). jumat, 6/11/2026


Penyetoran bukti tambahan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Pemilu 2024 sebagaimana menjadi perhatian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025.


Dalam laporan tersebut, KMPH Sultra menyoroti temuan belanja operasional Badan Ad Hoc sebesar Rp1.912.372.500 yang berdasarkan uraian pemeriksaan BPK belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap. Nilai tersebut merupakan bagian dari realisasi belanja operasional Badan Ad Hoc yang mencapai Rp11.794.062.000.


Bagi KMPH Sultra, persoalan tersebut tidak semestinya berhenti pada sebatas catatan administratif. Aparat penegak hukum didesak melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap dokumen transaksi, mekanisme pencairan, identitas penerima pembayaran, hingga bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran.


Selain menyoroti temuan tersebut, KMPH Sultra kembali mendesak Kejati Sultra untuk melakukan penelusuran menyeluruh terhadap pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 KPU Kabupaten Konawe Selatan senilai Rp54.392.500.000.


Dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Konawe Selatan tersebut dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024.


KMPH Sultra meminta penyidik tidak hanya terpaku pada aspek administratif laporan pertanggungjawaban, tetapi juga menelusuri secara komprehensif aliran dana, mulai dari proses perencanaan, pencairan, penggunaan, pembayaran kepada pihak ketiga, hingga pertanggungjawaban akhir.


Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh penggunaan dana hibah benar-benar sesuai dengan peruntukan, mekanisme pengelolaan keuangan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.


Baca Juga Berita Lainnya

KMPH Sultra Laporkan KPU Konsel ke Kejati, Temuan BPK Rp1,9 Miliar Jadi Sorotan


Ketua Umum KMPH Sultra, Maman Marobo, menegaskan bahwa penyetoran bukti tambahan merupakan bentuk keseriusan konsorsium dalam mengawal laporan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Kejati Sultra.


"Kami tidak ingin laporan ini hanya menjadi tumpukan berkas di meja penegak hukum. Bukti tambahan kami setorkan agar menjadi bahan pendalaman lebih lanjut. Temuan BPK sebesar Rp1,9 miliar lebih harus ditelusuri, dan kami juga mendesak agar aliran dana hibah KPU Konawe Selatan senilai Rp54,39 miliar diperiksa secara menyeluruh," tegas Maman.


Menurutnya, pengelolaan anggaran penyelenggaraan demokrasi harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan. Setiap rupiah yang bersumber dari keuangan negara maupun daerah wajib memiliki dasar penggunaan serta pertanggungjawaban yang jelas.


Atas dasar itu, KMPH Sultra mendesak Kejati Sultra agar segera menindaklanjuti laporan beserta bukti tambahan melalui proses penelaahan, penyelidikan, dan pendalaman sesuai kewenangan hukum.


Konsorsium juga meminta aparat penegak hukum menelusuri pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, menguji kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, serta berkoordinasi dengan lembaga pemeriksa apabila diperlukan.


Apabila dalam proses pendalaman ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana korupsi, KMPH Sultra meminta agar proses hukum dilanjutkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


"Kami akan terus mengawal persoalan ini. Jangan sampai dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan demokrasi justru tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kejati Sultra harus memberikan perhatian serius, termasuk menelusuri bagaimana dan kepada siapa aliran dana hibah Rp54,39 miliar tersebut digunakan," lanjut Maman.


KMPH Sultra menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bertujuan menghakimi atau menyudutkan pihak tertentu. Sebaliknya, upaya tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial untuk mendorong transparansi, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, serta memastikan setiap dugaan penyimpangan ditangani secara objektif, profesional, dan berdasarkan alat bukti.


KMPH Sultra berharap Kejati Sultra dapat memberikan tindak lanjut yang jelas terhadap laporan tersebut, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran penyelenggaraan demokrasi tetap terjaga.

Terus Berlanjut! KMPH Sultra Setorkan Bukti Tambahan, Desak Kejati Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Dana Pemilu Dan Telusuri Hibah KPU Konsel Rp54,39 Miliar

Kembali Penulis Buku Transformasi Wacana di Era Distrupsi Sumbang Buku, Perkuat Koleksi Pojok Literasi Sosiologi FISIP UHO

‎

‎Kendari - hotspotsultra.com - Kepedulian alumni terhadap pengembangan budaya literasi di lingkungan almamater kembali ditunjukkan melalui sumbangan buku untuk Pojok Literasi Sosiologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Halu Oleo (UHO). Kali ini, kontribusi tersebut datang dari Rasmin Jaya, alumni Sosiologi yang menyerahkan sumbangan buku pada Kamis (29/10/2026).

‎

‎Sumbangan buku tersebut diterima oleh Ketua Divisi Pustaka Pojok Literasi Sosiologi, Radit. Penyerahan ini menjadi bentuk nyata keterlibatan alumni dalam mendukung pengembangan fasilitas literasi sekaligus memperkaya sumber bacaan bagi mahasiswa dan sivitas akademika Jurusan Sosiologi.

‎

‎Kehadiran kontribusi alumni memiliki arti penting bagi keberlanjutan Pojok Literasi Sosiologi. Sebagai ruang belajar dan pengembangan wawasan, Pojok Literasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca, tetapi juga diharapkan menjadi ruang tumbuhnya tradisi intelektual, diskusi, pertukaran gagasan, dan pengembangan kemampuan akademik mahasiswa.

‎

‎Sumbangan buku dari Rasmin Jaya yang juga penulis bumemperlihatkan bahwa hubungan antara alumni dan almamater dapat terus terpelihara melalui kontribusi nyata, meskipun telah menyelesaikan masa studi. Kepedulian tersebut menjadi modal sosial yang berharga dalam membangun ekosistem akademik yang melibatkan mahasiswa, dosen, alumni, dan berbagai elemen masyarakat.

‎

‎Mentor Pojok Literasi Sosiologi, Dr. Ambo Upe, S.Sos., M.Si., mengapresiasi kontribusi alumni yang terus menunjukkan kepedulian terhadap pengembangan literasi di lingkungan Jurusan Sosiologi.

‎

‎“Kontribusi alumni melalui sumbangan buku merupakan bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi pengembangan Pojok Literasi Sosiologi. Kami berharap semangat berbagi pengetahuan seperti ini terus tumbuh karena penguatan budaya literasi tidak hanya menjadi tanggung jawab kampus dan mahasiswa, tetapi juga membutuhkan keterlibatan alumni. Buku yang disumbangkan bukan sekadar menambah koleksi bacaan, melainkan juga menjadi investasi pengetahuan bagi generasi mahasiswa berikutnya,” tuturnya.

‎

‎Ia menambahkan bahwa Pojok Literasi Sosiologi diharapkan terus berkembang sebagai ruang akademik yang mendorong mahasiswa untuk membangun kebiasaan membaca, memperluas wawasan, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Keterlibatan alumni menjadi salah satu kekuatan penting untuk menjaga keberlanjutan ruang literasi tersebut.

‎

‎Sementara itu, penerimaan sumbangan oleh Ketua Divisi Pustaka, Radit, menjadi bagian dari upaya pengelolaan dan pengembangan koleksi Pojok Literasi agar semakin bermanfaat bagi kebutuhan belajar mahasiswa. Penambahan koleksi diharapkan dapat memperluas akses terhadap sumber pengetahuan dan mendukung aktivitas akademik di lingkungan Jurusan Sosiologi.

‎

‎Di saat yang sama, alumni sosiologi yang juga penulis buku Transformasi dan Wacana di Era Distrupsi Rasmin Jaya mengatakan di tengah kemerosotan bangsa yang di landa berbagai masalah, seharusnya budaya baca juga jangan sampai tergilas oleh arus budaya modernisasi sebab khasiat dari pada membaca buku sangat banyak sekali manfaatnya untuk memperdalam ilmu dan pengetahuan kita.

‎

‎"Saya yakin, gerakan literasi bisa terus bertambah dan bisa terus meningkat maju. dengan gerakan-gerakan kecil yang dilakukan ini, semoga bisa menjadi riak yang terus bersambut," Katanya.

‎

‎Gerakan literasi membaca, diskusi, dan menulis menjadi hal penting apalagi, di era keterbukaan informasi seperti saat ini dimana kecakapan literasi mahasiswa menjadi benteng dari penyebaran penyebaran informasi yang tidak benar.

‎

‎Hal demikian bisa menjadi peluang dan tantangan baru dalam kehidupan mahasiswa apa lagi jika tidak di manfaatkan sebaik mungkin media dan informasi yang kita dapatkan akan menjadi petaka tersendiri.

‎

‎Padahal kenikmatan membaca buku dan dampaknya itu sangat besar sekali. Setidak tidaknya ada bekal dan pegangan untuk kehidupan mendatang, kita punya kekayaan ide, gagasan dan intelektual itu sendiri.

‎

‎Karena kemampuan membaca dan menulis sangat diperlukan untuk senjata membangun sikap kritis secara metodologis, progresif, transformatif dan kreatif terhadap berbagai fenomena kehidupan.

‎

‎Kegiatan ini sekaligus memperlihatkan bahwa pengembangan budaya literasi membutuhkan kolaborasi dan kepedulian bersama. Melalui kontribusi alumni, Pojok Literasi Sosiologi tidak hanya menjadi fasilitas pendukung perkuliahan, tetapi juga menjadi simbol keberlanjutan hubungan intelektual antara alumni dan almamater.

‎

‎Jurusan Sosiologi FISIP UHO menyambut positif kontribusi tersebut dan berharap semakin banyak alumni yang tergerak untuk mengambil bagian dalam pengembangan Pojok Literasi Sosiologi.

‎

‎Semangat berbagi buku dan pengetahuan diharapkan terus tumbuh sebagai tradisi baik yang memperkuat solidaritas alumni, meningkatkan budaya literasi, serta membangun lingkungan akademik yang produktif dan berkelanjutan.

Kembali Penulis Buku Transformasi Wacana di Era Distrupsi Sumbang Buku, Perkuat Koleksi Pojok Literasi Sosiologi FISIP UHO ‎

HASRUL, S.PD. RESMI DAFTARKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA UNDOLO PERIODE 2027–2032


UNDOLO, 4 NOVEMBER 2026 – hotspotsultra.com - Hasrul, S.Pd. resmi mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) Undolo untuk periode 2027–2032. Pendaftaran tersebut menjadi langkah awal dirinya dalam mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Undolo.


Keputusan untuk maju sebagai bakal calon kepala desa merupakan bentuk partisipasi Hasrul dalam proses demokrasi di tingkat desa. Melalui pencalonan tersebut, dirinya diharapkan dapat turut mengambil bagian dalam menentukan arah pembangunan serta kemajuan Desa Undolo ke depan.


Keikutsertaan Hasrul dalam kontestasi Pilkades Undolo diharapkan menjadi bagian dari proses demokrasi yang berlangsung secara terbuka, aman, damai, jujur, dan demokratis.


Momentum pendaftaran ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat Desa Undolo untuk mengenal para bakal calon, termasuk melihat gagasan, visi, serta komitmen masing-masing calon dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Hasrul, S.Pd. diharapkan dapat mengikuti seluruh tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sekaligus menjaga suasana kondusif, persatuan, serta nilai-nilai kekeluargaan di tengah masyarakat.


Pilkades bukan semata-mata tentang persaingan untuk memperoleh jabatan, melainkan juga merupakan momentum memperkuat demokrasi, menjaga persaudaraan, dan menyatukan komitmen dalam membangun masa depan Desa Undolo yang lebih baik.


HASRUL, S.PD.
Bakal Calon Kepala Desa Undolo
Desa Undolo, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur
Periode 2027–2032

HASRUL, S.PD. RESMI DAFTARKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA UNDOLO PERIODE 2027–2032

TEMUAN BPK RP1,9 MILIAR PADA ANGGARAN PEMILU, KMPH RESMI LAPORKAN KPU KONSEL KE KEJATI DAN DESAK PEMERIKSAAN HIBAH RP54 MILIAR


KENDARI - hotspotsultra.com - Konsorsium Mahasiswa Peduli Hukum Sulawesi Tenggara (KMPH Sultra) resmi melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra).


Pelaporan tersebut didasarkan pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara terkait pengelolaan anggaran Pemilu 2024, khususnya belanja operasional Badan Ad Hoc senilai Rp1.912.372.500 yang belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban secara sah dan lengkap.


Melalui laporan pengaduan Nomor 29/S-LP/KMP.H-SULTRA/X/2026 tertanggal 28 Oktober 2026, KMPH Sultra meminta Kejati Sultra menindaklanjuti temuan tersebut melalui pemeriksaan dan pendalaman sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


Namun, perhatian konsorsium tidak hanya tertuju pada anggaran Pemilu. KMPH Sultra juga mendesak Kejati Sultra memperluas pemeriksaan terhadap pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 untuk KPU Kabupaten Konawe Selatan yang mencapai Rp54.392.500.000 atau sekitar Rp54,39 miliar.


Berdasarkan uraian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menjadi dasar pengaduan, realisasi belanja operasional Badan Ad Hoc tercatat sebesar Rp11.794.062.000. Dari total realisasi tersebut, terdapat anggaran sebesar Rp1.912.372.500 yang belum didukung bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap.


Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut penggunaan keuangan negara dalam penyelenggaraan Pemilu yang semestinya dikelola dengan mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.


DANA HIBAH PILKADA RP54 MILIAR JUGA DIMINTA DIPERIKSA


Di sisi lain, KMPH Sultra meminta Kejati Sultra tidak membatasi pemeriksaan hanya pada pengelolaan anggaran Pemilu 2024. Konsorsium mendesak agar pengelolaan dana hibah Pilkada sebesar Rp54.392.500.000 turut ditelusuri secara menyeluruh.


Dana tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada KPU untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam dokumen pengaduan.


KMPH meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh tahapan pengelolaan dana tersebut, mulai dari proses perencanaan, pencairan, realisasi penggunaan hingga pertanggungjawabannya.


Ketua Umum KMPH Sultra, Maman Marobo, menegaskan bahwa temuan BPK terkait pengelolaan anggaran Pemilu harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menguji tata kelola keuangan KPU Konawe Selatan secara lebih luas.


"Kami resmi melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Pemilu berdasarkan temuan BPK sebesar Rp1,9 miliar lebih. Namun, kami juga mendesak Kejati Sultra agar tidak mengabaikan dana hibah Pilkada KPU Konawe Selatan senilai Rp54,39 miliar. Seluruh penggunaan dan pertanggungjawabannya harus diperiksa secara menyeluruh," tegas Maman.


Menurutnya, penyelenggaraan demokrasi harus berjalan beriringan dengan kewajiban mempertanggungjawabkan setiap anggaran yang digunakan. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap dana hibah Pilkada dinilai penting untuk memastikan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


KEJATI SULTRA DIMINTA LAKUKAN PEMERIKSAAN MENYELURUH


KMPH Sultra meminta Kejati Sultra memeriksa pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan proses hukum, menelusuri dokumen pertanggungjawaban, serta berkoordinasi dengan BPK maupun BPKP untuk melakukan audit investigatif apabila diperlukan.


Konsorsium juga meminta agar setiap pihak yang nantinya terbukti bertanggung jawab atas penyimpangan keuangan negara diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.


"Kami akan terus mengawal laporan ini. Persoalan Rp1,9 miliar pada anggaran Pemilu harus ditindaklanjuti, sementara dana hibah Pilkada Rp54 miliar juga harus dibuka pemeriksaannya. Jangan sampai pertanggungjawaban anggaran demokrasi hanya menjadi formalitas administratif," tutup Maman.


KMPH Sultra menegaskan bahwa pelaporan tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial dan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.


Meski demikian, dugaan penyimpangan tersebut tetap harus diuji melalui proses pemeriksaan yang objektif dan profesional. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan serta alat bukti yang sah.

KMPH Sultra Laporkan KPU Konsel ke Kejati, Temuan BPK Rp1,9 Miliar Jadi Sorotan

di Duga Berulang Kali Isi BBM Jenis Solar Subsidi Mobil Fortuner di Poleang Bombana Jadi Sorotan Warga 


Bombana, - Sulawesi Tenggara - Hotspotsultra.com - Dugaan aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar secara berulang oleh sebuah kendaraan Toyota Fortuner berwarna hitam di salah satu SPBU wilayah Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, menjadi perhatian masyarakat. Sabtu, 31 Oktober 2026.


Sebagaimana dilansir media Dutakarsa.com, informasi mengenai aktivitas kendaraan tersebut turut menjadi sorotan warga. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, kendaraan tersebut diduga beberapa kali melakukan pengisian solar subsidi dengan pola keluar dari area SPBU, kemudian kembali untuk melakukan pengisian berikutnya.


Informasi tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait mekanisme pengawasan distribusi BBM bersubsidi, khususnya solar yang penyalurannya diperuntukkan bagi konsumen yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pemerintah.


Meski demikian, dugaan tersebut belum dapat dipastikan sebagai bentuk pelanggaran. Diperlukan klarifikasi dan pemeriksaan dari pihak berwenang untuk mengetahui apakah aktivitas pengisian tersebut sesuai prosedur atau terdapat indikasi penyimpangan.


Masyarakat Harapkan Pengawasan Diperketat


Masyarakat berharap pengelola SPBU dapat memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengisian berulang, penggunaan barcode atau QR Code, serta sistem pengawasan terhadap kendaraan yang melakukan transaksi BBM subsidi.


Pertamina Patra Niaga juga diharapkan dapat melakukan pengecekan apabila ditemukan laporan atau indikasi yang memerlukan penelusuran lebih lanjut.


Apabila nantinya terbukti terdapat pelanggaran, masyarakat meminta agar penanganannya dilakukan secara transparan dan profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


Kedepankan Klarifikasi dan Asas Praduga Tak Bersalah


Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pengelola SPBU, Pertamina Patra Niaga, maupun aparat penegak hukum terkait dugaan aktivitas kendaraan tersebut.


Perlu ditegaskan bahwa penyebutan kendaraan dalam pemberitaan ini bukan merupakan bentuk tuduhan ataupun kesimpulan bahwa pemilik atau penggunanya telah melakukan pelanggaran hukum.


Semua pihak tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan harus ditempatkan dalam koridor asas praduga tak bersalah sampai terdapat bukti serta keputusan dari pihak berwenang.


Media membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada pengelola SPBU, pemilik atau pengguna kendaraan, Pertamina, serta pihak terkait lainnya demi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas jurnalistik.

(*) 

di Duga Berulang Kali Isi BBM Jenis Solar Subsidi Mobil Fortuner di Poleang Bombana Jadi Sorotan Warga



KENDARI - hotspotsultra.com - Gerakan Aktivis Pemuda Sulawesi Tenggara (GAP Sultra) kembali menyatakan sikap dan akan menggelar aksi demonstrasi Jilid III terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan makan dan minum Bupati, Wakil Bupati, serta Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2022–2025.


Aksi tersebut akan dipimpin oleh Reyhan Sebrang selaku jenderal lapangan dan dijadwalkan berlangsung pada:

- Hari/Tanggal: Selasa, 3 November 2026
- Titik Aksi: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara
- Titik Kumpul: Perempatan Kampus

Reyhan Sebrang menegaskan bahwa aksi Jilid III ini merupakan bentuk konsistensi mahasiswa dan pemuda dalam mendorong aparat penegak hukum agar melakukan pemeriksaan secara serius terhadap dugaan persoalan pengelolaan anggaran makan dan minum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.


“Kami datang bukan untuk menghakimi siapa pun. Kami meminta Kejati Sultra bekerja berdasarkan data, dokumen, keterangan para pihak, dan alat bukti. Jika memang ditemukan adanya penyimpangan dan unsur tindak pidana, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum,” tegas Reyhan Sebrang.


Menurut Reyhan, terdapat sejumlah hal yang perlu mendapatkan perhatian dan klarifikasi aparat penegak hukum, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaksanaan, pembayaran, hingga pertanggungjawaban anggaran makan dan minum Tahun Anggaran 2022–2025.


Selain itu, pihaknya meminta Kejati Sultra menelusuri dokumen pertanggungjawaban anggaran, termasuk DPA, RKA, SPJ, SPP, SPM, SP2D, kuitansi, daftar penerima, bukti pembayaran, kontrak atau nota pesanan, serta dokumen pendukung lainnya.


Gerakan Aktivis Pemuda (GAP) Sultra juga menyoroti informasi mengenai dugaan adanya anggaran yang berkaitan dengan pihak ketiga sekitar Rp600 juta. Menurut Reyhan, angka tersebut harus diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen dan penelusuran aliran dana agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.


“Kami meminta seluruh aliran dana ditelusuri. Siapa penerima pembayaran, untuk kegiatan apa pembayaran dilakukan, siapa yang membuat atau menyetujui dokumen, dan apakah realisasi anggaran sesuai dengan kegiatan yang sebenarnya. Semua itu harus terang melalui proses penyelidikan,” lanjutnya.


Dalam aksi Jilid III tersebut, massa juga akan mendesak Kejati Sultra memeriksa dugaan mark-up, kegiatan fiktif, perjalanan dinas atau kegiatan yang tidak sesuai dengan realisasi, serta dugaan manipulasi laporan pertanggungjawaban apabila indikasi tersebut ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan.


Tidak hanya pejabat tertentu, GAP Sultra meminta seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses pengadaan dan pengelolaan anggaran turut dimintai klarifikasi, termasuk pihak perencana, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pengelola keuangan, penyedia, pihak ketiga, maupun pihak lain yang berdasarkan hasil penyelidikan diketahui memiliki peran.


Reyhan juga menuntut adanya keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat, sehingga publik dapat mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan tanpa mengganggu kewenangan dan independensi aparat penegak hukum.


“Kami tidak meminta Kejati Sultra menghukum siapa pun tanpa bukti. Kami meminta proses hukum yang terukur, transparan, objektif, dan berdasarkan alat bukti. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup serta unsur tindak pidana terpenuhi, maka proses hukum harus dilanjutkan sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Reyhan.


Aksi Jilid III ini sekaligus menjadi bentuk pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. GAP Sultra menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui jalur demonstrasi, pelaporan, serta mekanisme hukum yang tersedia.

GAP Sultra Siapkan Aksi Jilid III, Desak Kejati Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Makan dan Minum Pemkab Muna

NasDem Pecat La Ode Tariala, Proses Pergantian Ketua DPRD Sultra Jadi Sorotan


KENDARI, - hotspotsultra.com - Dinamika politik di Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menjadi perhatian publik setelah Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengambil keputusan memberhentikan La Ode Tariala dari keanggotaan partai. Keputusan tersebut sekaligus membuka babak baru dalam proses pergantian pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.


Pemberhentian itu tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Nomor 316-Kpts/DPP-NasDem/X/2026. Dokumen tersebut diserahkan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Sultra kepada pimpinan DPRD Sultra pada Senin, 26 Oktober 2026.


Juru Bicara DPW NasDem Sultra, Muttaqin Sidiq, menjelaskan bahwa surat yang diserahkan mencakup keputusan pemberhentian Tariala sebagai kader partai beserta pencabutan kartu tanda anggota (KTA). Pengurus partai juga menyampaikan dokumen terkait usulan pergantian antarwaktu (PAW).


Menurut keterangan pihak NasDem, keputusan tersebut berkaitan dengan persoalan internal partai, khususnya pelaksanaan arahan organisasi mengenai pergantian Ketua DPRD Sultra. Pihak partai meminta agar proses selanjutnya ditangani sesuai ketentuan dan mekanisme hukum yang berlaku.


Sudarmanto Saeka Diusulkan sebagai Pengganti


Dalam perkembangan berikutnya, NasDem mengusulkan Sudarmanto Saeka untuk mengisi posisi Ketua DPRD Sultra. Sementara itu, Albert disebut sebagai calon pengganti Tariala melalui mekanisme PAW untuk kursi anggota DPRD.


Meski demikian, usulan partai tidak serta-merta berarti seluruh tahapan pergantian telah selesai. Proses administratif dan keputusan dari lembaga yang berwenang tetap menjadi bagian penting sebelum perubahan kedudukan tersebut dinyatakan berlaku secara resmi.


Publik Menanti Kepastian Proses


Peristiwa ini menjadi perhatian karena menyangkut hubungan antara keputusan internal partai politik dan mekanisme kelembagaan DPRD. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses tersebut dijalankan, termasuk dasar keputusan, tahapan administrasi, serta kepastian hukum yang menjadi landasannya.


Dalam sistem demokrasi, partai politik memiliki kewenangan mengatur organisasi dan kadernya berdasarkan aturan internal. Namun, pelaksanaan keputusan yang berkaitan dengan keanggotaan maupun jabatan publik tetap harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Karena itu, proses pergantian pimpinan DPRD Sultra perlu dilakukan secara transparan, tertib, dan akuntabel. Langkah tersebut penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat maupun mengganggu pelaksanaan tugas lembaga legislatif.


Menunggu Penjelasan dari Pihak Terkait


Masyarakat diharapkan menyikapi perkembangan ini secara bijak dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh proses mendapatkan kejelasan.


Pada akhirnya, yang perlu dijaga bukan hanya dinamika politik antarpartai, tetapi juga kepastian hukum, kepercayaan masyarakat, dan keberlangsungan fungsi DPRD sebagai lembaga yang membawa aspirasi rakyat Sulawesi Tenggara.




NasDem Pecat La Ode Tariala, Proses Pergantian Ketua DPRD Sultra Jadi Sorotan

Langganan: Postingan (Atom)