Halaman

    Social Items

Visit Namina Blog


 

KENDARI, - Hotspotsultra.com – Penanganan perkara dugaan korupsi belanja jamuan makan dan minum di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terus menjadi perhatian publik. Perkembangan kasus ini ditandai dengan penetapan sejumlah tersangka, termasuk pejabat yang pernah menduduki posisi strategis di lingkungan pemerintahan daerah.


Nama Asrun Lio, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara, menjadi salah satu pihak yang terseret dalam perkara tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, penyidik juga menetapkan JI, yang disebut pernah menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Sultra periode 2020–2024.


Perkembangan terbaru yang di kabrkan pada 20 Oktober 2026 turut menyebut nama Abdul Rajab, Kepala Biro Ekonomi Setda Sultra, yang dilaporkan ditetapkan sebagai tersangka baru. Ia juga diberitakan menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan.


Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan belanja jamuan makan dan minum pada tahun anggaran 2022–2023. Nilai dugaan kerugian keuangan negara yang disebut dalam pemberitaan mencapai sekitar Rp4,23 miliar. Angka tersebut tetap perlu merujuk pada hasil perhitungan dan keterangan resmi aparat penegak hukum.


Bertambahnya pihak yang ditetapkan sebagai tersangka memunculkan perhatian terhadap proses pengelolaan anggaran di lingkungan Pemprov Sultra. Publik tentu berharap penyidikan dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga seluruh rangkaian peristiwa dapat terungkap secara terang benderang.


Kasus Dugaan Korupsi Jamuan Makan dan Minum Pemprov Sultra Berkembang, Tiga Orang Terseret Jadi Tersangka

 

KENDARI, - Hotspotsultra.com - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan pemenuhan hak-hak veteran sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan para pejuang bangsa.


Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Antar-Kementerian/Lembaga (K/L) terkait Hak-Hak Veteran Tahun 2026 yang digelar di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, PT Taspen, serta Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).


Rapat koordinasi dipimpin Kolonel Laut (T) Cahyo Wibowo, M.Han., Kabid Kesejahteraan Veteran Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional Kemhan RI, yang hadir mewakili Kapus Veteran Badan Cadangan Nasional.


Dalam sambutannya, Cahyo Wibowo menegaskan bahwa veteran merupakan bagian penting dari perjalanan sejarah bangsa. Pengabdian dan pengorbanan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) patut dihormati dan dihargai sepanjang masa.


Menurutnya, penghormatan terhadap veteran tidak cukup hanya melalui seremoni atau pemberian penghargaan simbolis. Negara perlu menunjukkan perhatian melalui langkah konkret, terutama dalam pemenuhan hak, peningkatan kesejahteraan, kemudahan akses pelayanan kesehatan, serta penyederhanaan layanan administrasi.


Ia menekankan bahwa pelayanan bagi veteran harus dilaksanakan secara mudah, cepat, tepat, dan transparan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


Selain itu, sinkronisasi kebijakan dan program antarinstansi dinilai penting agar pelaksanaan hak-hak veteran dapat berjalan secara terintegrasi, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh veteran beserta keluarganya.


Koordinasi yang kuat, lanjutnya, menjadi salah satu kunci untuk memastikan setiap kebijakan tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi dapat diwujudkan dalam pelayanan yang efektif dan berkelanjutan.





Korem 143/HO Tekankan Tanggung Jawab Bersama


Pada kesempatan yang sama, Korem 143/Halu Oleo (HO) turut berpartisipasi melalui Kasi Pers Kasrem 143/HO, Kolonel Inf J.P. Situmorang, yang hadir mewakili Danrem 143/HO.


Dalam sambutan Danrem yang disampaikannya, ditegaskan bahwa pemenuhan hak-hak veteran merupakan tanggung jawab moral dan institusional yang membutuhkan perhatian, kepedulian, serta komitmen bersama dari seluruh pihak terkait.


Para veteran telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara. Karena itu, jasa serta pengorbanan mereka perlu diimbangi dengan perhatian nyata, perlindungan, dukungan sosial, dan pelayanan kesehatan maupun kesejahteraan sesuai hak yang berlaku.


Pemenuhan hak tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa sekaligus memastikan para veteran memperoleh pelayanan yang layak pada masa pengabdian mereka telah usai.




Bahas Kendala dan Rumuskan Solusi

Rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, bertukar informasi, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak veteran.


Agenda kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari perwakilan Kemhan RI dan Kepala PT Taspen Kota Kendari, Ilmia Rizki. Peserta juga mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab guna menyampaikan masukan, membahas persoalan di lapangan, serta merumuskan langkah penyelesaian yang dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait.


Sejumlah unsur yang hadir dalam kegiatan tersebut meliputi perwakilan Polda Sulawesi Tenggara, Kodim 1417/Kendari, Lanud Haluoleo, Polres, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kota Kendari, PT Taspen Kota Kendari, serta Ketua DPD LVRI Sulawesi Tenggara, Lettu Mar (Purn) Barmudin.


Keterlibatan berbagai instansi tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga pelayanan kepada veteran dapat berlangsung lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Melalui rapat koordinasi ini, Kemhan RI bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, dan lembaga terkait diharapkan mampu membangun komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat perlindungan, serta memastikan hak-hak veteran terpenuhi secara optimal.


Penghormatan terhadap veteran bukan sekadar mengenang jasa masa lalu, melainkan juga tanggung jawab untuk menghadirkan perhatian dan kesejahteraan yang layak bagi para pejuang bangsa beserta keluarganya.


Kemhan RI Perkuat Sinergi Antarinstansi untuk Pastikan Hak dan Kesejahteraan Veteran

Satgas TMMD ke-130 Kodim 1416/Muna Bekali Siswa SMU 1 Kabawo dengan Pelatihan PBB


MUNA BARAT – Hotspotsultra.com – Dalam rangka membentuk karakter generasi muda, anggota Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Kodim 1416/Muna menggelar kegiatan nonfisik berupa pelatihan Peraturan Baris-Berbaris (PBB) bagi siswa-siswi SMU 1 Kabawo, Desa Kontumere, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna Barat, Selasa (20/10/2026).


Kegiatan yang dipandu oleh Sertu Faidin tersebut merupakan bagian dari upaya Satgas TMMD dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kebersamaan kepada para pelajar sebagai generasi penerus bangsa.


Dalam pelaksanaannya, para siswa diberikan pelatihan dasar PBB untuk melatih ketertiban, kekompakan, serta kemampuan mengikuti instruksi dengan baik. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap Tanah Air.


Sertu Faidin menjelaskan bahwa pelatihan PBB tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan baris-berbaris, tetapi juga membentuk sikap dan karakter positif yang dapat diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari.




“Pelatihan baris-berbaris merupakan salah satu cara efektif untuk membentuk karakter disiplin dan kekompakan. Saya berharap nilai-nilai kedisiplinan dan kebersamaan dapat tertanam dalam diri siswa sejak dini,” ujarnya.


Melalui kegiatan nonfisik tersebut, Satgas TMMD ke-130 Kodim 1416/Muna berharap para pelajar semakin memahami pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan semangat persatuan, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat.


Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud kontribusi TNI dalam mendukung pembinaan karakter generasi muda melalui program TMMD, yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia.


(Pen)

Satgas TMMD ke-130 Kodim 1416/Muna Bekali Siswa SMU 1 Kabawo dengan Pelatihan PBB


 

hotspotsultra.com – Momentum Bulan Inklusi Keuangan pada Oktober 2026 menjadi pengingat pentingnya memperluas akses layanan keuangan yang merata, mudah dijangkau, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam upaya tersebut, BRILink Agen hadir sebagai perpanjangan layanan perbankan hingga ke pelosok negeri, sekaligus berperan dalam meningkatkan literasi keuangan dan mendorong pemanfaatan layanan digital di tengah masyarakat.


Hingga akhir September 2026, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI tercatat memiliki jaringan sebanyak 1,06 juta BRILink Agen yang menjangkau lebih dari 60 ribu desa atau sekitar 80 persen desa di Indonesia. Jaringan tersebut mencatat sekitar 750 juta transaksi dengan volume transaksi (sales volume) mencapai Rp1.270 triliun.


Di balik besarnya angka transaksi tersebut, kehadiran BRILink Agen memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perbankan.


Melalui agen terdekat, masyarakat dapat melakukan berbagai transaksi, mulai dari pembayaran tagihan listrik, air, BPJS Kesehatan, dan telepon, pembelian pulsa, hingga pembayaran cicilan.


Selain itu, BRILink Agen turut membuka akses terhadap berbagai layanan keuangan lainnya, seperti referral pembukaan rekening tabungan dan pengajuan pinjaman, asuransi mikro, tarik tunai dari kiriman uang luar negeri, hingga pembelian tiket transportasi, termasuk bus, shuttle, kereta api, dan penyeberangan menggunakan kapal.


Kehadiran jaringan agen ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Melalui kemitraan dengan BRI, pemilik warung dan pelaku usaha lokal berkesempatan memperoleh penghasilan tambahan dari layanan transaksi perbankan. Peluang tersebut sekaligus dapat mendorong pengembangan usaha agar semakin produktif dan berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi di lingkungan sekitarnya.


BRI terus memperkuat peluang pertumbuhan tersebut melalui upaya peningkatan kapasitas dan produktivitas para agen. Salah satunya dengan mendorong agen berkembang ke kategori Jawara dan Juragan, yaitu tingkatan agen dengan fee-based income tertinggi.


Hingga September 2026, tercatat sebanyak 59 ribu BRILink Agen telah berada dalam kedua kategori tersebut. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kemitraan BRILink Agen tidak hanya menjadi sumber pendapatan tambahan, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas skala bisnis dan memperkuat ketahanan ekonomi.


Direktur Micro BRI, Akhmad Purwakajaya, mengatakan bahwa kekuatan BRILink Agen tidak hanya terletak pada luasnya jaringan, tetapi juga pada kedekatan para agen dengan masyarakat.


Menurutnya, interaksi yang terjalin setiap hari menjadikan BRILink Agen sebagai penghubung bagi masyarakat untuk mengenal layanan keuangan formal sekaligus membiasakan diri memanfaatkan transaksi digital.


“BRILink Agen bukan sekadar mitra transaksi perbankan. Di banyak daerah, mereka menjadi pihak yang membantu masyarakat mengakses layanan keuangan, memahami cara bertransaksi, sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami ingin para agen terus tumbuh bersama masyarakat yang mereka layani, sehingga manfaat inklusi keuangan juga dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar,” ujar Akhmad.


Manfaat BRILink Agen bagi masyarakat tersebut juga berjalan beriringan dengan kontribusinya terhadap kinerja bisnis perseroan. Hingga akhir September 2026, aktivitas jaringan ini telah menghasilkan fee-based income sebesar Rp1,3 triliun serta mendukung penghimpunan dana murah atau Current Account Savings Account (CASA) sebesar Rp32 triliun.


Akhmad menegaskan, capaian tersebut memperlihatkan bahwa penguatan jaringan layanan keuangan di tingkat desa tidak hanya membantu memperlancar transaksi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat bisnis BRI yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.


“Kinerja bisnis yang positif ini kian memperlihatkan bahwa penguatan jaringan keuangan di tingkat desa tidak hanya membantu menggerakkan transaksi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat bisnis BRI yang berbasis ekonomi kerakyatan,” tutup Akhmad.

BRI Catat 750 Juta Transaksi BRILink Agen, Volume Tembus Rp1.270 Triliun

KOMADA SULTRA Tantang PT GAP dan Pemda: Air Bendungan Watumbohoti Keruh, Penegakan Hukum Jangan Berhenti pada Klarifikasi


KONAWE SELATAN, - SULAWESI TENGGARA – hotspotsultra.com – Konsorsium Mahasiswa dan Aktivis Sulawesi Tenggara (KOMADA SULTRA) menyatakan siap mengawal keluhan masyarakat Desa Watumbohoti, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, terkait kondisi air bendungan yang dilaporkan keruh kecokelatan serta dugaan terganggunya jaringan irigasi pertanian.


Komitmen tersebut disampaikan Muh Syaiful Haq Tasmuin, Menteri Kajian dan Isu Strategis KOMADA SULTRA, saat diwawancarai pada Sabtu (17/10/2026). Dalam aktivitas gerakan mahasiswa, ia juga menjabat sebagai Ketua BEM Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra).


Muh Syaiful menegaskan, persoalan yang menyangkut sumber air dan jaringan irigasi masyarakat tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, keluhan warga harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan langsung di lapangan, pengujian kualitas air, serta keterbukaan informasi dari pihak-pihak yang berwenang.


“KOMADA SULTRA siap berdiri di garis depan untuk mengawal persoalan ini. Kami akan turun langsung ke lapangan, meminta penjelasan PT Generasi Agung Perkasa (PT GAP), serta mendesak instansi terkait agar persoalan ini ditangani secara serius,” tegasnya.


KOMADA SULTRA Siap Kawal Dugaan Dampak Lingkungan

Muh Syaiful menyampaikan bahwa persoalan air bendungan dan irigasi di Watumbohoti membutuhkan pembuktian secara objektif. Dugaan keterkaitan aktivitas PT GAP dengan perubahan kondisi air, menurutnya, harus ditelusuri melalui investigasi dan pemeriksaan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.


Ia menyebut KOMADA SULTRA telah memiliki bukti yang, menurut pihaknya, dapat diuji. Namun, hubungan antara aktivitas perusahaan dan kondisi air bendungan tetap perlu dipastikan melalui pemeriksaan teknis serta pengujian kualitas air oleh pihak berwenang atau lembaga independen yang kompeten.


“Kami tidak ingin masyarakat terus berada dalam ketidakpastian. Jika ada dugaan persoalan lingkungan, harus ada pemeriksaan yang transparan. Jangan sampai keluhan masyarakat dibiarkan tanpa jawaban yang jelas,” ujarnya.


KOMADA SULTRA juga mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan pemerintah daerah segera turun ke lapangan untuk mengambil sampel air, memeriksa kondisi saluran irigasi, serta menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka kepada masyarakat.


Pemerintah Daerah Diminta Tidak Tutup Mata

Muh Syaiful turut menyoroti pentingnya pengawasan lingkungan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, pengawasan tidak semestinya baru dilakukan setelah suatu persoalan menjadi perhatian publik, tetapi harus berjalan sejak munculnya indikasi awal gangguan lingkungan.


Ia menilai, apabila pengawasan belum berjalan secara memadai, instansi terkait perlu memberikan penjelasan sekaligus menunjukkan langkah konkret yang telah dan akan dilakukan.


KOMADA SULTRA menyatakan akan meminta klarifikasi resmi, mendesak keterbukaan hasil pemeriksaan, serta menyampaikan laporan dan tuntutan tertulis kepada instansi berwenang. Apabila tidak terdapat tindak lanjut yang memadai, organisasi tersebut mempertimbangkan pengaduan melalui jalur resmi dan aksi penyampaian aspirasi secara damai.


“Kami akan mendesak DLH dan pemerintah daerah agar tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Harus ada tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan atau janji,” tegas Muh Syaiful.


Jika Terbukti Melanggar, Penegakan Hukum Harus Dilakukan

Muh Syaiful menegaskan, KOMADA SULTRA siap mendorong penegakan hukum dan pemulihan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran yang didukung bukti memadai.


“Kami tidak ingin persoalan ini hanya berhenti pada klarifikasi. Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan perusahaan, kami siap mendesak pihak terkait melakukan penegakan hukum dan pemulihan lingkungan,” ujarnya.


Meski demikian, ia menekankan bahwa seluruh proses penanganan harus bertumpu pada bukti dan hasil pemeriksaan yang sah. Dengan demikian, persoalan tersebut dapat ditangani secara objektif tanpa membangun kesimpulan prematur mengenai pihak yang bertanggung jawab.




Nasib Petani Watumbohoti Menjadi Perhatian

Persoalan air bendungan dan irigasi bukan hanya menyangkut kondisi fisik lingkungan, tetapi juga keberlangsungan kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian.


Kualitas dan ketersediaan air menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas lahan serta menopang perekonomian keluarga petani. Apabila jaringan irigasi benar-benar terganggu, petani berpotensi menghadapi kesulitan memperoleh pasokan air yang memadai untuk lahan pertanian mereka.


Karena itu, KOMADA SULTRA menilai kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam pengawasan kegiatan usaha di sekitar wilayah tersebut.


Muh Syaiful menegaskan bahwa investasi seharusnya berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan penghormatan terhadap hak masyarakat.


“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Investasi harus berjalan sesuai aturan, dengan memperhatikan lingkungan dan kepentingan warga di sekitar wilayah kegiatan,” katanya.


Ia menambahkan, KOMADA SULTRA akan terus mengawal persoalan Watumbohoti hingga terdapat kejelasan mengenai penyebab perubahan kondisi air, keadaan jaringan irigasi, serta langkah penanganan yang diperlukan.


KOMADA: Pengawalan Tidak Boleh Berhenti pada Pernyataan


Muh Syaiful menegaskan, komitmen KOMADA SULTRA dalam mengawal persoalan tersebut tidak akan berhenti pada pernyataan di hadapan media. Pihaknya menyatakan akan mendorong penyampaian laporan resmi dan langkah advokasi kepada instansi yang memiliki kewenangan.


Ia juga meminta seluruh pihak terkait menunjukkan tanggung jawab melalui tindakan konkret yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.


“Kami tidak ingin hadir hanya ketika persoalan menjadi sorotan, lalu menghilang ketika perhatian publik mereda. Masyarakat tidak hanya membutuhkan suara yang membela mereka, tetapi juga proses perjuangan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.


Menurutnya, persoalan Watumbohoti harus diselesaikan melalui pembuktian yang jelas, pengawasan transparan, dan langkah pemulihan apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya kerusakan lingkungan.




Kini, tindak lanjut Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, dan PT GAP menjadi perhatian dalam menjawab keluhan masyarakat. Pemeriksaan kualitas air, evaluasi kondisi irigasi, serta keterbukaan hasil pemeriksaan merupakan langkah penting untuk memastikan kondisi yang sebenarnya, termasuk apakah terdapat pelanggaran lingkungan dan pihak yang harus bertanggung jawab.


Bagi masyarakat Desa Watumbohoti, yang dibutuhkan bukan sekadar janji pengawasan, melainkan kepastian mengenai kondisi sumber air, perlindungan lahan pertanian, dan penyelesaian yang dapat dibuktikan.


KOMADA SULTRA menyatakan siap mengawal proses tersebut hingga persoalan memperoleh kejelasan dan langkah penanganan yang diperlukan dapat dilaksanakan.


Ruang Konfirmasi dan Hak Jawab

Hingga berita ini disusun, uraian mengenai dugaan keterkaitan aktivitas PT GAP dengan kondisi air bendungan masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan teknis dan pengujian kualitas air. Klarifikasi dari PT GAP, DLH, serta pemerintah daerah diperlukan untuk memperoleh informasi yang berimbang. Redaksi hotspotsultra.com membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KOMADA SULTRA Tantang PT GAP dan Pemda: Air Bendungan Watumbohoti Keruh, Penegakan Hukum Jangan Berhenti pada Klarifikasi

Jaga Kebugaran Fisik, Satgas TMMD ke-130 Kodim 1416/Muna Gelar Lari Pagi


MUNA – hotspotsultra.com - Dalam upaya menjaga kebugaran dan stamina personel, Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Kodim 1416/Muna melaksanakan kegiatan lari pagi sambil menyapa masyarakat. Senin, 19/10/2026


Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Setingkat Kompi (Dan SSK) Satgas TMMD, Kapten Kav Edi Sabara. Para personel menempuh rute lari sejauh kurang lebih 5 kilometer.


Kapten Kav Edi Sabara menjelaskan, kegiatan lari pagi bertujuan menjaga kebugaran tubuh serta meningkatkan daya tahan fisik personel agar tetap prima dalam menjalankan tugas.


“Yang pertama, lari pagi ini untuk menjaga kebugaran personel Satgas. Selain itu, kegiatan ini juga membantu membakar kalori sehingga kondisi fisik anggota tetap terjaga dan prima,” jelasnya.


Selain menjaga kebugaran, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara personel Satgas TMMD dan masyarakat. Di sepanjang rute, para personel menyempatkan diri menyapa warga yang mereka temui.

Kehadiran personel Satgas TMMD mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Suasana semakin semarak ketika para personel berlari sambil menyanyikan lagu-lagu penyemangat.


Melalui kegiatan ini, Satgas TMMD ke-130 Kodim 1416/Muna tidak hanya berupaya menjaga kesehatan dan kebugaran personel, tetapi juga membangun kedekatan serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.


(Pen)

Jaga Kebugaran dan Semangat Pengabdian, Satgas TMMD Kodim 1416/Muna Lari Pagi

BRI Perkuat Fondasi Ekonomi Kerakyatan melalui Koperasi Merah Putih


Hotspotsultra.com - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diharapkan tidak hanya menjadi tempat masyarakat memperoleh kebutuhan pokok, tetapi juga berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan.


Untuk mendukung peran tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat akses layanan keuangan serta sinergi dengan pemerintah dalam pengembangan ekosistem koperasi.


Komitmen tersebut ditunjukkan melalui partisipasi BRI dalam kegiatan Sinergi Penguatan KDKMP untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional yang melibatkan pengelola koperasi dan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, serta Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (15/10).


Di Lampung Selatan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Direktur Legal & Compliance BRI Mahdi Yusuf, SEVP Institutional Business BRI Suyitno, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi, serta Deputi Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kemensetneg Johar Arifin mengunjungi KDKMP Desa Bumisari, Kecamatan Natar.


Dalam kegiatan tersebut, BRI melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli turut menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat Desa Bumisari.


Sementara itu, di Kabupaten Nganjuk, Menteri Koperasi Ferry Juliantono bersama Direktur Commercial BRI Alexander Dippo Paris mengunjungi KDKMP Sambiroto, KDKMP Nglawak, dan KDKMP Garu.


Dalam rangkaian kunjungan tersebut, perwakilan BUMN bersama para menteri meninjau secara langsung ketersediaan stok di gudang, barang yang dipajang di rak, serta transaksi di kasir. Mereka juga mendengarkan masukan masyarakat terkait harga barang dan kualitas pelayanan koperasi.


Kunjungan tersebut bertujuan memastikan berbagai temuan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Koperasi, Agrinas, serta BUMN pemasok. Dengan demikian, penyaluran barang bersubsidi diharapkan berjalan sesuai ketentuan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.


Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa KDKMP merupakan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa.


"Tujuannya agar desa memiliki pusat pertumbuhan ekonomi sehingga bisa semakin maju dan berkembang. Koperasi ini juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi para wirausaha muda serta berperan sebagai entrepreneur. Di sisi lain, KDKMP juga berperan sebagai offtaker yang menyerap hasil panen petani sehingga mampu menjaga kestabilan harga," ujar Zulkifli Hasan.


BRI Optimalkan Layanan Keuangan melalui BRILink Agen

Dalam mendukung pengembangan ekosistem KDKMP, BRI mengambil peran melalui penyediaan layanan perbankan yang terintegrasi dengan aktivitas koperasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan jaringan BRILink Agen untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.


Direktur Commercial BRI Alexander Dippo Paris menyampaikan bahwa perseroan berkomitmen mendukung pengembangan KDKMP melalui penguatan akses layanan keuangan yang mudah dijangkau masyarakat.


"Kami mendukung KDKMP dengan menghadirkan akses layanan keuangan yang benar-benar dekat dengan masyarakat. Melalui KDKMP yang memiliki BRILink Agen, masyarakat dapat bertransaksi, menabung, hingga mengembangkan usaha melalui fasilitas pinjaman," ujar Dippo.


Melalui BRILink Agen, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan transaksi keuangan, mulai dari setor dan tarik tunai, transfer, pembayaran tagihan, hingga pembelian produk dan layanan tertentu.


Selain itu, jaringan BRILink Agen dapat mendukung perluasan akses terhadap produk simpanan dan pembiayaan BRI melalui mekanisme rujukan (referral) sesuai ketentuan yang berlaku.


BRI juga menyediakan layanan cash pick-up atau penjemputan uang tunai serta ekosistem pembayaran menggunakan QRIS bagi merchant untuk mempermudah transaksi dan meningkatkan akses keuangan masyarakat di wilayah pedesaan.


Ke depan, BRI akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan KDKMP.


Melalui perluasan akses layanan keuangan, penguatan transaksi, serta dukungan terhadap aktivitas usaha produktif, BRI berupaya mendorong koperasi agar mampu memberikan nilai tambah secara berkelanjutan bagi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan.


Sebagai informasi, rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda kunjungan pemerintah yang melibatkan 19 menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga ke 107 KDKMP di tujuh provinsi.


Seiring rampungnya pembangunan 27.894 bangunan KDKMP, kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional koperasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Fokusnya antara lain pada penyediaan barang bersubsidi, seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, LPG 3 kilogram, serta pupuk bersubsidi dengan harga sesuai ketentuan.

BRI Perluas Akses Keuangan, Koperasi Desa Kian Berdaya

Langganan: Postingan (Atom)