Halaman

    Social Items

Visit Namina Blog

SOROTAN: JPKPN dan GSPI Sultra Soroti Dugaan Pelanggaran ODOL PT ST Nickel Resource


KENDARI – hotspotsultra.com - Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKPN) dan Gerakan Solidaritas Pemuda Indonesia (GSPI) menyoroti dugaan pelanggaran batas muatan kendaraan (Over Dimension Over Loading/ODOL) dalam aktivitas hauling ore nikel yang dilakukan PT ST Nickel Resource di Sulawesi Tenggara.


Aktivitas pengangkutan ore nikel perusahaan tersebut diketahui menggunakan ruas jalan nasional dengan total panjang sekitar 45,47 kilometer.


Berdasarkan keterangan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara, PT ST Nickel Resource telah mengantongi izin penggunaan jalan nasional dengan masa berlaku hingga April 2026.


Perwakilan BPJN Sultra, Lukas B, menjelaskan bahwa izin tersebut mencakup beberapa ruas jalan, yakni Wawotobi–perbatasan Unaaha–Pohara sepanjang 23 kilometer, Pohara–Kota Kendari sepanjang 8 kilometer, Jalan Bumi Praja Kota Kendari sepanjang 5 kilometer, Jalan Haluoleo Kendari sepanjang 0,65 kilometer, serta batas Kabupaten Konawe Selatan–Kota Kendari sepanjang 8 kilometer.


Ia menegaskan bahwa kendaraan yang diizinkan melintas wajib menggunakan truk roda enam dengan batas muatan maksimal 8 ton.


Namun, berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, truk hauling yang digunakan dalam aktivitas pengangkutan ore nikel tersebut diduga membawa muatan hingga sekitar 13 ton per kendaraan. Kondisi ini dinilai melampaui batas ketentuan yang ditetapkan dalam izin penggunaan jalan nasional.


JPKPN dan GSPI juga menyoroti peran tim terpadu yang dibentuk pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas tersebut. Kedua organisasi tersebut menilai hingga saat ini belum terlihat langkah tegas terkait dugaan pelanggaran tonase kendaraan yang melintas di jalan nasional.


Menurut perwakilan tim investigasi JPKPN dan GSPI, laporan dari organisasi masyarakat maupun keluhan masyarakat terkait potensi kerusakan jalan akibat kendaraan bermuatan berlebih seharusnya menjadi perhatian serius bagi pihak terkait.


Mereka menilai diperlukan langkah pengawasan yang lebih tegas guna mencegah kerusakan infrastruktur jalan yang dibangun menggunakan anggaran negara.


JPKPN dan GSPI pun mendorong adanya evaluasi terhadap aktivitas operasional PT ST Nickel Resource, khususnya terkait kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan jalan nasional.


Informasi ini disusun berdasarkan data dan hasil pemantauan lapangan hingga 9 Maret 2026.

Aktivitas Hauling Nikel Diduga Melebihi Batas Muatan, JPKPN–GSPI Soroti Pengawasan

Ketgam Ilustrasi. 


KONAWE SELATAN – hotspotsultra.com - Puluhan karyawan PT Marketindo Selaras (MS), perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan di Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, melakukan aksi mogok kerja, Jumat (6/3/2026). Aksi tersebut dipicu dugaan perlakuan tidak adil dari pihak manajemen perusahaan dalam pengangkatan status karyawan.


Selain menghentikan aktivitas kerja, para karyawan juga melakukan pemblokiran di pintu masuk perusahaan sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dinilai tidak transparan dan diskriminatif.


Salah satu karyawan PT Marketindo Selaras, Jasman, mengungkapkan bahwa aksi mogok kerja dilakukan karena pihak manajemen diduga melakukan pengangkatan karyawan secara sepihak menjadi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).


Menurutnya, sejumlah karyawan yang masa kerjanya relatif singkat justru diangkat statusnya menjadi karyawan kontrak, sementara karyawan lain yang telah bekerja selama 5 hingga 6 tahun masih berstatus buruh harian lepas.


“Seharusnya perusahaan berlaku adil dalam menetapkan status karyawan tanpa memandang kedekatan tertentu. Masih banyak karyawan yang sudah bekerja bertahun-tahun tetapi hingga saat ini belum memiliki kejelasan status di perusahaan,” ujar Jasman.


Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi melanggar ketentuan ketenagakerjaan yang mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu.


“Dalam aturan ketenagakerjaan sudah jelas diatur mengenai status pekerja, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat,” katanya.


Jasman menambahkan, sebelumnya terdapat enam karyawan yang diangkat statusnya menjadi PKWT meski masa kerja mereka disebut belum mencapai dua tahun.


“Ini yang menjadi pertanyaan bagi kami. Bagaimana dengan karyawan lain yang sudah bekerja lebih lama tetapi belum mendapat kejelasan status,” lanjutnya.


Para karyawan berharap pihak manajemen PT Marketindo Selaras dapat segera merespons tuntutan mereka dan memberikan penjelasan terkait kebijakan tersebut.


“Kami berharap perusahaan segera menyahuti tuntutan kami. Jika tidak ada tanggapan, maka aksi mogok kerja dan pemblokiran pintu masuk perusahaan bisa saja terus berlanjut,” tegas Jasman.

Laporan Tim

Diduga Ada Diskriminasi Status Kerja, Puluhan Karyawan PT Marketindo Selaras Mogok Kerja

OJK Sulawesi Tenggara Prioritaskan Media Terverifikasi Dewan Pers, Media Lokal Soroti Akses Informasi


KENDARI – hotspotsultra.com - Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara yang disebut memprioritaskan kerja sama dengan media terdaftar atau terverifikasi di Dewan Pers menuai perhatian sejumlah kalangan jurnalis di daerah tersebut.


Sejumlah pengelola media lokal mempertanyakan kejelasan kebijakan tersebut, khususnya terkait peluang akses informasi, kerja sama publikasi, serta kemitraan dalam kegiatan sosialisasi program OJK bagi media yang belum terdaftar atau belum terverifikasi.


Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menyampaikan kritik terhadap langkah OJK Sulawesi Tenggara yang dinilai mengeluarkan salah satu media dari grup WhatsApp resmi tanpa penjelasan terbuka. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kesan diskriminatif di kalangan insan pers.


Di sisi lain, sejumlah pimpinan media online di Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa tidak semua media yang belum terverifikasi dapat dikategorikan tidak profesional. “Sebagian masih dalam proses administrasi atau melengkapi persyaratan,” ujar salah satu pengelola media


Mereka berharap OJK tetap membuka ruang komunikasi dan memberikan akses informasi secara adil kepada seluruh media, tanpa membedakan status verifikasi, khususnya dalam konteks pelayanan informasi publik.


Perspektif Regulasi dan Keterbukaan Informasi

Secara regulatif, Dewan Pers memiliki fungsi pendataan dan verifikasi perusahaan pers guna meningkatkan profesionalisme serta perlindungan hukum bagi jurnalis. Namun demikian, verifikasi bukan merupakan syarat mutlak bagi media untuk menjalankan aktivitas jurnalistik, sepanjang memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Pers.


Pengamat komunikasi publik di Kendari menilai, kebijakan prioritas terhadap media terverifikasi dapat dipahami dari sisi kehati-hatian lembaga negara dalam menjalin kerja sama resmi. Meski demikian, ia mengingatkan agar prinsip keterbukaan informasi tetap dijaga.


“Kerja sama anggaran publikasi bisa saja memiliki standar administratif tertentu. Namun untuk akses informasi, lembaga negara tidak boleh menutup ruang bagi media mana pun,” ujarnya.


Usulan Jalan Tengah


Sejumlah kalangan mengusulkan agar OJK Sulawesi Tenggara membedakan antara kebijakan kerja sama publikasi dan layanan informasi. Untuk kerja sama berbasis anggaran, standar verifikasi Dewan Pers dapat dijadikan acuan. Sementara untuk permintaan konfirmasi, klarifikasi, dan akses informasi publik, seluruh media tetap dilayani secara proporsional.


Dalam komunikasi yang beredar, disebutkan adanya arahan internal agar dilakukan penyaringan media yang tergabung berdasarkan status keanggotaan Dewan Pers dan asosiasinya. Pernyataan tersebut memunculkan beragam respons di kalangan jurnalis daerah.


Hingga berita ini ditayangkan, pihak OJK Sulawesi Tenggara belum memberikan tanggapan resmi atas konfirmasi yang diajukan sejumlah media. Ruang hak jawab tetap terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Sebagai catatan, konstitusi menjamin kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers, termasuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta Undang-Undang Pers.


Publik berharap polemik ini dapat diselesaikan melalui dialog terbuka dan saling menghormati, sehingga prinsip profesionalisme, transparansi, dan kebebasan pers tetap terjaga di Sulawesi Tenggara.

OJK Sulawesi Tenggara Prioritaskan Media Terverifikasi Dewan Pers, Media Lokal Soroti Akses Informasi


Kendari, – hotspotsultra.com - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan pembagian beasiswa bagi siswa madrasah yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama di Aula Kanwil Kemenag Sultra, Kendari, Selasa (4/3/2026).


Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenag Sultra dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan madrasah, sekaligus memberikan motivasi kepada peserta didik berprestasi maupun yang berasal dari keluarga kurang mampu.


Kepala Kanwil Kemenag Sultra, H. Mansur, S.Pd., M.A., dalam sambutannya menyampaikan bahwa program beasiswa madrasah diharapkan dapat meringankan beban orang tua serta mendorong semangat belajar siswa.


“Beasiswa ini bukan sekadar bantuan finansial, tetapi juga bentuk perhatian dan dukungan moral agar anak-anak terus berprestasi serta menjaga akhlak mulia,” ujarnya.


Puluhan siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA) di wilayah Sulawesi Tenggara menerima bantuan tersebut. Penyerahan beasiswa dilakukan secara simbolis kepada perwakilan siswa yang hadir didampingi orang tua masing-masing.


Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiyah Ramadan yang mengangkat tema pentingnya berbagi dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Suasana kebersamaan semakin terasa saat seluruh peserta mengikuti buka puasa bersama yang dihadiri pejabat struktural, kepala madrasah, guru, serta para siswa penerima beasiswa.


Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenag Sultra berharap sinergi antara pemerintah, madrasah, dan masyarakat semakin solid dalam mewujudkan pendidikan madrasah yang berkualitas dan berdaya saing.


(*) 

Momentum Ramadan 1447 H, Kanwil Kemenag Sultra Perkuat Sinergi Pendidikan Madrasah

 Listrik Tak Stabil Saat Ramadhan, Warga Buton Utara Sampaikan Pernyataan Sikap


BUTON UTARA – hotspotsultra.com - Krisis listrik yang berkepanjangan di Kabupaten Buton Utara kembali menuai sorotan. Puluhan tahun setelah resmi menjadi daerah otonom, masyarakat setempat menilai pelayanan listrik yang stabil sebagai hak dasar belum terpenuhi secara maksimal.


Ketua Investigasi DPD JPKP Nasional Sulawesi Tenggara, Ali, menyampaikan pernyataan sikap bersama masyarakat terkait kondisi tersebut. Dalam keterangannya pada 3 Maret 2026, ia menegaskan adanya keresahan atas pelayanan kelistrikan yang dinilai belum optimal.


“Kami menyuarakan keresahan mendalam atas kinerja PLN Buton Utara yang terkesan melakukan pembiaran terhadap krisis energi di daerah kami,” ujar Ali.


Berikut sejumlah poin yang disampaikan dalam pernyataan sikap tersebut:

1. Pemadaman Berulang Saat Ramadhan

Masyarakat menyoroti pemadaman listrik yang kerap terjadi saat memasuki Bulan Suci Ramadhan. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kenyamanan dan kekhusyukan ibadah, terlebih jika pemadaman dilakukan tanpa pemberitahuan resmi.


2. Koordinasi Pelayanan Dinilai Tidak Jelas

Setiap pengaduan yang disampaikan masyarakat disebut kerap diarahkan ke unit layanan di Kota Baubau. Warga menilai pola koordinasi tersebut perlu diperjelas agar penyelesaian keluhan dapat dilakukan secara efektif tanpa saling lempar tanggung jawab.


3. Kerugian Material Warga

Kondisi listrik yang tidak stabil, termasuk mati-nyala, disebut telah menyebabkan kerusakan sejumlah peralatan elektronik rumah tangga dan pelaku UMKM, seperti kulkas, televisi, serta peralatan usaha. Masyarakat berharap adanya kejelasan mekanisme pertanggungjawaban atas kerugian tersebut.


4. Desakan Solusi Permanen

Pernyataan sikap juga mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dan DPRD setempat dalam mencari solusi jangka panjang terhadap persoalan listrik yang telah berlangsung lama.


Ali menegaskan bahwa masyarakat menginginkan kepastian pelayanan listrik yang layak.


“Listrik bukan barang mewah, melainkan kebutuhan dasar yang setiap bulan kami bayar,” tegasnya.


Ia juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat masyarakat berencana mendatangi Kantor PLN Buton Utara dan Gedung DPRD Buton Utara untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.


Aksi tersebut, menurutnya, bertujuan menuntut penghentian pemadaman tanpa pemberitahuan, khususnya selama Ramadhan, serta meminta kejelasan sistem koordinasi penanganan pengaduan agar dapat diselesaikan di wilayah setempat.


Masyarakat berharap pihak terkait segera memberikan respons dan solusi konkret guna mencegah eskalasi keresahan di tengah publik.

Krisis Listrik di Kabupaten Buton Utara, Warga Desak Perbaikan Layanan PLN

Kecelakaan Kerja di Kawasan Industri PT VDNI Morosi, Satu Sopir Dump Truk Dilaporkan Meninggal


KONAWE – hotspotsultra.com - Kecelakaan kerja dilaporkan terjadi di kawasan industri PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, pada Selasa (3/3/2026). Seorang sopir dump truk dilaporkan meninggal dunia setelah tertimpa portal di area operasional perusahaan.


Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi saat korban berada di dalam kabin kendaraan. Portal yang berada di lokasi kerja diduga roboh dan menghantam bagian atas kabin dump truk hingga mengalami kerusakan cukup parah. Korban dilaporkan terjebak di dalam kendaraan akibat insiden tersebut.


Sejumlah pekerja di lokasi terlihat berupaya melakukan evakuasi terhadap korban. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, terdengar suara seorang pria yang menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia setelah tertimpa portal.


Namun demikian, informasi dalam rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.


Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti robohnya portal yang memicu kecelakaan tersebut masih dalam penelusuran. Pihak kepolisian maupun manajemen perusahaan belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi dan penyebab insiden.


Perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang.

Kecelakaan Kerja di Kawasan Industri PT VDNI Morosi, Satu Sopir Dump Truk Dilaporkan Meninggal

Empat Tahun Tanpa Peningkatan Jalan, Tanjakan Beau dan Walifuo di Buton Utara Jadi Sorotan Pemprov Sultra


BUTONUTARA – hotspotsultra.com - Isu keselamatan dan pembangunan infrastruktur kembali menjadi perhatian publik di Kabupaten Buton Utara. Dua tanjakan ekstrem di Desa Pongkowulu, Kecamatan Kambowa, yakni Tanjakan Beau dan Tanjakan Walifuo, kini menjadi sorotan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.


Kondisi jalan yang curam dan sempit di dua titik tersebut telah lama dikeluhkan warga. Saat musim hujan, badan jalan menjadi licin dan rawan tergelincir. Sebaliknya, ketika musim kemarau, debu tebal mengurangi jarak pandang pengendara. Situasi ini memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas berulang, mulai dari insiden ringan hingga kejadian yang berakibat fatal.


Masyarakat setempat bahkan menjuluki ruas tersebut sebagai “jalur rawan kecelakaan” karena tingginya risiko yang dihadapi pengguna jalan setiap hari. Ruas ini diketahui menjadi akses vital yang menghubungkan aktivitas ekonomi dan mobilitas warga di Kecamatan Kambowa dan sekitarnya.


Aspirasi Disampaikan ke Pemprov

Upaya mendorong percepatan perbaikan infrastruktur tersebut kembali dilakukan pada Kamis (26/02/2026). Seorang anggota legislatif daerah, Morgan, mendatangi Kantor Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung.


Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi perwakilan pemuda pemerhati jalan dari Kecamatan Bonegunu Jaya Sakti. Rombongan diterima oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas bersama jajaran kepala seksi terkait.


Dalam pertemuan itu, Morgan menekankan pentingnya peningkatan kualitas jalan di Kecamatan Kambowa, terutama pada dua tanjakan ekstrem yang dinilai berisiko tinggi bagi keselamatan pengendara.


Ia menyampaikan bahwa jika perbaikan tidak terealisasi tahun ini, maka sudah empat tahun berturut-turut wilayah tersebut tidak mendapatkan program peningkatan jalan dari pemerintah provinsi. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan masyarakat.


Respons Pemerintah Provinsi

Pihak dinas menyatakan akan meneruskan hasil pertemuan tersebut kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah. Selain dua tanjakan ekstrem di Desa Pongkowulu, pertemuan juga membahas kondisi lima jembatan yang dilaporkan mengalami kerusakan.


Beberapa jembatan diusulkan untuk segera masuk dalam agenda pemeliharaan, termasuk rencana perencanaan desain lantai jembatan berbahan baja guna meningkatkan daya tahan konstruksi. Namun demikian, realisasi program tetap menyesuaikan dengan ketersediaan serta alokasi anggaran tahun berjalan.


Pihak dinas menegaskan bahwa Kabupaten Buton Utara tetap menjadi bagian dari skala prioritas pembangunan infrastruktur provinsi. Meski begitu, tahapan pelaksanaan harus melalui proses administrasi dan teknis yang berlaku.


Harapan Warga dan Pentingnya Kolaborasi

Persoalan infrastruktur di wilayah kepulauan dan daerah berbukit seperti Buton Utara memang memerlukan perhatian khusus. Akses jalan yang aman dan layak dinilai menjadi faktor utama dalam menunjang pertumbuhan ekonomi lokal, distribusi logistik, hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan.


Sejumlah tokoh masyarakat di Kecamatan Kambowa berharap adanya kolaborasi yang solid antara unsur legislatif dan eksekutif, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Sinergi dinilai penting agar usulan pembangunan dapat dikawal secara berkelanjutan hingga tahap realisasi.


Selain itu, transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran juga menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Masyarakat berharap penanganan Tanjakan Beau dan Tanjakan Walifuo tidak lagi sebatas wacana, tetapi diwujudkan dalam bentuk perbaikan permanen yang berstandar keselamatan.


Dengan meningkatnya perhatian pemerintah provinsi terhadap persoalan ini, warga Desa Pongkowulu dan Kecamatan Kambowa kini menanti keputusan konkret yang dapat mengakhiri kekhawatiran mereka saat melintasi jalur tersebut.


Bagi masyarakat Buton Utara, perbaikan dua tanjakan ekstrem itu bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, melainkan tentang jaminan keselamatan dan kepastian akses yang lebih aman untuk masa depan.


Hendraone - RED


Empat Tahun Tanpa Peningkatan Jalan, Tanjakan Beau dan Walifuo di Buton Utara Jadi Sorotan Pemprov Sultra

Langganan: Komentar (Atom)