Halaman

    Social Items

Visit Namina Blog

Maraknya Dugaan Tambang Pasir Galian C Ilegal di Konawe Disorot Ketua PMT Konawe, Mengapa Baru Tiga Orang Tersangka? 


KONAWE, Hotspotsultra.com – Penanganan kasus dugaan pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali menjadi sorotan. Ketua Perkumpulan Masyarakat Tolaki (PMT) Konawe Asrun mempertanyakan sejauh mana pengembangan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum, terutama setelah muncul informasi mengenai dugaan aktivitas produksi pasir yang melibatkan banyak pihak bahkan sampai hari ini masih nampak aktivitas produksi di beberapa titik .


Dalam perkara yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan pasir di Desa Teteona, Kecamatan Wonggeduku Barat, sebelumnya diberitakan terdapat tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan, perkara tersebut telah memasuki tahapan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan.


Namun, muncul pertanyaan mendasar di tengah masyarakat: apabila aktivitas produksi pasir diduga melibatkan banyak orang, menggunakan alat berat, serta memiliki rantai distribusi dan penjualan, mengapa penanganan hukum sejauh ini lebih banyak diketahui publik melalui penetapan tiga tersangka?


Pertanyaan tersebut bukan berarti meragukan proses hukum yang sedang berjalan, melainkan menjadi bagian dari kontrol sosial agar penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tidak tebang pilih.


Sebab, aktivitas pertambangan bukan hanya berkaitan dengan pekerja yang berada di lokasi. Ada sejumlah aspek lain yang patut ditelusuri, mulai dari pemilik modal, pengelola usaha, pemilik alat berat, pihak yang mengendalikan produksi, hingga jaringan distribusi dan penjualan material hasil tambang serta lagalitas.


Apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, aparat penegak hukum tentu perlu mendalami peran masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Dalam perspektif penegakan hukum, pengungkapan dugaan pertambangan tanpa izin semestinya tidak hanya berorientasi pada siapa yang ditemukan melakukan aktivitas penambangan di lapangan.


Penyidik juga perlu menelusuri siapa yang memiliki kepentingan ekonomi, siapa yang menyediakan modal dan peralatan, serta siapa yang menerima keuntungan dari aktivitas produksi dan penjualan pasir tersebut.


Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur sanksi pidana terhadap kegiatan penambangan tanpa izin. Sementara Pasal 161 mengatur sejumlah perbuatan terkait penampungan, pengolahan, pengangkutan, dan penjualan mineral yang tidak berasal dari pemegang izin yang sah.


Dengan demikian, pengembangan penyidikan menjadi penting apabila terdapat indikasi keterlibatan pihak lain yang memenuhi unsur pidana.


Pajak dan Kerugian Daerah / Negara Juga Perlu Ditelusuri


Selain aspek pidana pertambangan, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).


Pemerintah Kabupaten Konawe melalui instansi terkait perlu memberikan penjelasan mengenai aktivitas pengambilan dan penjualan material pasir dan batuan, termasuk kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).


Apabila terdapat kegiatan produksi dan distribusi material yang tidak memenuhi ketentuan perizinan maupun kewajiban perpajakan, persoalan tersebut perlu ditelusuri sesuai kewenangan masing-masing instansi.


Jangan sampai sumber daya alam daerah terus dimanfaatkan, sementara pemerintah dan masyarakat tidak memperoleh manfaat yang semestinya.


Publik Menunggu Transparansi Aparat


Masyarakat membutuhkan penjelasan terbuka dari Ditreskrimsus Polda Sultra mengenai perkembangan penyidikan perkara tersebut.


Beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain, apakah seluruh lokasi produksi telah diperiksa, apakah pemilik modal dan alat berat sudah dimintai keterangan, apakah jaringan penjualan material telah ditelusuri, serta apakah masih terdapat aktivitas penambangan yang diduga tidak memiliki izin.


Ketua PMT Konawe Asrun memandang bahwa penegakan hukum di sektor pertambangan harus dilakukan secara menyeluruh dan profesional. Jangan sampai penanganan perkara hanya berhenti pada pihak-pihak tertentu apabila fakta penyidikan menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain.


Penegakan hukum bukan sekadar menghitung jumlah tersangka, tetapi memastikan seluruh rangkaian dugaan pelanggaran diungkap berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.


Kini publik menunggu: apakah pengusutan dugaan tambang pasir di Konawe akan berhenti pada tiga tersangka, atau penyidik akan membuka seluruh mata rantai aktivitas produksi hingga pihak yang diduga menikmati keuntungan dari kegiatan tersebut?


Pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan dorongan terhadap transparansi penegakan hukum. Dugaan keterlibatan pihak lain tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.




Maraknya Tambang Pasir Galian C Ilegal di Konawe Disorot Ketua Perkumpulan Masyarakat Tolaki PMT Konawe, Mengapa Baru Tiga Orang Tersangka?

Ketgam Ilustrasi


KENDARI, - HOTSPOTSULTRA.COM – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025 terus bergulir. Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) kini memeriksa empat orang dari PT Dua Delapan Resources (PT DDR).


Pemeriksaan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam perkara yang sebelumnya diwarnai penggeledahan di enam lokasi serta penyitaan uang tunai senilai Rp11,795 miliar.


PT DDR menjadi salah satu perusahaan yang mendapat perhatian dalam penyidikan karena disebut memiliki keterkaitan dengan struktur pengendalian sejumlah perusahaan tambang nikel di Sultra yang sedang diselidiki Kejagung.


Nama Arif Kurniawan (AK) turut menjadi sorotan. Ia disebut oleh Kejagung sebagai pihak yang diduga mengendalikan sekaligus menjadi penerima manfaat atau beneficial owner dari sejumlah perusahaan pertambangan nikel.


PT DDR dan Dugaan Jaringan Pengendalian Perusahaan Tambang


1. PT DDR Disebut dalam Struktur Pengendalian Bisnis AK


Dalam penjelasan Kejagung, penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sultra mencakup periode 2013–2025.


Sejumlah perusahaan yang masuk dalam penelusuran penyidik di antaranya PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.


Kejagung menyebut aktivitas sejumlah perusahaan tersebut diduga dikendalikan oleh seseorang berinisial AK yang disebut sebagai pemilik manfaat (beneficial owner).


Pengendalian itu diduga dilakukan melalui struktur perusahaan holding PT DDA atau PT Dua Delapan Resources (DDR), bersama seseorang berinisial LEI.


Keterangan tersebut membuat keberadaan PT DDR menjadi penting untuk ditelusuri lebih jauh, terutama terkait struktur kepemilikan, pengendalian perusahaan, hingga kemungkinan hubungan transaksi antarbadan usaha.


2. Kantor PT DDR Termasuk Lokasi yang Digeledah


Dalam perkembangan penyidikan, tim Jampidsus Kejagung melakukan penggeledahan di enam lokasi di Jakarta pada Kamis (5/11/2026).


Penggeledahan menyasar sebuah rumah di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, serta sejumlah kantor perusahaan di kawasan APL Tower Central Park, Mid Plaza, dan SCBD Jakarta.


Beberapa lokasi yang digeledah antara lain kantor PT BSJ, PT KAA, PT DDA, serta dua kantor PT DDR.


Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita uang tunai sebesar Rp11,2 miliar dari satu lokasi dan Rp595 juta dari lokasi lainnya.


Dengan demikian, total uang yang diamankan mencapai Rp11,795 miliar.


Penyitaan tersebut menjadi bagian dari proses pengumpulan alat bukti untuk mengungkap dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel di Sultra.


3. Empat Orang PT DDR Diperiksa sebagai Saksi


Pemeriksaan terhadap empat orang dari PT DDR dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.


Dalam proses penyidikan, keterangan saksi dari lingkungan perusahaan diperlukan untuk menjelaskan berbagai aspek, mulai dari struktur pengendalian perusahaan, kepemilikan manfaat, transaksi keuangan, hingga proses perizinan pertambangan.


Namun, penting ditegaskan bahwa status sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Pemeriksaan merupakan bagian dari proses hukum untuk menggali keterangan dan menguji fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara.


Mengapa Nama Istri Gubernur Sultra Ikut Menjadi Sorotan?


Di tengah perkembangan penyidikan tersebut, perhatian publik juga tertuju pada dugaan hubungan bisnis antara Arif Kurniawan (AK), PT DDR, dan PT Tribhuwana Sukses Mandiri (PT TSM), perusahaan yang beroperasi di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana.


Sorotan ini muncul setelah adanya informasi mengenai struktur kepemilikan saham PT TSM yang dikaitkan dengan Arinta Nila Hapsari (ANH), istri Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR).


A. Data AHU dan Kepemilikan Saham PT TSM


Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, sebelumnya mengungkapkan data kepemilikan saham sejumlah perusahaan yang disebut bersumber dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).


Dalam informasi tersebut, Arinta Nila Hapsari disebut tercatat memiliki 25 persen saham di PT Tribhuwana Sukses Mandiri (PT TSM).


Selain itu, Arinta juga disebut tercatat memiliki:


- 30 persen saham senilai Rp18 miliar di PT Baula Petra Buana.

- 70 persen saham senilai Rp1,75 miliar di PT Kabaena Kromit Prathama.


Sementara itu, nama Arif Kurniawan disebut tercatat sebagai Direktur Utama PT TSM.


Jika merujuk pada data kepemilikan yang diungkapkan tersebut, terdapat dua nama yang berada dalam satu perusahaan, yakni Arif Kurniawan sebagai Direktur Utama dan Arinta Nila Hapsari sebagai pemegang saham sebesar 25 persen.


Fakta administratif tersebut menjadi salah satu aspek yang dinilai perlu diklarifikasi, terutama untuk mengetahui hubungan bisnis, perubahan kepemilikan, serta struktur pengendalian perusahaan dari waktu ke waktu.


B. Dugaan Akuisisi PT TSM oleh PT DDR Senilai Rp100 Miliar


Keterkaitan PT DDR dengan PT TSM semakin menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai dugaan akuisisi PT TSM oleh PT DDR dengan nilai transaksi mencapai Rp100 miliar.


Informasi tersebut turut disorot Yusri Usman yang mendesak Kejagung menelusuri struktur kepemilikan dan hubungan bisnis antarpihak.


Menurutnya, penelusuran diperlukan untuk memastikan siapa pemilik manfaat sebenarnya, bagaimana mekanisme transaksi berlangsung, serta siapa yang mengendalikan kegiatan perusahaan.


Apabila informasi akuisisi tersebut benar, penyidik perlu menguji dokumen transaksi, sumber pendanaan, pihak penerima pembayaran, serta perubahan struktur kepemilikan dan pengendalian perusahaan.


Namun, informasi mengenai dugaan akuisisi senilai Rp100 miliar tersebut tetap memerlukan verifikasi melalui dokumen resmi dan keterangan para pihak. Demikian pula, kepemilikan saham maupun hubungan bisnis tidak otomatis membuktikan adanya keterlibatan dalam tindak pidana.


Rangkaian Hubungan Bisnis yang Perlu Ditelusuri


Berdasarkan informasi yang beredar dan data kepemilikan yang diungkapkan, rangkaian hubungan bisnis yang menjadi sorotan dapat digambarkan sebagai berikut:


Arif Kurniawan (AK) → PT Dua Delapan Resources (DDR) → Dugaan akuisisi PT TSM senilai Rp100 miliar → PT TSM memiliki pemegang saham Arinta Nila Hapsari (ANH) sebesar 25 persen → Kegiatan usaha PT TSM di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana.


Rangkaian tersebut bukan kesimpulan mengenai adanya tindak pidana, melainkan hubungan bisnis yang perlu diuji dan diklarifikasi melalui proses penyidikan.


Lima Pertanyaan Penting yang Perlu Dijawab Kejagung


Pemeriksaan terhadap empat orang dari PT DDR diharapkan dapat membuka informasi lebih jauh mengenai hubungan bisnis dan transaksi perusahaan yang berkaitan dengan perkara pertambangan nikel di Sultra.


Setidaknya terdapat lima pertanyaan penting yang perlu ditelusuri:


1. Apakah benar PT DDR mengakuisisi PT TSM senilai Rp100 miliar? Jika benar, kapan transaksi dilakukan dan bagaimana mekanisme pengambilalihan sahamnya?


2. Dari mana sumber dana Rp100 miliar tersebut? Siapa pihak yang membiayai transaksi dan ke rekening siapa dana tersebut disalurkan?


3. Apakah Arinta Nila Hapsari menerima pembayaran atau memperoleh manfaat dari transaksi tersebut? Hal ini perlu dibuktikan melalui dokumen transaksi dan aliran dana.


4. Apakah Arif Kurniawan tetap menjadi pihak yang mengendalikan PT TSM setelah dugaan akuisisi? Perlu ditelusuri perubahan kepemilikan, jabatan, serta pengendalian perusahaan.


5. Apakah terdapat aliran dana dari PT TSM maupun PT DDR kepada pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggara pemerintahan daerah? Jika ada, apa dasar transaksi dan tujuan penyalurannya?


Publik Menunggu Transparansi Penegakan Hukum


Perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara bukan hanya menyangkut persoalan perizinan dan aktivitas perusahaan. Penelusuran juga perlu menyentuh struktur kepemilikan, pemilik manfaat, transaksi korporasi, serta potensi aliran dana yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan.


Apalagi, Pulau Kabaena merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam bernilai ekonomi tinggi. Karena itu, transparansi pengelolaan tambang dan kepastian penegakan hukum menjadi kepentingan masyarakat luas.


Kejagung diharapkan mengusut perkara ini secara profesional, objektif, dan menyeluruh tanpa tebang pilih. Setiap pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan bukti perlu dimintai klarifikasi sesuai ketentuan hukum.


Di sisi lain, semua pihak yang namanya disebut tetap harus dihormati hak hukumnya dan dijunjung tinggi asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.


Tim-Red

Empat Orang PT DDR Diperiksa Kejagung, Penyidikan Kasus Nikel Sultra Mengarah pada Penelusuran Afiliasi Bisnis AK dan Istri Gubernur ASR

Kapolda Sultra Tegaskan Tak Ada Sejengkal Wilayah Dikuasai Pengedar Narkoba


KENDARI, - Hotspotsultra.com – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Irjen Pol. Dr. Himawan Bayu Aji, menegaskan tidak boleh ada satu jengkal pun wilayah di Sulawesi Tenggara yang dikuasai oleh jaringan pengedar narkoba.


Penegasan tersebut disampaikan Kapolda saat menggelar konferensi pers didampingi Wakapolda Sultra Brigjen Pol. Budi Hermawan, S.I.K., serta sejumlah pejabat utama Polda Sultra di Aula Dharana Lastarya (Dhalas) Polda Sultra, Kamis (19/11/2026).


Dalam keterangannya, Kapolda menyebut penindakan terhadap kawasan yang diduga menjadi pusat aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan tindak lanjut instruksi Presiden yang diteruskan melalui perintah Kapolri. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan program Quick Wins Kapolri dalam memulihkan wilayah yang terdampak peredaran narkoba.


“Selama ini kawasan Gunung Jati, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, dikenal masyarakat sebagai salah satu kampung narkoba di Kota Kendari. Kami tegaskan, tidak boleh ada satu jengkal wilayah di Sulawesi Tenggara yang dikuasai oleh pengedar narkoba,” tegas Irjen Pol. Himawan Bayu Aji.


Ia menambahkan, Polda Sultra berkomitmen memastikan tidak ada lagi tempat yang dimanfaatkan sebagai lokasi penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman.


Kapolda menjelaskan, penindakan di kawasan Gunung Jati merupakan kelanjutan dari operasi sebelumnya di Kampung Salo. Pada 19 November 2026, petugas gabungan yang dibagi menjadi dua tim melakukan penggerebekan dan pembersihan di Lorong Barat, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari.


Mengingat kondisi geografis kawasan Gunung Jati yang terjal, petugas turut melibatkan anjing pelacak K9 khusus narkoba dalam pelaksanaan operasi.


Dari hasil penggerebekan tersebut, polisi mengamankan sembilan orang berusia 15 hingga 41 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine, tujuh orang dinyatakan positif menggunakan narkoba, sedangkan dua lainnya negatif.


Hal yang menjadi perhatian, empat orang di antaranya berusia 15 hingga 19 tahun, termasuk dua orang yang masih berstatus anak. Kapolda memastikan penanganan terhadap anak akan dilakukan sesuai ketentuan sistem peradilan pidana anak, dengan mengedepankan pendampingan serta perlindungan identitas.


“Peran dan status hukum masing-masing masih kami dalami. Kami tidak menyebutkan identitas mereka dan memohon rekan-rekan media ikut menjaga, terutama identitas anak,” ujarnya.


Dalam operasi tersebut, petugas turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya delapan saset sabu dengan berat bruto 44,7 gram, satu saset sinte atau tembakau sintetis seberat 1,7 gram, serta uang tunai sebesar Rp310.452.000.


Selain itu, polisi mengamankan dua brankas, satu buku tabungan, empat buku catatan rekap transaksi narkoba, empat unit telepon genggam, empat timbangan digital, alat pengemas, enam bong, senjata tajam, satu unit airsoft gun, serta tiga unit sepeda motor.


Kapolda menilai temuan barang bukti tersebut mengindikasikan bahwa lokasi itu tidak hanya digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, tetapi juga diduga menjadi tempat penakaran, pengemasan, hingga transaksi jual beli narkotika.


“Dari barang bukti ini terlihat lokasi tersebut bukan sekadar tempat memakai narkoba, tetapi juga tempat menakar, mengemas, dan menjual narkoba. Uang tunai lebih dari Rp300 juta dan catatan transaksi menunjukkan besarnya perputaran uang dari bisnis haram ini,” jelasnya.


Seluruh orang yang diamankan beserta barang bukti telah dibawa untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik juga akan mendalami isi buku catatan transaksi dan data dalam telepon genggam guna mengungkap jaringan pemasok serta menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan dugaan bisnis narkoba tersebut.


Lebih lanjut, Kapolda menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkoba tidak cukup hanya melalui penindakan hukum. Menurutnya, langkah yang tidak kalah penting adalah memulihkan kawasan Gunung Jati agar tidak kembali menjadi lokasi yang dimanfaatkan jaringan peredaran narkotika.


Untuk itu, Polda Sultra bersama Polresta Kendari akan bersinergi dengan TNI, BNN, Pemerintah Kota Kendari, pihak kecamatan, kelurahan, serta tokoh masyarakat dalam menjalankan sejumlah langkah pemulihan.


Langkah tersebut meliputi patroli gabungan, pendirian pos pantau keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), kegiatan sambang Bhabinkamtibmas, mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling), serta penyuluhan bahaya narkoba bersama BNN.


“Kami ingin kawasan Gunung Jati tidak lagi dikenal sebagai kampung narkoba, tetapi menjadi kampung yang aman, bersih, dan produktif,” pungkas Kapolda.


Penindakan tersebut merupakan bagian dari program Quick Wins Kapolri sekaligus bentuk dukungan Polri terhadap Asta Cita Presiden.


Kapolda juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba, menjauhi penyalahgunaan narkotika, serta meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan dan lingkungan anak.


Masyarakat yang mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba diimbau segera melaporkannya ke kantor kepolisian terdekat atau melalui layanan darurat Polri 110. Kapolda memastikan identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya.

Polda Sultra Bongkar Dugaan Kampung Narkoboy Gunung Jati, Uang Tunai Rp310 Juta Disita

Kredit BRI Tumbuh 14,5 Persen, Kualitas Aset Tetap Terjaga


Hotspotsultra.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali mencatatkan perkembangan positif dalam penyaluran pembiayaan. Hingga September 2026, total kredit dan pembiayaan perseroan mencapai Rp1.647 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 14,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.


Pertumbuhan tersebut berada di atas rata-rata industri perbankan nasional yang tercatat sebesar 13,26 persen. Capaian ini menunjukkan kemampuan BRI menjaga momentum ekspansi bisnis sekaligus memperluas jangkauan layanan pembiayaan kepada masyarakat.


Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menjadi salah satu sasaran utama penyaluran kredit BRI. Dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan, sebesar Rp1.250 triliun atau sekitar 75,9 persen dialokasikan untuk segmen UMKM.


Nilai tersebut meningkat 8,6 persen dibandingkan September 2025 yang mencapai Rp1.151 triliun. Angka ini memperlihatkan besarnya perhatian BRI terhadap pengembangan usaha masyarakat sebagai salah satu fondasi perekonomian nasional.


Dukungan terhadap pelaku usaha kecil juga diwujudkan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sampai dengan September 2026, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp167 triliun kepada sekitar 3,18 juta debitur.


Jika dihitung sejak 2015, akumulasi penyaluran KUR BRI telah mencapai Rp1.602 triliun. Sektor pertanian menjadi penerima terbesar dengan nilai Rp71,5 triliun atau 42,8 persen dari total penyaluran, kemudian diikuti sektor perdagangan sebesar Rp52,2 triliun.


Di tengah peningkatan pembiayaan tersebut, BRI juga menempatkan pengendalian risiko sebagai bagian penting dalam menjaga keberlangsungan usaha.


Baca Juga Artikel Berita Lainnya

BRI Kokoh di Puncak Industri Perbankan, Laba Bersih Tembus Rp48,2 Triliun


Direktur Manajemen Risiko BRI, Ely Yuniarti, sebagaimana dilansir Fajar, Senin (16/11/2026), menyampaikan bahwa perusahaan terus mengedepankan kualitas aset agar pertumbuhan bisnis tetap berada dalam koridor yang sehat dan berkelanjutan.


Upaya tersebut terlihat dari sejumlah indikator kualitas kredit yang menunjukkan perbaikan. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) berhasil ditekan dari 3,1 persen pada September 2025 menjadi 2,85 persen pada September 2026.


Penurunan juga terjadi pada biaya risiko kredit (credit cost), dari sebelumnya 3,2 persen menjadi 2,8 persen. Sementara itu, rasio NPL Coverage mengalami peningkatan dari 183,1 persen menjadi 184,3 persen.


Untuk mempertahankan kondisi tersebut, BRI terus menyempurnakan sistem pengawasan dan mitigasi risiko. Langkah yang dilakukan antara lain melalui pengembangan sistem peringatan dini (early warning system), serta peningkatan efektivitas penagihan dan pemulihan kredit.


Dari aspek keuangan, BRI membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp48,2 triliun hingga September 2026. Perolehan ini meningkat 16,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp41,2 triliun.


Adapun total aset konsolidasi perseroan mencapai Rp2.338 triliun atau tumbuh 10,1 persen.


Tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit, BRI juga memperluas penguatan ekosistem ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Hingga September 2026, tercatat sebanyak 6.153 Desa BRILiaN telah dibina, didukung 45.042 klaster usaha dan jaringan LinkUMKM yang telah menjangkau 17,6 juta pelaku UMKM.


Direktur Finance & Strategy BRI, Ahmad Royadi, menekankan bahwa keberhasilan perusahaan tidak cukup dilihat dari besarnya nilai pembiayaan yang disalurkan. Lebih dari itu, pembiayaan harus mampu memberikan manfaat ekonomi, memperkuat kapasitas usaha masyarakat, serta menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan.


Melalui strategi pengembangan pembiayaan, pemberdayaan UMKM, dan penguatan manajemen risiko, BRI berupaya mempertahankan perannya sebagai lembaga perbankan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan bisnis, tetapi juga mendorong pemerataan akses keuangan dan memperkuat perekonomian nasional.

BRI Catat Pertumbuhan Kredit 14,5 Persen, Pembiayaan UMKM Tembus Rp1.250 Triliun Kualitas Aset Tetap Terjaga

Kecelakaan Tunggal di Uepai, Mobil Box Terjun ke Parit Pinggir Jalan


KONAWE, - HOTSPOTSULTRA.COM – Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di jalan poros Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat sore (13/11/2026). Sebuah mobil box dilaporkan terperosok hingga terjun ke dalam parit di pinggir jalan.


Berdasarkan informasi dan kondisi kendaraan di lokasi, mobil box tersebut terlihat dalam posisi miring dengan sebagian badan kendaraan masuk ke saluran air.


Peristiwa itu sempat menarik perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi kejadian.


Informasi awal menyebutkan, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, kondisi pengemudi dan kernet tetap menjadi perhatian. Doa dan harapan disampaikan agar keduanya diberikan kesehatan serta segera pulih setelah mengalami musibah tersebut.


Hingga berita ini diterbitkan, penyebab pasti kecelakaan belum diketahui. Belum terdapat keterangan resmi dari pihak berwenang terkait kronologi maupun faktor yang menyebabkan kendaraan tersebut keluar dari badan jalan.


Pengendara Diminta Utamakan Keselamatan


Peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh pengguna jalan agar tidak mengabaikan aspek keselamatan saat berkendara.


Pengemudi diimbau untuk selalu menjaga konsentrasi, mengatur kecepatan sesuai kondisi jalan, serta tidak memaksakan diri ketika mengalami kelelahan maupun mengantuk.


Selain itu, pemeriksaan kendaraan sebelum melakukan perjalanan juga penting dilakukan, terutama terhadap kondisi ban, sistem pengereman, kemudi, dan kelayakan teknis kendaraan.


Bagi pengemudi kendaraan angkutan barang, perhatian terhadap keseimbangan dan kapasitas muatan juga menjadi hal penting guna meminimalkan risiko kecelakaan.


Keselamatan seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekadar mengejar waktu dan target perjalanan.


Keselamatan Lebih Penting daripada Kecepatan


Kejadian di wilayah Uepai ini diharapkan menjadi pelajaran bersama agar kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas semakin meningkat.


Tidak ada perjalanan yang lebih penting daripada keselamatan untuk sampai ke tempat tujuan.


Kepada pengemudi dan kernet yang mengalami musibah, semoga senantiasa diberikan perlindungan, kesehatan, dan kesembuhan agar dapat kembali beraktivitas seperti sediakala.


Ingat, ada keluarga yang menunggu di rumah. Berkendaralah dengan baik, kendalikan kecepatan, dan jangan pernah mengabaikan keselamatan.


Astagfirullah. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan dan keselamatan dalam setiap perjalanan. Aamiin.


Kecelakaan Tunggal di Uepai, Mobil Box Terjun ke Parit Pinggir Jalan

KPH Sultra Laporkan Proyek Box Culvert Lombueya ke Kejati, Soroti Dugaan Penyimpangan Anggaran dan Cacat Mutu


KENDARI, - Hotspotsultra.com – Konsorsium Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (KPH Sultra) resmi melayangkan pengaduan masyarakat ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara, Kamis (12/11/2026). Laporan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan Box Culvert di Desa Lombueya, Kabupaten Konawe Selatan, Tahun Anggaran 2026, yang disinyalir memiliki sejumlah persoalan dalam pelaksanaan fisik maupun pertanggungjawaban anggaran.


Pengaduan itu disampaikan langsung oleh Koordinator KPH Sultra, M. Akram. Dalam laporannya, organisasi tersebut menyoroti dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis serta indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran proyek senilai Rp398.793.471,53.


Proyek yang dikerjakan oleh CV Cahaya Lima Mandiri tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Konawe Selatan, dengan Nomor Kontrak 602/03/SPK-PL/BOX/DPUTR-BM/VIII/2026.


Dalam dokumen pengaduannya, KPH Sultra mengungkapkan adanya indikasi persoalan pada kondisi fisik konstruksi berdasarkan dokumentasi lapangan. Sejumlah bagian bangunan disebut memperlihatkan kondisi beton keropos (honeycombing), agregat kasar yang tampak terbuka, hingga tulangan besi yang terlihat di beberapa titik.


Temuan visual tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis secara menyeluruh untuk memastikan kualitas beton, metode pengecoran, material yang digunakan, serta kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis dalam kontrak.


Usai menyerahkan laporan di Kejati Sultra, M. Akram menegaskan bahwa persoalan proyek tersebut tidak semestinya hanya dilihat dari aspek kualitas bangunan. Menurutnya, aspek pengawasan, pengendalian kontrak, hingga mekanisme pertanggungjawaban pembayaran juga perlu ditelusuri.


"PPK harus memastikan terlebih dahulu bahwa hasil pekerjaan telah memenuhi spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak sebelum menyetujui pembayaran atau pencairan anggaran. Apabila terdapat ketidaksesuaian pekerjaan di lapangan, hal itu harus diperiksa dan diselesaikan sesuai mekanisme kontrak. Jangan sampai pembayaran dilakukan tanpa memastikan kesesuaian hasil pekerjaan," tegas Akram.


Ia meminta Kejati Sultra tidak hanya menelusuri tanggung jawab pihak pelaksana, tetapi juga memeriksa pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan proyek, termasuk Kepala Dinas PUPR Kabupaten Konawe Selatan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).


Menurut Akram, pemeriksaan perlu mencakup keseluruhan tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pengendalian kontrak, pengawasan teknis, pemeriksaan hasil pekerjaan, hingga proses persetujuan pembayaran kepada penyedia jasa.


"Kami meminta Kejati Sultra memeriksa Kepala Dinas PUPR, PPK, serta pihak CV Cahaya Lima Mandiri selaku pelaksana. Semua pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan ini perlu dimintai keterangan agar menjadi jelas apakah pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan spesifikasi, volume, dan pertanggungjawaban anggarannya," ujarnya.


Tidak hanya itu, KPH Sultra juga meminta dilakukan pemeriksaan teknis secara independen terhadap konstruksi, termasuk pengujian laboratorium apabila diperlukan untuk memastikan mutu beton.


Dari sisi administrasi dan keuangan, KPH Sultra mendorong aparat penegak hukum menelusuri dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), gambar teknis, laporan progres pekerjaan, berita acara pemeriksaan, hingga dokumen pembayaran.


Langkah tersebut dinilai penting untuk mencocokkan antara perencanaan, realisasi pekerjaan di lapangan, dan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.


Meski demikian, Akram menegaskan bahwa laporan tersebut bukan bentuk kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penelaahan dan pembuktian kepada aparat penegak hukum.


"Kami tidak bermaksud mendahului proses hukum. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Kejati Sultra untuk melakukan penelaahan dan pemeriksaan secara objektif. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian pekerjaan, penyimpangan dalam pembayaran, atau bukti yang mengarah pada tindak pidana, kami meminta agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tutupnya.


Melalui pengaduan tersebut, KPH Sultra berharap Kejati Sultra dapat memberikan perhatian serius dan menindaklanjutinya secara profesional, transparan, serta berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.


KPH Sultra menegaskan bahwa anggaran pembangunan infrastruktur merupakan uang publik yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, kualitas pekerjaan, ketepatan penggunaan anggaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan kontrak harus menjadi perhatian utama agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

KPH Sultra Laporkan Proyek Box Culvert Lombueya ke Kejati, Soroti Dugaan Penyimpangan Anggaran dan Cacat Mutu

Dugaan Dana Koordinasi Hauling Nikel Rp4 Juta per 10 Hari Disorot, Ketua DPC PPWI Konawe Pertanyakan Legalitasnya


KONAWE – Hotspotsultra.com – Dugaan adanya pembayaran dana koordinasi dari perusahaan pertambangan kepada oknum di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Konawe menjadi perhatian Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPC PPWI) Konawe.


Berdasarkan penelusuran awal tim investigasi PPWI Konawe, terdapat informasi mengenai dugaan pembayaran sebesar Rp4 juta setiap 10 hari dari PT ST Nickel. Dana tersebut disebut berkaitan dengan aktivitas pengangkutan atau hauling material tambang yang menggunakan jalan umum di wilayah Kabupaten Konawe.


Informasi yang dihimpun menyebutkan, pembayaran tersebut diduga berlangsung sejak aktivitas hauling dimulai pada 2025 hingga 2026.


Dalam penelusuran itu, turut muncul nama seorang pejabat berinisial F yang disebut pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe hingga empat kali dalam jabatan yang sama.


Tim PPWI juga memperoleh informasi bahwa dana tersebut diduga diserahkan melalui seorang pegawai Dishub berinisial S. Saat dimintai keterangan, S menjelaskan bahwa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan koordinasi pengamanan sejumlah pos Dishub yang dilalui kendaraan pengangkut material tambang.


Meski demikian, penjelasan tersebut masih menyisakan pertanyaan mengenai legalitas penerimaan dana, mekanisme pengelolaannya, serta pihak yang bertanggung jawab atas penggunaannya.


Rp4 Juta Setiap 10 Hari, Perlu Kejelasan Pertanggungjawaban

Apabila informasi pembayaran tersebut benar, perlu dilakukan penelusuran mengenai total dana yang telah disalurkan selama periode 2025–2026.


Selain jumlah keseluruhan, sejumlah hal juga perlu diperjelas, antara lain siapa penerima dana, siapa yang menginstruksikan pembayaran, ke mana uang tersebut disalurkan, serta apakah seluruh penerimaan tercatat dalam mekanisme keuangan pemerintah daerah.


PPWI Konawe menilai bahwa alasan koordinasi pengamanan pos tidak otomatis menjadi dasar pembenaran bagi aparatur pemerintah untuk menerima pembayaran langsung dari perusahaan swasta.


Jika kegiatan pengawasan dan pengamanan memang diperlukan, pelaksanaannya semestinya mengacu pada mekanisme kedinasan, ketentuan anggaran, serta sistem pertanggungjawaban yang berlaku.


Sejumlah Ketentuan Hukum Perlu Dicermati

Dalam persoalan ini, terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang dinilai relevan untuk menjadi bahan pemeriksaan apabila ditemukan bukti pendukung.


Di antaranya:

UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12B, terkait gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerimanya.


UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 11, mengenai penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan jabatannya.


Pasal 12 huruf e UU Tipikor, yang mengatur penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu atau melakukan pembayaran demi keuntungan pribadi maupun pihak lain.


UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terkait ketentuan pajak, retribusi, dan pengelolaan penerimaan daerah yang harus memiliki dasar hukum.


UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya ketentuan penggunaan jalan pertambangan dan penggunaan fasilitas umum sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan.


UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 169 mengenai kewajiban perusahaan angkutan barang mematuhi ketentuan muatan, dimensi kendaraan, serta kelas jalan.


Ketentuan tersebut menjadi bahan untuk menilai apakah terdapat pelanggaran administrasi maupun indikasi tindak pidana. Penetapan adanya pelanggaran tetap harus didasarkan pada pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak berwenang.


PPWI Minta Bupati, Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum Turun Tangan

Atas dugaan tersebut, PPWI Konawe meminta sejumlah pihak mengambil langkah sesuai kewenangannya.


Pertama, Bupati Konawe diminta meminta penjelasan resmi dari Dinas Perhubungan terkait informasi pembayaran dana koordinasi tersebut.


Kedua, Inspektorat Kabupaten Konawe diharapkan melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme penerimaan, pencatatan, dan penggunaan dana yang disebut sebagai biaya koordinasi.


Ketiga, aparat penegak hukum diminta menelusuri dugaan aliran dana apabila ditemukan indikasi penerimaan yang tidak sesuai ketentuan.


Keempat, PT ST Nickel diminta memberikan klarifikasi mengenai tujuan, dasar pembayaran, mekanisme penyaluran, serta pihak yang menerima dana Rp4 juta setiap 10 hari tersebut.


PPWI Konawe juga meminta PT Sulemandara memberikan penjelasan mengenai keterkaitan perusahaan dengan aktivitas hauling di jalan umum serta informasi dugaan pembayaran dana koordinasi yang kini menjadi perhatian.


Selain persoalan dana, PPWI meminta seluruh aktivitas angkutan material tambang diperiksa dari aspek perizinan, keselamatan lalu lintas, kesesuaian kelas jalan, kapasitas muatan kendaraan, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.


Ketua DPC PPWI Konawe, Irham, S.H., menegaskan bahwa jalan umum merupakan fasilitas publik yang penggunaannya harus mengikuti ketentuan hukum. Karena itu, setiap bentuk pembayaran yang berkaitan dengan pelayanan atau pengawasan pemerintah perlu memiliki dasar hukum dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.


PPWI Konawe menyatakan akan melanjutkan penelusuran terhadap persoalan ini. Organisasi tersebut juga membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan.


Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip dalam setiap pelayanan publik. Jangan sampai muncul praktik pembayaran yang tidak jelas dasar hukum maupun pertanggungjawabannya.


Catatan Redaksi : Informasi mengenai dugaan pembayaran dana koordinasi ini masih berdasarkan hasil penelusuran awal PPWI Konawe. Belum ada kesimpulan hukum mengenai dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab sesuai prinsip jurnalistik yang berimbang. (*)

Dugaan Dana Koordinasi Hauling Nikel Rp4 Juta per 10 Hari Disorot, Ketua DPC PPWI Konawe Pertanyakan Legalitasnya