Halaman

    Social Items

Visit Namina Blog


 

KENDARI, - hotspotsultra.com – Peredaran narkoba, tawuran antarpelajar, parkir liar, dugaan praktik prostitusi, hingga kemacetan akibat antrean kendaraan pengisi bahan bakar minyak (BBM) menjadi sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) Kumpul Bersama Masyarakat di Kecamatan Kadia, Rabu (11/11/2026).


Kegiatan yang dipimpin Wakapolda Sultra Brigjen Pol. Budi Hermawan, S.I.K., tersebut menjadi wadah dialog langsung antara kepolisian dan masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi serta mendengarkan persoalan yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan.


Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Sultra, di antaranya Dirlantas, Dirresnarkoba, Dirsamapta, Dirreskrimum, dan Dirbinmas.


Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah peredaran narkoba. Dalam dialog tersebut, terungkap bahwa dari lima kelurahan di Kecamatan Kadia, beberapa wilayah telah teridentifikasi sebagai zona merah peredaran narkoba. Bahkan, aktivitas peredaran barang terlarang tersebut dilaporkan mulai menyentuh kawasan permukiman padat penduduk yang sebelumnya dianggap relatif aman oleh warga.


Selain narkoba, masyarakat juga mengeluhkan aksi tawuran antarpelajar yang kerap terjadi pada jam pulang sekolah. Aksi tersebut disebut melibatkan kelompok pelajar yang berpindah lokasi atau mengambil jalur menjauh dari lingkungan sekolah.


Meski demikian, kehadiran dan respons cepat aparat kewilayahan, termasuk Bhabinkamtibmas Kelurahan Kadia, dinilai memiliki peran penting dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).


Persoalan parkir liar di kawasan kuliner Kali Kadia juga menjadi perhatian warga. Kawasan tersebut sebelumnya telah disepakati bersama Wakil Wali Kota sebagai area kuliner bebas parkir. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya, terutama pada malam hari.


Warga turut menyampaikan keluhan terkait dugaan praktik prostitusi di sekitar Lorong Pura dan Hotel Gani yang lokasinya tidak jauh dari Kantor Kecamatan Kadia. Persoalan tersebut diharapkan mendapat perhatian dan penanganan dari pihak terkait.


Sementara di sektor lalu lintas, masyarakat menyoroti antrean kendaraan pengisi BBM, khususnya solar, di depan Living Plaza. Antrean yang kerap mengular hingga memenuhi dua sisi jalan pada pagi hari dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat.


Kondisi tersebut juga berdampak terhadap mobilitas warga, terutama para orang tua yang mengantar anak ke sejumlah sekolah, seperti SMA Negeri 4, SMK Negeri 1, dan SMP Negeri 9 Kendari.


Melalui kegiatan tersebut, Polda Sultra memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan secara langsung kepada jajaran kepolisian sesuai bidang tugas masing-masing.


Aspirasi yang dihimpun diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar tindak lanjut lintas fungsi, dengan melibatkan pemerintah daerah dan unsur terkait agar berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat dapat ditangani secara tepat dan terarah.


Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan semangat Quick Wins Kapolri melalui program “Polisi Bersama Masyarakat”, serta mendukung komitmen Kapolda Sultra dalam program “Jaga Bumi Anoa”.

Warga Kadia Keluhkan Narkoba hingga Kemacetan, Wakapolda Sultra Tampung Aspirasi


 

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menunjukkan kinerja keuangan yang positif sepanjang kuartal III-2026. Bank milik negara tersebut membukukan laba bersih sebesar Rp48,2 triliun, meningkat 16,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp41,2 triliun.


Capaian tersebut menempatkan BRI sebagai salah satu bank dengan perolehan laba terbesar di industri perbankan nasional pada periode tersebut.


Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, mengungkapkan bahwa pertumbuhan positif tidak hanya terlihat dari sisi laba, tetapi juga tercermin pada sejumlah indikator utama perusahaan.


Menurutnya, penyaluran kredit BRI mengalami peningkatan sebesar 14,5 persen, sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 12 persen. Total aset perusahaan juga meningkat 10,1 persen hingga mencapai Rp2.338 triliun.


Di tengah kondisi suku bunga yang masih menantang, BRI tetap mampu mencatatkan pertumbuhan pendapatan bunga bersih atau net interest income (NII) sebesar 6,2 persen.


Hery menjelaskan, perkembangan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan menjaga fundamental bisnis sekaligus memperkuat transformasi internal.


"Rasio keuangan BRI menunjukkan fundamental yang semakin sehat. Ke depan kami akan terus melakukan transformasi di BRI, baik dari sisi bisnis maupun kultur di dalam," ujar Hery saat ditemui di Jakarta.


Dari sisi efisiensi, BRI berhasil menurunkan biaya dana atau cost of fund dari 3 persen menjadi 2,6 persen. Sementara itu, rasio biaya operasional terhadap pendapatan atau cost to income ratio (CIR) juga membaik dari 42,8 persen menjadi 40 persen pada kuartal III-2026.


Kualitas aset perusahaan turut menunjukkan perkembangan positif. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) turun dari 3,1 persen menjadi 2,9 persen. Biaya pencadangan risiko kredit atau cost of credit (COC) juga mengalami penurunan dari 3,2 persen menjadi 2,8 persen.


Adapun rasio pencadangan terhadap kredit bermasalah atau NPL coverage tercatat sebesar 184,3 persen.


Pada periode yang sama, tingkat pengembalian aset (return on assets/ROA) BRI berada di angka 2,8 persen, sedangkan tingkat pengembalian ekuitas (return on equity/ROE) mencapai 19,2 persen.


Tabungan BRI Lampaui BCA


Salah satu pencapaian yang turut disoroti manajemen BRI adalah perkembangan penghimpunan dana tabungan. Hery menyebut posisi tabungan BRI berhasil melampaui PT Bank Central Asia Tbk (BCA).


Ia menjelaskan, sejak Maret 2025, posisi tabungan BRI terus menunjukkan penguatan. Jika sebelumnya masih tertinggal Rp45,9 triliun dari BCA, pada akhir kuartal III-2026 BRI justru mencatatkan keunggulan sekitar Rp6,5 triliun.


Berdasarkan pemaparan manajemen, saldo tabungan BRI mencapai Rp634,8 triliun, sedangkan BCA berada di angka Rp628,4 triliun.


"Mohon maaf, BCA sudah kami lewati," kata Hery.


Selain pertumbuhan tabungan, kondisi likuiditas BRI juga dinilai tetap terjaga. Penghimpunan DPK meningkat 12 persen menjadi Rp1.651,3 triliun.


Dana murah atau current account saving account (CASA) yang bersumber dari tabungan dan giro mencapai Rp1.156,4 triliun, tumbuh 15,9 persen.


UMKM Tetap Menjadi Fokus Penyaluran Kredit


Dalam menjalankan fungsi intermediasi perbankan, BRI tetap menempatkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu prioritas utama.


Dari total penyaluran kredit sebesar Rp1.647,1 triliun pada kuartal III-2026, porsi pembiayaan untuk sektor UMKM mencapai 75,9 persen.


Dukungan terhadap pelaku usaha juga dilakukan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyaluran KUR BRI disebut menjangkau sejumlah sektor produktif, dengan sektor pertanian menjadi penerima terbesar sebesar 42,82 persen.


Selanjutnya, sektor perdagangan menyerap 31,29 persen, jasa lainnya 15,82 persen, industri 8,4 persen, dan perikanan sebesar 1,67 persen.


Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa pembiayaan BRI masih diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha produktif di berbagai sektor.


Kredit Konsumer dan Layanan Digital Terus Berkembang


Di luar pembiayaan UMKM, segmen kredit konsumer juga memperlihatkan pertumbuhan. Hingga kuartal III-2026, penyaluran kredit pada sektor tersebut meningkat 9 persen secara tahunan menjadi Rp242,9 triliun.


Pertumbuhan tertinggi dalam sejumlah produk konsumer tercatat pada pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 302,8 persen. Sementara itu, kredit pemilikan rumah (KPR) tumbuh 13,1 persen dan kredit multiguna meningkat 8,9 persen.


Hery menegaskan, kondisi permodalan dan likuiditas BRI masih berada dalam posisi kuat. Hal itu tercermin dari rasio loan to deposit ratio (LDR) sebesar 87,8 persen serta capital adequacy ratio (CAR) yang mencapai 23 persen.


Pada lini layanan digital, aplikasi BRImo juga mencatatkan perkembangan positif. Jumlah pengguna aktifnya mencapai 26 juta orang setiap bulan, atau meningkat 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya.


Sementara itu, volume transaksi melalui BRImo mencapai Rp6.439,2 triliun dengan pertumbuhan 27,6 persen. Dari aktivitas tersebut, BRI memperoleh pendapatan berbasis komisi atau fee-based income sebesar Rp3,1 triliun, meningkat 12,1 persen.


Pengembangan layanan perbankan juga diperkuat melalui jaringan agen BRILink yang jumlahnya telah melampaui satu juta agen.


Jaringan tersebut menyumbangkan fee-based income sebesar Rp1,6 triliun atau tumbuh 26 persen dalam setahun. Selain itu, agen BRILink turut menghimpun dana murah sebesar Rp32,9 triliun, meningkat 45,1 persen.


Berbagai capaian tersebut menjadi bagian dari strategi BRI dalam memperkuat bisnis perbankan, memperluas akses layanan keuangan, serta mempertahankan dukungan terhadap pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia.


BRI Bukukan Laba Rp48,2 Triliun, Tabungan Kini Ungguli BCA

Ditemukan Kebingungan di Kendari, Wanita Asal Konawe Ternyata Telah Lama Dicari Keluarga


KENDARI – hotspotsultra.com - Seorang wanita berinisial DS (30) ditemukan dalam kondisi kebingungan dan ketakutan di kawasan Perumahan Graha Teratai Indah, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (5/11/2026) sekitar pukul 11.30 WITA.


Petugas patroli Polda Sultra yang tiba di lokasi sempat mengalami kesulitan mengidentifikasi perempuan tersebut lantaran DS tidak membawa telepon seluler maupun kartu identitas.


Setelah diajak berkomunikasi, DS mengaku berasal dari Kabupaten Konawe dan datang ke Kota Kendari dengan tujuan berlibur.


Petugas kemudian berupaya mengantarkan DS ke sebuah rumah indekos yang disebutnya sebagai tempat tinggal sepupunya. Namun, setibanya di lokasi, orang yang dimaksud tidak berada di tempat. Bahkan, pihak yang dapat ditemui di sana mengaku tidak mengetahui kedatangan DS.


Petugas selanjutnya berupaya menghubungi pihak keluarga di Kabupaten Konawe untuk memastikan identitas dan keberadaan DS. Dari hasil komunikasi tersebut, diketahui bahwa DS ternyata telah lama dicari oleh keluarganya setelah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan mereka.


Untuk memastikan DS kembali ke pihak keluarga, petugas kemudian meminta kakaknya datang ke Mapolda Sultra guna menjemput yang bersangkutan.


Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kepedulian terhadap anggota keluarga serta komunikasi yang baik agar keberadaan dan keselamatan setiap anggota keluarga tetap terpantau.

Ditemukan Kebingungan di Kendari, Wanita Asal Konawe Ternyata Telah Lama Dicari Keluarga


 

KENDARI - hotspotsultra.com - Konsorsium Mahasiswa Peduli Hukum Sulawesi Tenggara (KMPH Sultra) kembali mempertegas komitmennya dalam mengawal dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan. Tidak berhenti pada laporan pengaduan sebelumnya, KMPH Sultra kini kembali menyetorkan bukti tambahan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra). jumat, 6/11/2026


Penyetoran bukti tambahan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Pemilu 2024 sebagaimana menjadi perhatian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025.


Dalam laporan tersebut, KMPH Sultra menyoroti temuan belanja operasional Badan Ad Hoc sebesar Rp1.912.372.500 yang berdasarkan uraian pemeriksaan BPK belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap. Nilai tersebut merupakan bagian dari realisasi belanja operasional Badan Ad Hoc yang mencapai Rp11.794.062.000.


Bagi KMPH Sultra, persoalan tersebut tidak semestinya berhenti pada sebatas catatan administratif. Aparat penegak hukum didesak melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap dokumen transaksi, mekanisme pencairan, identitas penerima pembayaran, hingga bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran.


Selain menyoroti temuan tersebut, KMPH Sultra kembali mendesak Kejati Sultra untuk melakukan penelusuran menyeluruh terhadap pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 KPU Kabupaten Konawe Selatan senilai Rp54.392.500.000.


Dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Konawe Selatan tersebut dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024.


KMPH Sultra meminta penyidik tidak hanya terpaku pada aspek administratif laporan pertanggungjawaban, tetapi juga menelusuri secara komprehensif aliran dana, mulai dari proses perencanaan, pencairan, penggunaan, pembayaran kepada pihak ketiga, hingga pertanggungjawaban akhir.


Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh penggunaan dana hibah benar-benar sesuai dengan peruntukan, mekanisme pengelolaan keuangan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.


Baca Juga Berita Lainnya

KMPH Sultra Laporkan KPU Konsel ke Kejati, Temuan BPK Rp1,9 Miliar Jadi Sorotan


Ketua Umum KMPH Sultra, Maman Marobo, menegaskan bahwa penyetoran bukti tambahan merupakan bentuk keseriusan konsorsium dalam mengawal laporan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Kejati Sultra.


"Kami tidak ingin laporan ini hanya menjadi tumpukan berkas di meja penegak hukum. Bukti tambahan kami setorkan agar menjadi bahan pendalaman lebih lanjut. Temuan BPK sebesar Rp1,9 miliar lebih harus ditelusuri, dan kami juga mendesak agar aliran dana hibah KPU Konawe Selatan senilai Rp54,39 miliar diperiksa secara menyeluruh," tegas Maman.


Menurutnya, pengelolaan anggaran penyelenggaraan demokrasi harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan. Setiap rupiah yang bersumber dari keuangan negara maupun daerah wajib memiliki dasar penggunaan serta pertanggungjawaban yang jelas.


Atas dasar itu, KMPH Sultra mendesak Kejati Sultra agar segera menindaklanjuti laporan beserta bukti tambahan melalui proses penelaahan, penyelidikan, dan pendalaman sesuai kewenangan hukum.


Konsorsium juga meminta aparat penegak hukum menelusuri pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, menguji kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, serta berkoordinasi dengan lembaga pemeriksa apabila diperlukan.


Apabila dalam proses pendalaman ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana korupsi, KMPH Sultra meminta agar proses hukum dilanjutkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


"Kami akan terus mengawal persoalan ini. Jangan sampai dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan demokrasi justru tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kejati Sultra harus memberikan perhatian serius, termasuk menelusuri bagaimana dan kepada siapa aliran dana hibah Rp54,39 miliar tersebut digunakan," lanjut Maman.


KMPH Sultra menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bertujuan menghakimi atau menyudutkan pihak tertentu. Sebaliknya, upaya tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial untuk mendorong transparansi, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, serta memastikan setiap dugaan penyimpangan ditangani secara objektif, profesional, dan berdasarkan alat bukti.


KMPH Sultra berharap Kejati Sultra dapat memberikan tindak lanjut yang jelas terhadap laporan tersebut, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran penyelenggaraan demokrasi tetap terjaga.

Terus Berlanjut! KMPH Sultra Setorkan Bukti Tambahan, Desak Kejati Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Dana Pemilu Dan Telusuri Hibah KPU Konsel Rp54,39 Miliar

Kembali Penulis Buku Transformasi Wacana di Era Distrupsi Sumbang Buku, Perkuat Koleksi Pojok Literasi Sosiologi FISIP UHO

‎

‎Kendari - hotspotsultra.com - Kepedulian alumni terhadap pengembangan budaya literasi di lingkungan almamater kembali ditunjukkan melalui sumbangan buku untuk Pojok Literasi Sosiologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Halu Oleo (UHO). Kali ini, kontribusi tersebut datang dari Rasmin Jaya, alumni Sosiologi yang menyerahkan sumbangan buku pada Kamis (29/10/2026).

‎

‎Sumbangan buku tersebut diterima oleh Ketua Divisi Pustaka Pojok Literasi Sosiologi, Radit. Penyerahan ini menjadi bentuk nyata keterlibatan alumni dalam mendukung pengembangan fasilitas literasi sekaligus memperkaya sumber bacaan bagi mahasiswa dan sivitas akademika Jurusan Sosiologi.

‎

‎Kehadiran kontribusi alumni memiliki arti penting bagi keberlanjutan Pojok Literasi Sosiologi. Sebagai ruang belajar dan pengembangan wawasan, Pojok Literasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca, tetapi juga diharapkan menjadi ruang tumbuhnya tradisi intelektual, diskusi, pertukaran gagasan, dan pengembangan kemampuan akademik mahasiswa.

‎

‎Sumbangan buku dari Rasmin Jaya yang juga penulis bumemperlihatkan bahwa hubungan antara alumni dan almamater dapat terus terpelihara melalui kontribusi nyata, meskipun telah menyelesaikan masa studi. Kepedulian tersebut menjadi modal sosial yang berharga dalam membangun ekosistem akademik yang melibatkan mahasiswa, dosen, alumni, dan berbagai elemen masyarakat.

‎

‎Mentor Pojok Literasi Sosiologi, Dr. Ambo Upe, S.Sos., M.Si., mengapresiasi kontribusi alumni yang terus menunjukkan kepedulian terhadap pengembangan literasi di lingkungan Jurusan Sosiologi.

‎

‎“Kontribusi alumni melalui sumbangan buku merupakan bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi pengembangan Pojok Literasi Sosiologi. Kami berharap semangat berbagi pengetahuan seperti ini terus tumbuh karena penguatan budaya literasi tidak hanya menjadi tanggung jawab kampus dan mahasiswa, tetapi juga membutuhkan keterlibatan alumni. Buku yang disumbangkan bukan sekadar menambah koleksi bacaan, melainkan juga menjadi investasi pengetahuan bagi generasi mahasiswa berikutnya,” tuturnya.

‎

‎Ia menambahkan bahwa Pojok Literasi Sosiologi diharapkan terus berkembang sebagai ruang akademik yang mendorong mahasiswa untuk membangun kebiasaan membaca, memperluas wawasan, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Keterlibatan alumni menjadi salah satu kekuatan penting untuk menjaga keberlanjutan ruang literasi tersebut.

‎

‎Sementara itu, penerimaan sumbangan oleh Ketua Divisi Pustaka, Radit, menjadi bagian dari upaya pengelolaan dan pengembangan koleksi Pojok Literasi agar semakin bermanfaat bagi kebutuhan belajar mahasiswa. Penambahan koleksi diharapkan dapat memperluas akses terhadap sumber pengetahuan dan mendukung aktivitas akademik di lingkungan Jurusan Sosiologi.

‎

‎Di saat yang sama, alumni sosiologi yang juga penulis buku Transformasi dan Wacana di Era Distrupsi Rasmin Jaya mengatakan di tengah kemerosotan bangsa yang di landa berbagai masalah, seharusnya budaya baca juga jangan sampai tergilas oleh arus budaya modernisasi sebab khasiat dari pada membaca buku sangat banyak sekali manfaatnya untuk memperdalam ilmu dan pengetahuan kita.

‎

‎"Saya yakin, gerakan literasi bisa terus bertambah dan bisa terus meningkat maju. dengan gerakan-gerakan kecil yang dilakukan ini, semoga bisa menjadi riak yang terus bersambut," Katanya.

‎

‎Gerakan literasi membaca, diskusi, dan menulis menjadi hal penting apalagi, di era keterbukaan informasi seperti saat ini dimana kecakapan literasi mahasiswa menjadi benteng dari penyebaran penyebaran informasi yang tidak benar.

‎

‎Hal demikian bisa menjadi peluang dan tantangan baru dalam kehidupan mahasiswa apa lagi jika tidak di manfaatkan sebaik mungkin media dan informasi yang kita dapatkan akan menjadi petaka tersendiri.

‎

‎Padahal kenikmatan membaca buku dan dampaknya itu sangat besar sekali. Setidak tidaknya ada bekal dan pegangan untuk kehidupan mendatang, kita punya kekayaan ide, gagasan dan intelektual itu sendiri.

‎

‎Karena kemampuan membaca dan menulis sangat diperlukan untuk senjata membangun sikap kritis secara metodologis, progresif, transformatif dan kreatif terhadap berbagai fenomena kehidupan.

‎

‎Kegiatan ini sekaligus memperlihatkan bahwa pengembangan budaya literasi membutuhkan kolaborasi dan kepedulian bersama. Melalui kontribusi alumni, Pojok Literasi Sosiologi tidak hanya menjadi fasilitas pendukung perkuliahan, tetapi juga menjadi simbol keberlanjutan hubungan intelektual antara alumni dan almamater.

‎

‎Jurusan Sosiologi FISIP UHO menyambut positif kontribusi tersebut dan berharap semakin banyak alumni yang tergerak untuk mengambil bagian dalam pengembangan Pojok Literasi Sosiologi.

‎

‎Semangat berbagi buku dan pengetahuan diharapkan terus tumbuh sebagai tradisi baik yang memperkuat solidaritas alumni, meningkatkan budaya literasi, serta membangun lingkungan akademik yang produktif dan berkelanjutan.

Kembali Penulis Buku Transformasi Wacana di Era Distrupsi Sumbang Buku, Perkuat Koleksi Pojok Literasi Sosiologi FISIP UHO ‎

HASRUL, S.PD. RESMI DAFTARKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA UNDOLO PERIODE 2027–2032


UNDOLO, 4 NOVEMBER 2026 – hotspotsultra.com - Hasrul, S.Pd. resmi mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) Undolo untuk periode 2027–2032. Pendaftaran tersebut menjadi langkah awal dirinya dalam mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Undolo.


Keputusan untuk maju sebagai bakal calon kepala desa merupakan bentuk partisipasi Hasrul dalam proses demokrasi di tingkat desa. Melalui pencalonan tersebut, dirinya diharapkan dapat turut mengambil bagian dalam menentukan arah pembangunan serta kemajuan Desa Undolo ke depan.


Keikutsertaan Hasrul dalam kontestasi Pilkades Undolo diharapkan menjadi bagian dari proses demokrasi yang berlangsung secara terbuka, aman, damai, jujur, dan demokratis.


Momentum pendaftaran ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat Desa Undolo untuk mengenal para bakal calon, termasuk melihat gagasan, visi, serta komitmen masing-masing calon dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Hasrul, S.Pd. diharapkan dapat mengikuti seluruh tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sekaligus menjaga suasana kondusif, persatuan, serta nilai-nilai kekeluargaan di tengah masyarakat.


Pilkades bukan semata-mata tentang persaingan untuk memperoleh jabatan, melainkan juga merupakan momentum memperkuat demokrasi, menjaga persaudaraan, dan menyatukan komitmen dalam membangun masa depan Desa Undolo yang lebih baik.


HASRUL, S.PD.
Bakal Calon Kepala Desa Undolo
Desa Undolo, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur
Periode 2027–2032

HASRUL, S.PD. RESMI DAFTARKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA UNDOLO PERIODE 2027–2032

TEMUAN BPK RP1,9 MILIAR PADA ANGGARAN PEMILU, KMPH RESMI LAPORKAN KPU KONSEL KE KEJATI DAN DESAK PEMERIKSAAN HIBAH RP54 MILIAR


KENDARI - hotspotsultra.com - Konsorsium Mahasiswa Peduli Hukum Sulawesi Tenggara (KMPH Sultra) resmi melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra).


Pelaporan tersebut didasarkan pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara terkait pengelolaan anggaran Pemilu 2024, khususnya belanja operasional Badan Ad Hoc senilai Rp1.912.372.500 yang belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban secara sah dan lengkap.


Melalui laporan pengaduan Nomor 29/S-LP/KMP.H-SULTRA/X/2026 tertanggal 28 Oktober 2026, KMPH Sultra meminta Kejati Sultra menindaklanjuti temuan tersebut melalui pemeriksaan dan pendalaman sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


Namun, perhatian konsorsium tidak hanya tertuju pada anggaran Pemilu. KMPH Sultra juga mendesak Kejati Sultra memperluas pemeriksaan terhadap pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 untuk KPU Kabupaten Konawe Selatan yang mencapai Rp54.392.500.000 atau sekitar Rp54,39 miliar.


Berdasarkan uraian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menjadi dasar pengaduan, realisasi belanja operasional Badan Ad Hoc tercatat sebesar Rp11.794.062.000. Dari total realisasi tersebut, terdapat anggaran sebesar Rp1.912.372.500 yang belum didukung bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap.


Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut penggunaan keuangan negara dalam penyelenggaraan Pemilu yang semestinya dikelola dengan mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.


DANA HIBAH PILKADA RP54 MILIAR JUGA DIMINTA DIPERIKSA


Di sisi lain, KMPH Sultra meminta Kejati Sultra tidak membatasi pemeriksaan hanya pada pengelolaan anggaran Pemilu 2024. Konsorsium mendesak agar pengelolaan dana hibah Pilkada sebesar Rp54.392.500.000 turut ditelusuri secara menyeluruh.


Dana tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada KPU untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam dokumen pengaduan.


KMPH meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh tahapan pengelolaan dana tersebut, mulai dari proses perencanaan, pencairan, realisasi penggunaan hingga pertanggungjawabannya.


Ketua Umum KMPH Sultra, Maman Marobo, menegaskan bahwa temuan BPK terkait pengelolaan anggaran Pemilu harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menguji tata kelola keuangan KPU Konawe Selatan secara lebih luas.


"Kami resmi melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Pemilu berdasarkan temuan BPK sebesar Rp1,9 miliar lebih. Namun, kami juga mendesak Kejati Sultra agar tidak mengabaikan dana hibah Pilkada KPU Konawe Selatan senilai Rp54,39 miliar. Seluruh penggunaan dan pertanggungjawabannya harus diperiksa secara menyeluruh," tegas Maman.


Menurutnya, penyelenggaraan demokrasi harus berjalan beriringan dengan kewajiban mempertanggungjawabkan setiap anggaran yang digunakan. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap dana hibah Pilkada dinilai penting untuk memastikan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


KEJATI SULTRA DIMINTA LAKUKAN PEMERIKSAAN MENYELURUH


KMPH Sultra meminta Kejati Sultra memeriksa pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan proses hukum, menelusuri dokumen pertanggungjawaban, serta berkoordinasi dengan BPK maupun BPKP untuk melakukan audit investigatif apabila diperlukan.


Konsorsium juga meminta agar setiap pihak yang nantinya terbukti bertanggung jawab atas penyimpangan keuangan negara diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.


"Kami akan terus mengawal laporan ini. Persoalan Rp1,9 miliar pada anggaran Pemilu harus ditindaklanjuti, sementara dana hibah Pilkada Rp54 miliar juga harus dibuka pemeriksaannya. Jangan sampai pertanggungjawaban anggaran demokrasi hanya menjadi formalitas administratif," tutup Maman.


KMPH Sultra menegaskan bahwa pelaporan tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial dan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.


Meski demikian, dugaan penyimpangan tersebut tetap harus diuji melalui proses pemeriksaan yang objektif dan profesional. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan serta alat bukti yang sah.

KMPH Sultra Laporkan KPU Konsel ke Kejati, Temuan BPK Rp1,9 Miliar Jadi Sorotan