Halaman

    Social Items

Visit Namina Blog


SOROTAN PUBLIK : Ketgam Ilustrasi

Opini : Oleh Akbar

BBM Subsidi di SPBUN Jompi, Transparansi Data dan Kontrol Sosial Perlu Berjalan Bersama


SULTRA - hotspotsultra.com - Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, proses distribusinya perlu berjalan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.


SPBUN sebagai salah satu titik penyaluran BBM untuk kebutuhan nelayan memiliki peran penting dalam memastikan subsidi pemerintah sampai kepada penerima yang sesuai dengan ketentuan.


Dalam konteks SPBUN Jompi Jaya Sentosa, Kabupaten Muna, perhatian publik dapat diarahkan pada bagaimana sistem pencatatan dan distribusi BBM subsidi dilaksanakan dari waktu ke waktu.


Pertanyaan yang wajar dalam pengawasan publik bukan semata-mata apakah SOP telah tersedia, tetapi juga apakah pelaksanaannya dapat dibuktikan melalui data.


Berapa volume BBM yang diterima? Berapa yang disalurkan? Bagaimana pencatatan transaksi dilakukan? Siapa kelompok penerimanya? Apakah data administrasi tersebut dapat dicocokkan dengan kondisi distribusi di lapangan?


Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan berarti menyimpulkan telah terjadi penyimpangan. Sebaliknya, hal itu merupakan bagian dari prinsip transparansi agar pengelolaan subsidi dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.


Media sebagai Kontrol Sosial


Dalam kehidupan masyarakat, media memiliki fungsi sebagai ruang informasi sekaligus bagian dari kontrol sosial. Pemberitaan mengenai pelayanan publik dan distribusi barang bersubsidi merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap kepentingan masyarakat.


Kontrol sosial melalui pemberitaan bukan berarti mencari kesalahan atau membangun kesimpulan sebelum adanya pemeriksaan. Peran media justru dapat menjadi jembatan informasi antara masyarakat, pengelola layanan, dan pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan.


Karena itu, pemberitaan perlu dibangun berdasarkan fakta, data, konfirmasi, serta prinsip keberimbangan. Setiap pihak yang disebut atau berkaitan dengan suatu persoalan tetap memiliki ruang untuk memberikan penjelasan.


Dalam persoalan BBM subsidi, media dapat membantu mengawal transparansi dengan mengangkat pertanyaan-pertanyaan publik secara proporsional, sekaligus memberikan ruang bagi pihak terkait untuk menjelaskan kondisi sebenarnya.


Jika seluruh data menunjukkan kesesuaian, maka hasil verifikasi tersebut dapat menjadi penjelasan yang objektif bagi masyarakat. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses pemeriksaan, tentu terdapat mekanisme sesuai ketentuan untuk menindaklanjutinya.


Pengawasan juga tidak seharusnya hanya dilakukan ketika muncul persoalan. Sistem pencatatan yang rapi, dokumentasi transaksi, pengendalian stok, serta pemeriksaan berkala dapat menjadi instrumen untuk menjaga agar distribusi BBM subsidi tetap berjalan sebagaimana mestinya.


Pada akhirnya, transparansi bukan hanya soal menjawab sebuah pemberitaan atau sorotan. Transparansi merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan subsidi yang menggunakan sumber daya negara.


Media menjalankan fungsi kontrol sosial bukan untuk menghakimi, melainkan menghadirkan informasi, membuka ruang klarifikasi, dan mendorong persoalan publik agar dapat dijelaskan berdasarkan data dan fakta.


Sorotan publik seharusnya berakhir pada kejelasan data, bukan pada kesimpulan sepihak.

BBM Subsidi di SPBUN Jompi, Transparansi Data dan Kontrol Sosial Perlu Berjalan Bersama

ARPEKA SULTRA Resmi Laporkan Dugaan Tambang Ilegal di Lameroro, Desak Kapolda Sultra Turun Tangan


KENDARI, SULTRA - hotspotsultra.com - Aliansi Rakyat Pemerhati Keadilan Sulawesi Tenggara (ARPEKA SULTRA) resmi melaporkan dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang berlokasi di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, kepada Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara.


Laporan tersebut disampaikan sebagai bentuk dorongan kepada aparat penegak hukum agar melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan aktivitas pertambangan yang disebut belum memiliki kelengkapan perizinan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.


Sekretaris Jenderal ARPEKA SULTRA, Ucu Lawa, mengatakan laporan tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara melalui surat Nomor B/10/500.10.26.7/IX/2026.


Dalam surat tersebut, sebagaimana disampaikan ARPEKA SULTRA, hasil penelusuran pada basis data perizinan disebut tidak menemukan izin yang masih berlaku terkait aktivitas pertambangan jenis galian C di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana.


Aktivitas yang dimaksud disebut berada di sekitar wilayah dekat Polres Bombana dan diduga dilakukan oleh seseorang berinisial A.


Menurut Ucu Lawa, informasi tersebut menjadi dasar bagi pihaknya untuk meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan status hukum dan legalitas kegiatan pertambangan tersebut.


«“Kami resmi melaporkan dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Kelurahan Lameroro kepada Polda Sultra. Kami meminta laporan ini tidak berhenti pada meja administrasi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan yang objektif dan transparan,” tegas Ucu Lawa.»


ARPEKA SULTRA meminta Polda Sultra melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap legalitas aktivitas pertambangan yang diduga dikelola oleh oknum berinisial “A”.


Pemeriksaan tersebut, kata mereka, diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut memiliki perizinan pertambangan, dokumen lingkungan, maupun dokumen teknis lainnya yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum.


ARPEKA SULTRA menilai dugaan aktivitas pertambangan di wilayah Lameroro perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam.


Selain aspek legalitas, mereka juga meminta aparat memeriksa kemungkinan adanya dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.


Menurut ARPEKA SULTRA, pengawasan terhadap aktivitas pertambangan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk memastikan kewajiban hukum dan lingkungan telah dipenuhi oleh pihak yang menjalankan kegiatan tersebut.


Ucu Lawa menegaskan, laporan yang disampaikan pihaknya bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu. Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya untuk memperoleh kepastian hukum melalui proses pemeriksaan oleh aparat yang berwenang.


“Kalau memang legal, silakan dibuktikan melalui dokumen dan pemeriksaan resmi. Tetapi kalau terbukti ilegal, kami meminta segera dihentikan dan diproses sesuai hukum,” ujar Ucu Lawa.


ARPEKA SULTRA juga mendesak Kapolda Sultra memberikan perhatian terhadap laporan tersebut dan memastikan penanganannya dilakukan secara profesional, objektif, transparan, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.


Mereka berharap proses pemeriksaan dapat memberikan kejelasan kepada publik mengenai status aktivitas pertambangan yang dilaporkan tersebut.


Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya pelanggaran, ARPEKA SULTRA meminta aparat mengambil tindakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga diharapkan dapat memberikan kepastian kepada seluruh pihak.


ARPEKA SULTRA mengajak masyarakat untuk turut mengawal proses penanganan laporan secara objektif dan tidak melakukan penghakiman sebelum adanya hasil pemeriksaan resmi dari aparat penegak hukum.


Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak terkait, termasuk pemilik atau pengelola aktivitas pertambangan yang disebut dalam laporan tersebut. 

ARPEKA SULTRA Resmi Laporkan Dugaan Tambang Ilegal di Lameroro, Desak Kapolda Sultra Turun Tangan

Perkuat SDM, BRI BO Kendari Samratulangi Gelar Pelatihan CS dan Teller


KENDARI, SULTRA - hotspotsultra.com - BRI Branch Office (BO) Kendari Samratulangi terus memperkuat kompetensi dan kualitas sumber daya manusia, khususnya petugas frontliner yang berhadapan langsung dengan nasabah. Senin, 14/9/2026


Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pendidikan Performing Customer Service (CS) dan Teller yang digelar di Swiss-Belhotel Kendari, Sabtu (22/8/2026). Kegiatan tersebut dibuka oleh Wahyu Adi Wibisono, Branch Office Head (BOH) BRI Kendari Samratulangi.


Pendidikan tersebut dilaksanakan dalam empat batch, masing-masing pada 22 Agustus, 5 September, 12 September, dan 18 September 2026.




Kegiatan ini merupakan bagian dari program BRI Corporate University – Regional Corporate University Makassar, yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kualitas pelayanan insan BRI.


Dalam pelatihan tersebut, para peserta mendapatkan pembekalan mengenai standar pelayanan, teknik komunikasi, penampilan, sikap profesional, hingga kemampuan memberikan pelayanan yang ramah, cepat, tepat, dan berkesan.


Pendidikan performing tidak hanya berfokus pada aspek teknis pekerjaan, tetapi juga diarahkan untuk membangun mindset pelayanan. Dengan demikian, setiap interaksi antara petugas dan nasabah diharapkan mampu memberikan rasa nyaman, dihargai, sekaligus menghadirkan solusi atas kebutuhan nasabah.


Materi pelatihan juga memperkuat kemampuan peserta dalam menghadapi beragam karakter dan kebutuhan nasabah. Kemampuan berkomunikasi secara efektif serta menerapkan sikap yang tepat menjadi bagian penting dalam menciptakan pelayanan yang lebih humanis dan profesional.




Bagi BRI, kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas petugas frontliner dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan kebutuhan nasabah dan dinamika pelayanan perbankan.


Selain sebagai sarana peningkatan kompetensi, kegiatan ini menjadi ruang bagi peserta untuk melakukan evaluasi sekaligus mengembangkan kemampuan personal dalam memberikan pelayanan terbaik.


Pelayanan yang baik tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga bagaimana menghadirkan senyum, keramahan, ketepatan, dan ketulusan dalam setiap interaksi dengan nasabah.


Melalui kegiatan tersebut, BRI BO Kendari Samratulangi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menghadirkan pelayanan perbankan yang semakin profesional, humanis, dan berkualitas, sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat.


Tingkatkan Skill dan Service, BRI Kendari Samratulangi Gelar Pendidikan Performing

GEMARI-SULTRA Desak Polda Sultra Panggil dan Periksa Dirut CV Bombana Maju Makmur


KENDARI, SULTRA - hotspotsultra.com - Gerakan Mahasiswa dan Rakyat Indonesia Sulawesi Tenggara (GEMARI-SULTRA) mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara segera memanggil dan meminta keterangan Direktur Utama CV Bombana Maju Makmur terkait aktivitas pertambangan yang menjadi sorotan, khususnya mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Sabtu, 12/9/2026.


Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum GEMARI-SULTRA, Sastra Wijaya, menyusul adanya surat resmi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor B/1010/500.10.26.7/IX/2026 tertanggal 10 September 2026.


Dalam surat tersebut, Dinas ESDM Sultra menerangkan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pemegang IUP CV Bombana Maju Makmur, pihaknya telah menerbitkan Surat Teguran Pertama agar perusahaan menghentikan seluruh aktivitas penambangan di lapangan sebelum dokumen RKAB tahun berjalan mendapatkan persetujuan.


Menanggapi hal tersebut, GEMARI-SULTRA meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan pertambangan yang berlaku.




«“Surat resmi ESDM ini harus menjadi pintu masuk bagi Polda Sultra untuk melakukan pemeriksaan. Kami meminta Direktur Utama CV Bombana Maju Makmur segera dipanggil dan dimintai keterangan mengenai kegiatan operasional, legalitas, serta status persetujuan RKAB perusahaan,” tegas Sastra Wijaya.»


GEMARI-SULTRA juga meminta aparat penegak hukum memverifikasi sejumlah aspek, mulai dari dokumen perizinan, status persetujuan RKAB, lokasi kegiatan pertambangan, volume produksi, aktivitas pengangkutan hingga penjualan hasil tambang.


Menurut GEMARI-SULTRA, pemeriksaan tersebut penting dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Secara regulasi, RKAB Tahunan merupakan salah satu instrumen penting dalam perencanaan kegiatan usaha pertambangan. Dalam PP Nomor 96 Tahun 2021, RKAB Tahunan merupakan rencana kerja dan anggaran biaya pada tahun berjalan yang mencakup aspek pengusahaan, teknik, dan lingkungan.


“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti pada surat teguran administratif. Jika hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya dugaan pelanggaran atau unsur pidana, kami mendesak Polda Sultra melakukan penegakan hukum secara tegas, profesional, dan transparan,” tutup Sastra Wijaya.


Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV Bombana Maju Makmur belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak perusahaan maupun pihak terkait lainnya.




GEMARI-SULTRA Soroti Aktivitas Tambang CV Bombana Maju Makmur, Polda Diminta Bertindak

Ditanya Soal Denda PT TMS Rp2,09 Triliun, Gubernur Sultra: “Kenapa Tanya Saya?”


KENDARI, SULTRA - hotspotsultra.com - Suasana wawancara Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka dengan sejumlah wartawan di Kendari, Selasa (8/9/2026), sempat memanas ketika orang nomor satu di Sultra itu ditanya mengenai kewajiban denda administratif PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS).


Pertanyaan wartawan tersebut berkaitan dengan denda administratif sekitar Rp2,09 triliun yang sebelumnya dikaitkan dengan aktivitas pertambangan PT TMS pada kawasan hutan di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana.


Pertanyaan itu disampaikan kepada Gubernur setelah dirinya menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.


Wartawan mempertanyakan posisi pemerintah daerah serta tindak lanjut terhadap kewajiban pembayaran denda tersebut.


Namun, Gubernur memilih mengarahkan pertanyaan tersebut kepada pihak yang dianggap lebih berwenang memberikan penjelasan.


“Kenapa tanya saya?” demikian respons Gubernur sebagaimana diberitakan sejumlah media lokal dan nasional.


Gubernur kemudian menyampaikan bahwa persoalan pembayaran denda tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada pihak perusahaan maupun aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut.


Respons tersebut kemudian menjadi perhatian karena pertanyaan wartawan menyangkut persoalan lingkungan dan kewajiban finansial perusahaan yang nilainya mencapai triliunan rupiah.


Denda PT TMS Jadi Sorotan


Sebelumnya, PT TMS disebut mendapatkan kewajiban pembayaran denda administratif sekitar Rp2,09 triliun terkait kegiatan pertambangan di kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).


Kawasan yang menjadi sorotan disebut memiliki luas sekitar 172,82 hektare.


Informasi yang beredar menyebut perusahaan telah melakukan pembayaran sebagian dari kewajiban tersebut, sekitar Rp500 miliar. Dengan demikian, masih terdapat nilai kewajiban yang belum diselesaikan sekitar Rp1,5 triliun.


Besarnya nilai denda membuat persoalan tersebut menjadi perhatian publik, khususnya berkaitan dengan kepatuhan perusahaan terhadap aturan penggunaan kawasan hutan serta penyelesaian kewajiban kepada negara.


Di sisi lain, publik juga menunggu kejelasan mengenai mekanisme penagihan, status pembayaran, serta langkah yang akan ditempuh aparat apabila kewajiban tersebut belum sepenuhnya diselesaikan.


Pemerintah Diminta Terbuka


Persoalan PT TMS dinilai bukan sekadar persoalan perusahaan dengan pemerintah, tetapi juga menyangkut kepentingan publik karena berkaitan dengan kawasan hutan dan potensi penerimaan negara.


Karena itu, informasi mengenai status denda, jumlah yang telah dibayarkan, sisa kewajiban, serta tindak lanjut penegakan aturan dinilai penting disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.


Ditanya Soal Denda PT TMS Rp2,09 Triliun, Gubernur Sultra: “Kenapa Tanya Saya?”

Semarak Hari Pelanggan Nasional 2026, BRI Kendari Samratulangi Hadirkan Layanan Spesial bagi Nasabah


KENDARI, SULTRA - hotspotsultra.com - Memperingati Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026, BRI Branch Office (BO) Kendari Samratulangi menghadirkan layanan spesial bagi para nasabah yang berkunjung ke kantor cabang. Jumat, 4/9/2026


Dalam momentum tersebut, nasabah disambut dengan penuh kehangatan melalui pembagian cokelat serta sajian aneka kue tradisional. Suasana pelayanan semakin istimewa ketika jajaran manajemen dan frontliner BRI Kendari Samratulangi mengenakan pakaian adat daerah Toraja.


Nuansa budaya tersebut menjadi bagian dari cara BRI menghadirkan pengalaman pelayanan yang lebih dekat, ramah, dan berkesan bagi nasabah.


Pemimpin Cabang BRI BO Kendari Samratulangi, Wahyu Adi Wibisono, mengatakan, peringatan Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum untuk menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada seluruh nasabah atas kepercayaan yang telah diberikan kepada BRI.


«“Hari Pelanggan Nasional adalah momen istimewa bagi kami untuk menyampaikan apresiasi secara langsung. Kepercayaan dan loyalitas nasabah merupakan fondasi utama keberlangsungan BRI Kendari Samratulangi. Melalui kehangatan sajian kue tradisional, manisnya cokelat, serta senyuman dengan nuansa busana adat ini, kami ingin memastikan nasabah merasa dihargai dan menjadi bagian dari keluarga besar BRI,” ujar Wahyu.»


Menurutnya, semangat Hari Pelanggan Nasional tidak hanya diwujudkan melalui pemberian apresiasi, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh insan BRI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.




Dengan semangat “Melayani dengan Setulus Hati”, BRI Kendari Samratulangi berkomitmen untuk terus mendengarkan kebutuhan dan masukan nasabah serta memberikan layanan perbankan yang profesional, cepat, aman, dan humanis.


Momentum Harpelnas 2026 pun diharapkan semakin mempererat hubungan antara BRI dan nasabah sekaligus memperkuat komitmen untuk tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.


(*) 

Semarak Hari Pelanggan Nasional 2026, BRI Kendari Samratulangi Hadirkan Layanan Spesial bagi Nasabah

Pimred Harian Populer Sesalkan Sikap Oknum Kadis terhadap Wartawan: Pejabat Publik Semestinya Kedepankan Etika dan Keteladanan


KENDARI, SULTRA - Pimpinan Redaksi Harian Populer, Jasrin, menyayangkan dugaan perlakuan intimidatif yang dialami sejumlah wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik dan melakukan konfirmasi kepada seorang oknum kepala dinas di Kabupaten Konawe Selatan (Hasran). Yang terjadi jumat malam, 28/8/2026 di Pijat Refleksi kawasan depan SMKN 2 Kendari. 


Menurut Jasrin, seorang kepala dinas merupakan pejabat publik yang seharusnya mampu memberikan contoh dalam hal etika, komunikasi, serta pengendalian diri, terlebih dalam menghadapi pertanyaan dari wartawan yang sedang menjalankan fungsi kontrol sosial.


“Kami sangat menyayangkan jika benar terjadi sikap kasar, temperamental atau arogan terhadap wartawan. Seorang kepala dinas adalah pejabat publik yang semestinya mengedepankan etika dan keteladanan, bukan justru menunjukkan sikap yang dapat dipersepsikan sebagai intimidatif,” ujar Jasrin.


Ia menilai tingkat pendidikan maupun jabatan seseorang semestinya berjalan seiring dengan kematangan dalam berkomunikasi dan menyikapi kritik.


“Semakin tinggi pendidikan dan jabatan seseorang, seharusnya semakin baik pula cara mengendalikan emosi dan menghargai profesi orang lain. Wartawan datang untuk meminta klarifikasi, bukan untuk mencari keributan,” tegasnya.


Jasrin juga mengingatkan bahwa wartawan memiliki fungsi penting dalam kehidupan demokrasi, termasuk melakukan kontrol sosial dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, perbedaan pertanyaan atau kritik seharusnya dijawab dengan penjelasan yang proporsional, bukan dengan sikap yang dapat menimbulkan kesan tekanan terhadap kerja jurnalistik.


Dengan nada menyindir, Jasrin mengatakan bahwa seorang pejabat publik seharusnya menunjukkan sikap layaknya pemimpin yang mampu menjadi teladan bagi bawahannya.


“Kalau menghadapi wartawan saja harus dengan emosi dan sikap arogan, lalu apa bedanya seorang pejabat dengan orang yang merasa paling berkuasa? Kalau memang ingin menunjukkan mental seperti itu, ya jangan jadi kepala dinas, patutnya jadi ketua preman saja. Itu sindiran keras saya terhadap sikap, bukan tuduhan terhadap pribadi,” ujarnya.


Meski demikian, Jasrin menegaskan bahwa kritik tersebut ditujukan pada sikap dan perilaku yang diduga terjadi, bukan untuk menghakimi pribadi yang bersangkutan.


Ia berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pejabat publik agar lebih terbuka terhadap pertanyaan wartawan dan memahami bahwa tugas jurnalistik merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial dalam pemerintahan.


“Kami tidak meminta pejabat harus selalu setuju dengan pemberitaan. Kalau ada yang tidak benar, silakan bantah dan berikan klarifikasi. Tetapi jangan menghalangi, merendahkan atau memperlakukan wartawan secara intimidatif ketika menjalankan tugasnya,” pungkas Jasrin.


Baca Juga Artikel Berita Terkait 👇

Diduga Gunakan Mobil Dinas di Luar Jam Kerja, Pejabat Konsel Disorot, Wartawan Klaim Dapat Perlakuan Intimidatif


Pimred Harian Populer Sesalkan Sikap Oknum Kadis terhadap Wartawan: Pejabat Publik Semestinya Kedepankan Etika dan Keteladanan

Langganan: Postingan (Atom)