KONAWE, Hotspotsultra.com – Penanganan kasus dugaan pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali menjadi sorotan. Ketua Perkumpulan Masyarakat Tolaki (PMT) Konawe Asrun mempertanyakan sejauh mana pengembangan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum, terutama setelah muncul informasi mengenai dugaan aktivitas produksi pasir yang melibatkan banyak pihak bahkan sampai hari ini masih nampak aktivitas produksi di beberapa titik .
Dalam perkara yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan pasir di Desa Teteona, Kecamatan Wonggeduku Barat, sebelumnya diberitakan terdapat tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan, perkara tersebut telah memasuki tahapan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan.
Namun, muncul pertanyaan mendasar di tengah masyarakat: apabila aktivitas produksi pasir diduga melibatkan banyak orang, menggunakan alat berat, serta memiliki rantai distribusi dan penjualan, mengapa penanganan hukum sejauh ini lebih banyak diketahui publik melalui penetapan tiga tersangka?
Pertanyaan tersebut bukan berarti meragukan proses hukum yang sedang berjalan, melainkan menjadi bagian dari kontrol sosial agar penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tidak tebang pilih.
Sebab, aktivitas pertambangan bukan hanya berkaitan dengan pekerja yang berada di lokasi. Ada sejumlah aspek lain yang patut ditelusuri, mulai dari pemilik modal, pengelola usaha, pemilik alat berat, pihak yang mengendalikan produksi, hingga jaringan distribusi dan penjualan material hasil tambang serta lagalitas.
Apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, aparat penegak hukum tentu perlu mendalami peran masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam perspektif penegakan hukum, pengungkapan dugaan pertambangan tanpa izin semestinya tidak hanya berorientasi pada siapa yang ditemukan melakukan aktivitas penambangan di lapangan.
Penyidik juga perlu menelusuri siapa yang memiliki kepentingan ekonomi, siapa yang menyediakan modal dan peralatan, serta siapa yang menerima keuntungan dari aktivitas produksi dan penjualan pasir tersebut.
Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur sanksi pidana terhadap kegiatan penambangan tanpa izin. Sementara Pasal 161 mengatur sejumlah perbuatan terkait penampungan, pengolahan, pengangkutan, dan penjualan mineral yang tidak berasal dari pemegang izin yang sah.
Dengan demikian, pengembangan penyidikan menjadi penting apabila terdapat indikasi keterlibatan pihak lain yang memenuhi unsur pidana.
Pajak dan Kerugian Daerah / Negara Juga Perlu Ditelusuri
Selain aspek pidana pertambangan, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Pemerintah Kabupaten Konawe melalui instansi terkait perlu memberikan penjelasan mengenai aktivitas pengambilan dan penjualan material pasir dan batuan, termasuk kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Apabila terdapat kegiatan produksi dan distribusi material yang tidak memenuhi ketentuan perizinan maupun kewajiban perpajakan, persoalan tersebut perlu ditelusuri sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Jangan sampai sumber daya alam daerah terus dimanfaatkan, sementara pemerintah dan masyarakat tidak memperoleh manfaat yang semestinya.
Publik Menunggu Transparansi Aparat
Masyarakat membutuhkan penjelasan terbuka dari Ditreskrimsus Polda Sultra mengenai perkembangan penyidikan perkara tersebut.
Beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain, apakah seluruh lokasi produksi telah diperiksa, apakah pemilik modal dan alat berat sudah dimintai keterangan, apakah jaringan penjualan material telah ditelusuri, serta apakah masih terdapat aktivitas penambangan yang diduga tidak memiliki izin.
Ketua PMT Konawe Asrun memandang bahwa penegakan hukum di sektor pertambangan harus dilakukan secara menyeluruh dan profesional. Jangan sampai penanganan perkara hanya berhenti pada pihak-pihak tertentu apabila fakta penyidikan menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain.
Penegakan hukum bukan sekadar menghitung jumlah tersangka, tetapi memastikan seluruh rangkaian dugaan pelanggaran diungkap berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Kini publik menunggu: apakah pengusutan dugaan tambang pasir di Konawe akan berhenti pada tiga tersangka, atau penyidik akan membuka seluruh mata rantai aktivitas produksi hingga pihak yang diduga menikmati keuntungan dari kegiatan tersebut?
Pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan dorongan terhadap transparansi penegakan hukum. Dugaan keterlibatan pihak lain tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.









