Halaman

    Social Items

Visit Namina Blog

di Duga Berulang Kali Isi BBM Jenis Solar Subsidi Mobil Fortuner di Poleang Bombana Jadi Sorotan Warga 


Bombana, - Sulawesi Tenggara - Hotspotsultra.com - Dugaan aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar secara berulang oleh sebuah kendaraan Toyota Fortuner berwarna hitam di salah satu SPBU wilayah Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, menjadi perhatian masyarakat. Sabtu, 31 Oktober 2026.


Sebagaimana dilansir media Dutakarsa.com, informasi mengenai aktivitas kendaraan tersebut turut menjadi sorotan warga. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, kendaraan tersebut diduga beberapa kali melakukan pengisian solar subsidi dengan pola keluar dari area SPBU, kemudian kembali untuk melakukan pengisian berikutnya.


Informasi tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait mekanisme pengawasan distribusi BBM bersubsidi, khususnya solar yang penyalurannya diperuntukkan bagi konsumen yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pemerintah.


Meski demikian, dugaan tersebut belum dapat dipastikan sebagai bentuk pelanggaran. Diperlukan klarifikasi dan pemeriksaan dari pihak berwenang untuk mengetahui apakah aktivitas pengisian tersebut sesuai prosedur atau terdapat indikasi penyimpangan.


Masyarakat Harapkan Pengawasan Diperketat


Masyarakat berharap pengelola SPBU dapat memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengisian berulang, penggunaan barcode atau QR Code, serta sistem pengawasan terhadap kendaraan yang melakukan transaksi BBM subsidi.


Pertamina Patra Niaga juga diharapkan dapat melakukan pengecekan apabila ditemukan laporan atau indikasi yang memerlukan penelusuran lebih lanjut.


Apabila nantinya terbukti terdapat pelanggaran, masyarakat meminta agar penanganannya dilakukan secara transparan dan profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


Kedepankan Klarifikasi dan Asas Praduga Tak Bersalah


Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pengelola SPBU, Pertamina Patra Niaga, maupun aparat penegak hukum terkait dugaan aktivitas kendaraan tersebut.


Perlu ditegaskan bahwa penyebutan kendaraan dalam pemberitaan ini bukan merupakan bentuk tuduhan ataupun kesimpulan bahwa pemilik atau penggunanya telah melakukan pelanggaran hukum.


Semua pihak tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan harus ditempatkan dalam koridor asas praduga tak bersalah sampai terdapat bukti serta keputusan dari pihak berwenang.


Media membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada pengelola SPBU, pemilik atau pengguna kendaraan, Pertamina, serta pihak terkait lainnya demi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas jurnalistik.

(*) 

di Duga Berulang Kali Isi BBM Jenis Solar Subsidi Mobil Fortuner di Poleang Bombana Jadi Sorotan Warga



KENDARI - hotspotsultra.com - Gerakan Aktivis Pemuda Sulawesi Tenggara (GAP Sultra) kembali menyatakan sikap dan akan menggelar aksi demonstrasi Jilid III terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan makan dan minum Bupati, Wakil Bupati, serta Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2022–2025.


Aksi tersebut akan dipimpin oleh Reyhan Sebrang selaku jenderal lapangan dan dijadwalkan berlangsung pada:

- Hari/Tanggal: Selasa, 3 November 2026
- Titik Aksi: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara
- Titik Kumpul: Perempatan Kampus

Reyhan Sebrang menegaskan bahwa aksi Jilid III ini merupakan bentuk konsistensi mahasiswa dan pemuda dalam mendorong aparat penegak hukum agar melakukan pemeriksaan secara serius terhadap dugaan persoalan pengelolaan anggaran makan dan minum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.


“Kami datang bukan untuk menghakimi siapa pun. Kami meminta Kejati Sultra bekerja berdasarkan data, dokumen, keterangan para pihak, dan alat bukti. Jika memang ditemukan adanya penyimpangan dan unsur tindak pidana, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum,” tegas Reyhan Sebrang.


Menurut Reyhan, terdapat sejumlah hal yang perlu mendapatkan perhatian dan klarifikasi aparat penegak hukum, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaksanaan, pembayaran, hingga pertanggungjawaban anggaran makan dan minum Tahun Anggaran 2022–2025.


Selain itu, pihaknya meminta Kejati Sultra menelusuri dokumen pertanggungjawaban anggaran, termasuk DPA, RKA, SPJ, SPP, SPM, SP2D, kuitansi, daftar penerima, bukti pembayaran, kontrak atau nota pesanan, serta dokumen pendukung lainnya.


Gerakan Aktivis Pemuda (GAP) Sultra juga menyoroti informasi mengenai dugaan adanya anggaran yang berkaitan dengan pihak ketiga sekitar Rp600 juta. Menurut Reyhan, angka tersebut harus diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen dan penelusuran aliran dana agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.


“Kami meminta seluruh aliran dana ditelusuri. Siapa penerima pembayaran, untuk kegiatan apa pembayaran dilakukan, siapa yang membuat atau menyetujui dokumen, dan apakah realisasi anggaran sesuai dengan kegiatan yang sebenarnya. Semua itu harus terang melalui proses penyelidikan,” lanjutnya.


Dalam aksi Jilid III tersebut, massa juga akan mendesak Kejati Sultra memeriksa dugaan mark-up, kegiatan fiktif, perjalanan dinas atau kegiatan yang tidak sesuai dengan realisasi, serta dugaan manipulasi laporan pertanggungjawaban apabila indikasi tersebut ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan.


Tidak hanya pejabat tertentu, GAP Sultra meminta seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses pengadaan dan pengelolaan anggaran turut dimintai klarifikasi, termasuk pihak perencana, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pengelola keuangan, penyedia, pihak ketiga, maupun pihak lain yang berdasarkan hasil penyelidikan diketahui memiliki peran.


Reyhan juga menuntut adanya keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat, sehingga publik dapat mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan tanpa mengganggu kewenangan dan independensi aparat penegak hukum.


“Kami tidak meminta Kejati Sultra menghukum siapa pun tanpa bukti. Kami meminta proses hukum yang terukur, transparan, objektif, dan berdasarkan alat bukti. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup serta unsur tindak pidana terpenuhi, maka proses hukum harus dilanjutkan sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Reyhan.


Aksi Jilid III ini sekaligus menjadi bentuk pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. GAP Sultra menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui jalur demonstrasi, pelaporan, serta mekanisme hukum yang tersedia.

GAP Sultra Siapkan Aksi Jilid III, Desak Kejati Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Makan dan Minum Pemkab Muna

NasDem Pecat La Ode Tariala, Proses Pergantian Ketua DPRD Sultra Jadi Sorotan


KENDARI, - hotspotsultra.com - Dinamika politik di Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menjadi perhatian publik setelah Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengambil keputusan memberhentikan La Ode Tariala dari keanggotaan partai. Keputusan tersebut sekaligus membuka babak baru dalam proses pergantian pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.


Pemberhentian itu tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Nomor 316-Kpts/DPP-NasDem/X/2026. Dokumen tersebut diserahkan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Sultra kepada pimpinan DPRD Sultra pada Senin, 26 Oktober 2026.


Juru Bicara DPW NasDem Sultra, Muttaqin Sidiq, menjelaskan bahwa surat yang diserahkan mencakup keputusan pemberhentian Tariala sebagai kader partai beserta pencabutan kartu tanda anggota (KTA). Pengurus partai juga menyampaikan dokumen terkait usulan pergantian antarwaktu (PAW).


Menurut keterangan pihak NasDem, keputusan tersebut berkaitan dengan persoalan internal partai, khususnya pelaksanaan arahan organisasi mengenai pergantian Ketua DPRD Sultra. Pihak partai meminta agar proses selanjutnya ditangani sesuai ketentuan dan mekanisme hukum yang berlaku.


Sudarmanto Saeka Diusulkan sebagai Pengganti


Dalam perkembangan berikutnya, NasDem mengusulkan Sudarmanto Saeka untuk mengisi posisi Ketua DPRD Sultra. Sementara itu, Albert disebut sebagai calon pengganti Tariala melalui mekanisme PAW untuk kursi anggota DPRD.


Meski demikian, usulan partai tidak serta-merta berarti seluruh tahapan pergantian telah selesai. Proses administratif dan keputusan dari lembaga yang berwenang tetap menjadi bagian penting sebelum perubahan kedudukan tersebut dinyatakan berlaku secara resmi.


Publik Menanti Kepastian Proses


Peristiwa ini menjadi perhatian karena menyangkut hubungan antara keputusan internal partai politik dan mekanisme kelembagaan DPRD. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses tersebut dijalankan, termasuk dasar keputusan, tahapan administrasi, serta kepastian hukum yang menjadi landasannya.


Dalam sistem demokrasi, partai politik memiliki kewenangan mengatur organisasi dan kadernya berdasarkan aturan internal. Namun, pelaksanaan keputusan yang berkaitan dengan keanggotaan maupun jabatan publik tetap harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Karena itu, proses pergantian pimpinan DPRD Sultra perlu dilakukan secara transparan, tertib, dan akuntabel. Langkah tersebut penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat maupun mengganggu pelaksanaan tugas lembaga legislatif.


Menunggu Penjelasan dari Pihak Terkait


Masyarakat diharapkan menyikapi perkembangan ini secara bijak dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh proses mendapatkan kejelasan.


Pada akhirnya, yang perlu dijaga bukan hanya dinamika politik antarpartai, tetapi juga kepastian hukum, kepercayaan masyarakat, dan keberlangsungan fungsi DPRD sebagai lembaga yang membawa aspirasi rakyat Sulawesi Tenggara.




NasDem Pecat La Ode Tariala, Proses Pergantian Ketua DPRD Sultra Jadi Sorotan

Jangan Matikan Usaha Rakyat Kecil, Pemerintah Harusnya Hadir dengan Solusi yang Adil


Hotspotsultra.com - Menyikapi Lagi polemik Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menjadi persoalan di tengah masyarakat, khususnya di Kota Kendari, pemerintah daerah hendaknya tidak melihat persoalan hanya dari satu sudut pandang. Di balik setiap usaha kecil yang dipersoalkan, ada masyarakat yang berjuang mencari nafkah, keluarga yang harus diberi makan, anak-anak yang membutuhkan biaya pendidikan, serta kehidupan yang bergantung pada penghasilan harian.


Bagi masyarakat kecil, keuntungan Rp1.000 hingga Rp2.000 dari setiap usaha bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele. Nilai tersebut mungkin terlihat kecil bagi mereka yang memiliki jabatan, kewenangan, dan penghasilan tetap. Namun, bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada usaha harian, uang itu bisa menjadi penentu untuk membeli kebutuhan pokok, membayar biaya sekolah anak, atau sekadar memastikan keluarga tetap bisa makan.


Karena itu, jangan sampai sebuah kebijakan atau tindakan justru mematikan usaha masyarakat kecil tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan solusi yang adil dan manusiawi. Menghentikan aktivitas usaha seseorang bukan sekadar menghentikan kegiatan ekonomi, melainkan juga berpotensi memengaruhi kehidupan sejumlah keluarga yang menggantungkan harapan pada usaha tersebut.


Kepada para pemimpin dan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan serta pengawasan BBM, ingatlah bahwa jabatan dan kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan demi kepentingan masyarakat. Kewenangan tersebut semestinya digunakan untuk mencari jalan keluar, bukan sekadar menunjukkan siapa yang paling benar yang merasa berkuasa dan siapa yang harus tunduk pada keputusan.


Jika memang terdapat aktivitas yang perlu ditertibkan karena diduga melanggar ketentuan, penertiban harus memiliki dasar dan pertimbangan yang jelas dan dilakukan secara proporsional. Namun, langkah tersebut juga semestinya disertai dialog, penjelasan yang terbuka, serta upaya mencari solusi bagi masyarakat yang terdampak.


Pemerintah tidak cukup hanya menyatakan bahwa suatu tindakan salah tanpa menjelaskan jalan keluarnya. Pemerintah juga perlu menghadirkan alternatif agar masyarakat tetap memiliki kesempatan mencari nafkah secara layak, sepanjang kegiatan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Ingatlah, di balik usaha kecil masyarakat, ada doa-doa tulus dari keluarga yang berharap agar hari esok masih bisa dijalani. Jangan meremehkan suara masyarakat kecil. Ketika seseorang kehilangan mata pencaharian tanpa mendapatkan penjelasan dan jalan keluar yang adil, kekecewaan dapat meninggalkan luka sosial yang berkepanjangan serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya bapak wakil walikota kendari. 


Persoalan ini bukan tentang membenarkan seluruh tindakan masyarakat, melainkan tentang bagaimana setiap persoalan diselesaikan secara adil dan proporsional. Jika ada pelanggaran, tegakkan aturan sesuai ketentuan. Jika ada kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat, carikan solusi yang masuk akal. Ketegasan dalam menegakkan aturan tidak boleh menghilangkan pertimbangan kemanusiaan.


Salah satu tanggung jawab penting pemerintah daerah adalah menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus hadir bukan hanya sebagai pengatur dan penertib, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu menemukan jalan keluar ketika masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi.


Keberhasilan pemerintah tidak semata-mata diukur dari seberapa banyak persoalan yang berhasil ditertibkan, tetapi juga dari kemampuannya melindungi kepentingan publik, membuka peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Jika masyarakat kecil kehilangan mata pencaharian tanpa memperoleh solusi yang adil, pemerintah patut mengevaluasi kebijakan dan pendekatan yang digunakan. Sebab, pembangunan yang baik bukan hanya berbicara tentang ketertiban, melainkan juga tentang keadilan, keberlanjutan ekonomi, dan kehidupan rakyat yang semakin sejahtera.


Jangan sampai masyarakat hanya merasakan kehadiran pemerintah ketika penertiban dilakukan, tetapi kesulitan menemukan jalan keluar ketika mereka membutuhkan perlindungan dan solusi.


Pada akhirnya, seorang pemimpin harus memahami bahwa kekuasaan tidak berlangsung selamanya. Hari ini seseorang mungkin memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi pada waktunya, ia akan dikenang berdasarkan bagaimana keputusan tersebut memengaruhi kehidupan rakyat.


Tabur tuai. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya.

Jangan merasa senang ketika masyarakat kecil kehilangan penghidupan. Jangan pula merasa paling benar hanya karena berada di kursi kekuasaan. Dengarkan suara mereka, pahami kesulitan yang dihadapi, dan hadirkan solusi yang adil.


Sebab, pemimpin yang bijaksana bukanlah pemimpin yang hanya mampu menegakkan aturan, melainkan pemimpin yang mampu menegakkan aturan tanpa kehilangan rasa kemanusiaan.


Jika kesejahteraan rakyat merupakan tujuan pemerintahan, setiap kebijakan patut diuji melalui satu pertanyaan sederhana: apakah kebijakan ini benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat, atau justru menambah beban kehidupan mereka?


Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang selalu merasa paling benar. Rakyat membutuhkan pemimpin yang mau mendengar, berani mengevaluasi diri, dan sungguh-sungguh mencari solusi demi kesejahteraan bersama.


Jangan matikan usaha rakyat kecil tanpa menghadirkan jalan keluar. Tegakkan aturan dengan adil, jalankan kewenangan dengan bijaksana, dan pastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.


Opini Oleh : Inodi 


Baca Juga Artikel Lainnya

Polemik BBM dan Kebijaksanaan Pemimpin: Jangan Hanya Melihat dari Satu Sudut Pandang

Jangan Matikan Usaha Rakyat Kecil, Pemerintah Harusnya Hadir dengan Solusi yang Adil

Polemik BBM dan Kebijaksanaan Pemimpin: Jangan Hanya Melihat dari Satu Sudut Pandang


Hotspotsultra.com - Dalam menyikapi polemik Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menjadi persoalan di tengah masyarakat Khsusnya di kota kendari, seorang pemimpin hendaknya mampu menempatkan diri secara bijaksana. Kritik dan aspirasi masyarakat seharusnya dipandang sebagai bagian dari dinamika demokrasi, bukan semata-mata sebagai bentuk perlawanan atau sesuatu yang harus dibenarkan maupun disalahkan secara sepihak.


Kepada Bapak Pemimpin atau yang sedang mengurusi BBM di Kota Kendari, perlu kiranya kita mengingat bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang memiliki kewenangan, tetapi juga tentang kemampuan mendengar, memahami, jeritan rakyat dan melihat persoalan dari berbagai sudut pandang.


Jangan membenarkan satu pandangan hanya karena kita berdiri di posisi teratas. Sebab, apa yang terlihat benar dari sudut pandang kita, belum tentu sepenuhnya benar ketika dilihat dari sisi masyarakat. Begitu pula sebaliknya, setiap kritik perlu diuji berdasarkan fakta, bukan sekadar emosi, kepentingan, ataupun penilaian pribadi.


Pemimpin yang bijaksana tidak menjadikan jabatan sebagai alasan untuk merasa paling benar. Justru kebesaran seorang pemimpin terlihat ketika ia mampu menerima kritik tanpa kehilangan wibawa, mendengarkan keluhan tanpa merasa direndahkan, serta mencari jalan keluar tanpa memperkeruh keadaan.


Jangan sampai kita terlalu mudah melihat kekurangan orang lain, tetapi lupa bahwa diri kita sendiri juga bisa dinilai kurang baik oleh orang lain. Kehidupan selalu berputar. Hari ini kita berada dalam posisi yang nyaman, esok belum tentu keadaan tetap sama.


Jangan sampai kita senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Sebab, tidak ada manusia yang selamanya berada di atas. Bisa saja suatu hari nanti, kita atau keluarga kita berada dalam keadaan sulit dan membutuhkan pengertian dari orang lain. Pada saat itulah kita akan memahami betapa berharganya empati dan kebijaksanaan.


Inilah makna tabur tuai: setiap sikap dan tindakan memiliki konsekuensi. Karena itu, tanamlah penghormatan jika ingin dihormati, tebarkan empati jika ingin dimengerti, dan berikan keteladanan jika ingin mendapatkan kepercayaan masyarakat.


Perlu diingat, masyarakat bukan sekadar pihak yang harus mendengar penjelasan pemimpin. Masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, mempertanyakan persoalan publik, serta mengharapkan solusi yang adil dan berdasarkan fakta.


Baca Juga 

Jangan Matikan Usaha Rakyat Kecil, Pemerintah Harusnya Hadir dengan Solusi yang Adil


Jika terdapat persoalan terkait BBM, mungkin bisa kedepankan keterbukaan, klarifikasi, dan dialog yang sehat. Dengarkan apa yang menjadi keberatan masyarakat, jelaskan duduk persoalannya secara proporsional, kemudian cari solusi yang tidak merugikan kepentingan publik. Sebab, tujuan kepemimpinan bukan memenangkan perdebatan, melainkan menyelesaikan persoalan.


Pada akhirnya, jabatan memiliki batas waktu, tetapi jejak kepemimpinan akan terus diingat melalui sikap, keputusan, dan cara memperlakukan masyarakat.


Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya.

Jangan merasa akan selalu berada di atas, dan jangan pula memandang rendah mereka yang hari ini berada di bawah. Sebab, waktu dapat mengubah keadaan, tetapi kebijaksanaan dan kerendahan hati akan selalu menjadi nilai yang dihormati.


Semoga setiap pemimpin senantiasa diberikan kebesaran hati untuk mendengar, kejernihan pikiran untuk menilai, serta keberanian untuk mengakui kekeliruan apabila memang terbukti keliru.


Pemimpin yang hebat bukanlah pemimpin yang selalu merasa benar, melainkan pemimpin yang berani mendengar, bersedia mengevaluasi diri, dan mampu menghadirkan keadilan bagi masyarakat.


Jabatan boleh membuat seseorang didengar, tetapi kebijaksanaanlah yang membuatnya dihormati. Jangan sampai ketika berkuasa kita lupa cara menghargai sesama, sebab roda kehidupan terus berputar. Tabur tuai bukan sekadar ungkapan, melainkan pengingat bahwa setiap sikap akan meninggalkan jejak. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya.


Opini Oleh : Inodi 


Baca Juga Berita Lainnya

Demo BBM di Balai Kota Kendari, Pedagang Eceran Minta Kepastian Kebijakan

Polemik BBM dan Kebijaksanaan Pemimpin: Jangan Hanya Melihat dari Satu Sudut Pandang


 

HOTSPOTSULTRA.COM – Pelestarian budaya lokal dapat dilakukan melalui berbagai cara kreatif, salah satunya dengan mengintegrasikan warisan budaya ke dalam produk fesyen modern. Inisiatif tersebut dijalankan As’ad Fadli, pemilik Ripuji Lontaratta, usaha fesyen dan kerajinan asal Makassar, Sulawesi Selatan, yang mengangkat aksara Lontara sebagai identitas utama produknya.


Dirintis sejak 2019, Ripuji Lontaratta memproduksi berbagai aksesori, seperti tas dan topi, dengan memadukan sentuhan desain modern dan motif khas Sulawesi Selatan. Beberapa produk andalannya antara lain Malebbi Totebag dan Maraja Bucket Hat yang mengusung unsur budaya lokal dalam tampilan yang mengikuti perkembangan tren fesyen.


Ide usaha tersebut berangkat dari kepedulian As’ad terhadap semakin berkurangnya pengenalan aksara Lontara di kalangan generasi muda, khususnya di Makassar. Ia kemudian melihat peluang untuk memperkenalkan kembali warisan budaya daerah melalui produk yang dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari.


“Kami melihat anak muda sekarang, khususnya di Kota Makassar, sudah mulai tidak mengenal lagi aksara Lontara. Di sisi lain, mereka memiliki minat terhadap tas dan topi yang bisa menunjang fesyen. Karena itu, kami membuat usaha ini dengan tujuan menjaga warisan budaya masyarakat Makassar, tetapi tetap bisa tampil keren,” ujar As’ad.


Seiring perkembangannya, Ripuji Lontaratta kini didukung lima tenaga kerja. Pemasaran dilakukan melalui sejumlah saluran, mulai dari gerai fisik, media sosial, kerja sama antarbisnis atau business to business (B2B), hingga keikutsertaan dalam pameran dan berbagai kegiatan promosi.


Pasarnya pun terus berkembang. Produk Ripuji Lontaratta tidak hanya menjangkau konsumen di Makassar, tetapi juga telah dipasarkan ke berbagai kota dan pulau di Indonesia.


Namun, As’ad menyadari bahwa kreativitas dalam menghasilkan produk perlu diimbangi dengan kemampuan mengelola bisnis secara profesional. Penguatan manajemen, pengelolaan sumber daya manusia, serta pemenuhan aspek legalitas menjadi bagian penting dalam membangun usaha yang berkelanjutan.


Untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya, As’ad memanfaatkan platform LinkUMKM by BRI setelah mengenalnya melalui kunjungan ke Rumah BUMN Makassar. Ketertarikannya terhadap program pembelajaran dan pelatihan yang tersedia mendorongnya bergabung untuk memperoleh pengetahuan yang dapat diterapkan dalam pengembangan usaha.


“Setelah saya bergabung dengan LinkUMKM by BRI dan mendapat program pelatihan, usaha saya mengalami perkembangan, terutama di bagian legalitas dan manajemen sumber daya manusia. Saya mendapat ilmu bagaimana mengatur usaha agar bisa berkembang dan bagaimana mengatur tim supaya lebih produktif,” kata As’ad.


LinkUMKM by BRI merupakan platform digital yang menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan UMKM untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha. Hingga September 2026, platform tersebut tercatat telah dimanfaatkan oleh 17,6 juta pelaku UMKM.


Angka tersebut mencerminkan jangkauan program pengembangan usaha berbasis digital yang membuka kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembelajaran dan meningkatkan kemampuan bisnis mereka.




Bagi As’ad, keberadaan Ripuji Lontaratta bukan semata-mata untuk menghadirkan produk fesyen, melainkan juga membawa pesan pelestarian budaya. Melalui motif aksara Lontara, ia ingin memperkenalkan kembali identitas budaya Sulawesi Selatan agar semakin dikenal dan dibanggakan oleh generasi muda.


“Dalam setiap produk kami ada sebuah misi untuk melestarikan budaya aksara Lontara yang sudah mulai dilupakan anak muda. Kami bukan hanya menghadirkan tas dan topi untuk menunjang selera fesyen pelanggan, tetapi juga bercerita melalui motif aksara Lontara bahwa inilah identitas kita yang harus kita lestarikan dan banggakan,” ungkapnya.


Dalam mendukung transaksi penjualan, Ripuji Lontaratta juga memanfaatkan layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) BRI. Menurut As’ad, penggunaan pembayaran digital tersebut memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam menyelesaikan transaksi pembelian.


Meski menunjukkan perkembangan positif, perjalanan bisnisnya tidak lepas dari berbagai kendala. As’ad mengungkapkan bahwa usahanya pernah menghadapi pembatalan pesanan khusus atau custom secara mendadak, serta persaingan bisnis yang dinilainya kurang sehat.


Pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki proses kerja, memperkuat pengelolaan usaha, dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi dinamika pasar.


Sementara itu, Senior Executive Vice President (SEVP) Micro Business Empowerment BRI, M. Candra Utama, menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM perlu dilakukan secara menyeluruh agar pelaku usaha mampu berkembang secara berkelanjutan.


Menurutnya, kebutuhan UMKM tidak terbatas pada dukungan permodalan. Pelaku usaha juga memerlukan penguatan kemampuan manajerial, pendampingan legalitas, strategi pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, serta kemampuan membaca peluang pasar.


“BRI melihat bahwa UMKM memiliki potensi besar untuk terus tumbuh apabila mendapatkan ekosistem pendukung yang tepat. LinkUMKM by BRI menjadi salah satu platform yang kami hadirkan untuk membantu pelaku UMKM belajar, beradaptasi, dan berkembang sesuai kebutuhan usahanya,” pungkas Candra.


Kisah Ripuji Lontaratta memperlihatkan bagaimana kreativitas dapat menjadi jembatan antara pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif. Dengan memadukan identitas lokal, inovasi produk, dan pemanfaatan teknologi digital, UMKM memiliki peluang untuk memperluas pasar sekaligus menjaga warisan budaya agar tetap relevan bagi generasi berikutnya.

Angkat Budaya Lokal Lewat Fesyen, UMKM Makassar Berkembang Bersama LinkUMKM BRI

Peduli Kebersihan Lingkungan, Satgas TMMD ke-130 Kodim 1416/Muna Ajak Siswa SMP 1 Kabawo Kerja Bakti


MUNA, - Hotspotsultra.com – Menanamkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekolah. Semangat tersebut ditunjukkan personel Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Kodim 1416/Muna bersama dewan guru dan siswa-siswi SMP 1 Kabawo melalui kegiatan kerja bakti, Kamis (22/10/2026).


Kegiatan yang berlangsung di sekitar sekolah, Kelurahan Laimpi, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, ini difokuskan pada pembersihan sisi kiri dan kanan jalan di depan sekolah.


Dalam kegiatan tersebut, personel Satgas TMMD bersama para guru dan siswa bergotong royong mengumpulkan sampah serta membersihkan area sekitar jalan. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan nyaman bagi warga sekolah maupun masyarakat yang melintas.


Komandan Satuan Setingkat Kompi (SSK), Kapten Kav Edi Sabara, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari kepedulian Satgas TMMD terhadap kebersihan lingkungan sekaligus upaya menanamkan nilai gotong royong kepada generasi muda.


Menurutnya, keterlibatan siswa dalam kegiatan kebersihan diharapkan dapat membangun kesadaran untuk menjaga lingkungan, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari.


Pihak sekolah juga menyampaikan apresiasi kepada Satgas TMMD ke-130 Kodim 1416/Muna atas keterlibatannya dalam kegiatan tersebut. Kehadiran personel TNI dinilai memberikan kontribusi positif, tidak hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga lewat kegiatan sosial yang mendorong tumbuhnya kepedulian terhadap lingkungan.


Melalui kerja bakti ini, diharapkan kebiasaan menjaga kebersihan dan semangat kebersamaan terus tumbuh di kalangan siswa sehingga tercipta lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan nyaman untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.


(Pen)

Peduli Kebersihan Lingkungan, Satgas TMMD ke-130 Kodim 1416/Muna Ajak Siswa SMP 1 Kabawo Kerja Bakti

Langganan: Postingan (Atom)