HOTSPOT SULTRA

Ditanya Soal Denda PT TMS Rp2,09 Triliun, Gubernur Sultra: “Kenapa Tanya Saya?”

KENDARI, SULTRA - hotspotsultra.com - Suasana wawancara Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka dengan sejumlah wartawan di Kendari, Selasa (8/9/2026), sempat memanas ketika orang nomor satu di Sultra itu ditanya mengenai kewajiban denda administratif PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS).

Pertanyaan wartawan tersebut berkaitan dengan denda administratif sekitar Rp2,09 triliun yang sebelumnya dikaitkan dengan aktivitas pertambangan PT TMS pada kawasan hutan di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana.

Pertanyaan itu disampaikan kepada Gubernur setelah dirinya menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Wartawan mempertanyakan posisi pemerintah daerah serta tindak lanjut terhadap kewajiban pembayaran denda tersebut.

Namun, Gubernur memilih mengarahkan pertanyaan tersebut kepada pihak yang dianggap lebih berwenang memberikan penjelasan.

“Kenapa tanya saya?” demikian respons Gubernur sebagaimana diberitakan sejumlah media lokal dan nasional.

Gubernur kemudian menyampaikan bahwa persoalan pembayaran denda tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada pihak perusahaan maupun aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut.

Respons tersebut kemudian menjadi perhatian karena pertanyaan wartawan menyangkut persoalan lingkungan dan kewajiban finansial perusahaan yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Denda PT TMS Jadi Sorotan

Sebelumnya, PT TMS disebut mendapatkan kewajiban pembayaran denda administratif sekitar Rp2,09 triliun terkait kegiatan pertambangan di kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Kawasan yang menjadi sorotan disebut memiliki luas sekitar 172,82 hektare.

Informasi yang beredar menyebut perusahaan telah melakukan pembayaran sebagian dari kewajiban tersebut, sekitar Rp500 miliar. Dengan demikian, masih terdapat nilai kewajiban yang belum diselesaikan sekitar Rp1,5 triliun.

Besarnya nilai denda membuat persoalan tersebut menjadi perhatian publik, khususnya berkaitan dengan kepatuhan perusahaan terhadap aturan penggunaan kawasan hutan serta penyelesaian kewajiban kepada negara.

Di sisi lain, publik juga menunggu kejelasan mengenai mekanisme penagihan, status pembayaran, serta langkah yang akan ditempuh aparat apabila kewajiban tersebut belum sepenuhnya diselesaikan.

Pemerintah Diminta Terbuka

Persoalan PT TMS dinilai bukan sekadar persoalan perusahaan dengan pemerintah, tetapi juga menyangkut kepentingan publik karena berkaitan dengan kawasan hutan dan potensi penerimaan negara.

Karena itu, informasi mengenai status denda, jumlah yang telah dibayarkan, sisa kewajiban, serta tindak lanjut penegakan aturan dinilai penting disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Ditanya Soal Denda PT TMS Rp2,09 Triliun, Gubernur Sultra: “Kenapa Tanya Saya?”

By HotspotSultra Rabu, 09 September 2026

Semarak Hari Pelanggan Nasional 2026, BRI Kendari Samratulangi Hadirkan Layanan Spesial bagi Nasabah

KENDARI, SULTRA - hotspotsultra.com - Memperingati Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026, BRI Branch Office (BO) Kendari Samratulangi menghadirkan layanan spesial bagi para nasabah yang berkunjung ke kantor cabang. Jumat, 4/9/2026

Dalam momentum tersebut, nasabah disambut dengan penuh kehangatan melalui pembagian cokelat serta sajian aneka kue tradisional. Suasana pelayanan semakin istimewa ketika jajaran manajemen dan frontliner BRI Kendari Samratulangi mengenakan pakaian adat daerah Toraja.

Nuansa budaya tersebut menjadi bagian dari cara BRI menghadirkan pengalaman pelayanan yang lebih dekat, ramah, dan berkesan bagi nasabah.

Pemimpin Cabang BRI BO Kendari Samratulangi, Wahyu Adi Wibisono, mengatakan, peringatan Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum untuk menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada seluruh nasabah atas kepercayaan yang telah diberikan kepada BRI.

«“Hari Pelanggan Nasional adalah momen istimewa bagi kami untuk menyampaikan apresiasi secara langsung. Kepercayaan dan loyalitas nasabah merupakan fondasi utama keberlangsungan BRI Kendari Samratulangi. Melalui kehangatan sajian kue tradisional, manisnya cokelat, serta senyuman dengan nuansa busana adat ini, kami ingin memastikan nasabah merasa dihargai dan menjadi bagian dari keluarga besar BRI,” ujar Wahyu.»

Menurutnya, semangat Hari Pelanggan Nasional tidak hanya diwujudkan melalui pemberian apresiasi, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh insan BRI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

Dengan semangat “Melayani dengan Setulus Hati”, BRI Kendari Samratulangi berkomitmen untuk terus mendengarkan kebutuhan dan masukan nasabah serta memberikan layanan perbankan yang profesional, cepat, aman, dan humanis.

Momentum Harpelnas 2026 pun diharapkan semakin mempererat hubungan antara BRI dan nasabah sekaligus memperkuat komitmen untuk tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

(*)

Semarak Hari Pelanggan Nasional 2026, BRI Kendari Samratulangi Hadirkan Layanan Spesial bagi Nasabah

By HotspotSultra Jumat, 04 September 2026

Pimred Harian Populer Sesalkan Sikap Oknum Kadis terhadap Wartawan: Pejabat Publik Semestinya Kedepankan Etika dan Keteladanan

KENDARI, SULTRA - Pimpinan Redaksi Harian Populer, Jasrin, menyayangkan dugaan perlakuan intimidatif yang dialami sejumlah wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik dan melakukan konfirmasi kepada seorang oknum kepala dinas di Kabupaten Konawe Selatan (Hasran). Yang terjadi jumat malam, 28/8/2026 di Pijat Refleksi kawasan depan SMKN 2 Kendari.

Menurut Jasrin, seorang kepala dinas merupakan pejabat publik yang seharusnya mampu memberikan contoh dalam hal etika, komunikasi, serta pengendalian diri, terlebih dalam menghadapi pertanyaan dari wartawan yang sedang menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Kami sangat menyayangkan jika benar terjadi sikap kasar, temperamental atau arogan terhadap wartawan. Seorang kepala dinas adalah pejabat publik yang semestinya mengedepankan etika dan keteladanan, bukan justru menunjukkan sikap yang dapat dipersepsikan sebagai intimidatif,” ujar Jasrin.

Ia menilai tingkat pendidikan maupun jabatan seseorang semestinya berjalan seiring dengan kematangan dalam berkomunikasi dan menyikapi kritik.

“Semakin tinggi pendidikan dan jabatan seseorang, seharusnya semakin baik pula cara mengendalikan emosi dan menghargai profesi orang lain. Wartawan datang untuk meminta klarifikasi, bukan untuk mencari keributan,” tegasnya.

Jasrin juga mengingatkan bahwa wartawan memiliki fungsi penting dalam kehidupan demokrasi, termasuk melakukan kontrol sosial dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, perbedaan pertanyaan atau kritik seharusnya dijawab dengan penjelasan yang proporsional, bukan dengan sikap yang dapat menimbulkan kesan tekanan terhadap kerja jurnalistik.

Dengan nada menyindir, Jasrin mengatakan bahwa seorang pejabat publik seharusnya menunjukkan sikap layaknya pemimpin yang mampu menjadi teladan bagi bawahannya.

“Kalau menghadapi wartawan saja harus dengan emosi dan sikap arogan, lalu apa bedanya seorang pejabat dengan orang yang merasa paling berkuasa? Kalau memang ingin menunjukkan mental seperti itu, ya jangan jadi kepala dinas, patutnya jadi ketua preman saja. Itu sindiran keras saya terhadap sikap, bukan tuduhan terhadap pribadi,” ujarnya.

Meski demikian, Jasrin menegaskan bahwa kritik tersebut ditujukan pada sikap dan perilaku yang diduga terjadi, bukan untuk menghakimi pribadi yang bersangkutan.

Ia berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pejabat publik agar lebih terbuka terhadap pertanyaan wartawan dan memahami bahwa tugas jurnalistik merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial dalam pemerintahan.

“Kami tidak meminta pejabat harus selalu setuju dengan pemberitaan. Kalau ada yang tidak benar, silakan bantah dan berikan klarifikasi. Tetapi jangan menghalangi, merendahkan atau memperlakukan wartawan secara intimidatif ketika menjalankan tugasnya,” pungkas Jasrin.

Pimred Harian Populer Sesalkan Sikap Oknum Kadis terhadap Wartawan: Pejabat Publik Semestinya Kedepankan Etika dan Keteladanan

By HotspotSultra Senin, 31 Agustus 2026

Menikmati Eksotisme Pulau Bokori, Surga Bahari di Konawe yang Bikin Betah

Hotspotsultra.com – Bagi pencinta wisata bahari, Pulau Bokori bisa menjadi salah satu pilihan menarik untuk menghabiskan waktu liburan. Berada di wilayah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, pulau ini menyuguhkan perpaduan panorama laut, hamparan pasir putih, dan suasana tropis yang menenangkan.

Pulau Bokori berada di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Letaknya yang relatif dekat dari Kota Kendari membuat destinasi ini cukup mudah dijangkau masyarakat yang ingin menikmati liburan tanpa harus melakukan perjalanan terlalu jauh.

Sesampainya di kawasan pulau, wisatawan akan disambut pemandangan laut yang luas dengan air berwarna kebiruan. Bentang pantai yang terbuka juga memberikan ruang bagi pengunjung untuk sekadar duduk santai, bermain air, berjalan menyusuri tepian pantai hingga mengabadikan momen dalam bentuk foto maupun video.

Bukan hanya saat berada di daratan pulau, perjalanan menuju Bokori juga menawarkan pengalaman tersendiri. Menyeberangi perairan menggunakan perahu memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk menikmati suasana laut sekaligus melihat keindahan perairan di sekitar Pulau Bokori.

Suasana yang tenang menjadi salah satu daya tarik bagi mereka yang ingin sejenak menjauh dari rutinitas. Wisatawan dapat datang bersama keluarga, teman maupun orang terdekat untuk menikmati waktu santai sambil menyaksikan panorama alam.

Dengan karakter wisata bahari yang kuat, Pulau Bokori memiliki potensi menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Tenggara. Keindahan alam dan suasana pulaunya menjadi nilai tersendiri bagi pengunjung yang mencari tempat untuk bersantai dan melepas penat.

Bagi Anda yang tengah menyusun agenda liburan, Pulau Bokori layak dipertimbangkan sebagai salah satu destinasi. Laut yang memanjakan mata, pasir pantai yang menarik, serta perjalanan menyeberang yang memberikan pengalaman berbeda membuat kunjungan ke pulau ini bisa menjadi momen yang sulit dilupakan.

Pulau Bokori - datang menikmati alamnya, pulang membawa cerita.

Menikmati Eksotisme Pulau Bokori, Surga Bahari di Konawe yang Bikin Betah

By HotspotSultra Minggu, 30 Agustus 2026

BAISBANG Sultra Soroti Dugaan Permainan Galian C Bombana, Material Disebut Masuk Proyek APBN di Kolaka

SULAWESI TENGGARA - hotspotsultra.com - Barisan Investigasi Pertambangan (BAISBANG) Sulawesi Tenggara menyoroti dugaan persoalan dalam aktivitas pertambangan batuan atau galian C di sejumlah wilayah Kabupaten Bombana.

Sorotan tersebut mencuat setelah BAISBANG mengaku melakukan investigasi lapangan serta penelusuran terhadap distribusi material batuan dari beberapa lokasi di Bombana.

Berdasarkan hasil penelusuran organisasi tersebut, material dari wilayah Desa Matabundu, Desa Ranokomea, dan Desa Timbala diduga dipasok untuk kebutuhan sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Kolaka.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah Proyek Pembangunan Pengaman Pemecah Ombak Tahap Lanjutan di Desa Tondowolio, Kabupaten Kolaka, yang dikerjakan oleh PT Tri Artha Mandiri.

BAISBANG menduga sebagian material batuan yang digunakan dalam proyek tersebut berasal dari wilayah galian C di Kabupaten Bombana. Proyek itu diketahui menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Selain proyek tersebut, BAISBANG juga menyoroti Proyek Pembangunan Pengaman Pantai Anawoi, Kampung Bajo, Kabupaten Kolaka, yang dilaksanakan oleh CV Bukit Indah Perkasa Raya.

Organisasi tersebut menduga material dari sejumlah lokasi galian C di Bombana turut digunakan untuk proyek tersebut.

Minta Asal-Usul Material Diverifikasi

Koordinator BAISBANG Sultra, Bung Sopokarjo, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah indikasi yang menurutnya perlu diverifikasi oleh instansi berwenang, terutama berkaitan dengan legalitas sumber material.

“Kami menemukan aktivitas galian C di Matabundu, Ranokomea dan Timbala yang berdasarkan penelusuran kami diduga menyuplai material ke proyek di Kolaka. Persoalannya, kami menduga ada sumber material yang belum jelas kelengkapan dokumen perizinannya. Ini yang harus segera diperiksa oleh instansi yang berwenang,” ujar Bung Sopokarjo.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak berhenti pada aktivitas penambangan. Jika material benar digunakan dalam proyek yang dibiayai APBN, maka seluruh rantai pengadaannya juga perlu dipastikan.

Mulai dari sumber material, pemasok, legalitas pertambangan, proses pengangkutan, volume material, hingga nilai transaksi, kata dia, harus memiliki dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau material itu benar masuk ke proyek yang menggunakan APBN, maka harus jelas dari mana material diperoleh, siapa pemasoknya, bagaimana legalitas sumbernya, siapa yang mengangkut, berapa volumenya dan berapa harga pembeliannya,” tegasnya.

Soroti Dugaan Permainan Harga

BAISBANG juga mempertanyakan dugaan adanya perbedaan harga dalam pengadaan material. Namun, pihaknya menegaskan bahwa dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen.

Bung Sopokarjo mengatakan, apabila terdapat perbedaan harga antara material dari sumber yang legal dengan material dari sumber yang dokumennya belum lengkap, maka alasan pemilihan pemasok perlu diperiksa.

“Kami menduga ada permainan harga dalam pengadaan material. Kalau memang material dari sumber yang legal harganya berbeda dengan material dari sumber yang dokumennya tidak lengkap, maka perlu dilihat mengapa sumber tersebut dipilih. Karena itu, kami meminta agar harga pembelian, pemasok, volume dan dokumen transaksinya diperiksa,” katanya.

Meski demikian, BAISBANG menyatakan tidak ingin menarik kesimpulan sebelum adanya pemeriksaan resmi dari instansi yang memiliki kewenangan.

Menurut Bung Sopokarjo, hasil investigasi lapangan tersebut merupakan informasi awal yang perlu diuji melalui dokumen dan verifikasi di lapangan.

“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami sedang membuka dugaan berdasarkan hasil investigasi lapangan. Kalau seluruh dokumen perizinan galian, pengangkutan, penjualan dan pengadaan material lengkap, silakan dibuktikan,” ujarnya.

Minta Kontraktor Berikan Klarifikasi

BAISBANG Sultra meminta instansi teknis terkait serta aparat penegak hukum melakukan verifikasi terhadap aktivitas galian C di Desa Matabundu, Desa Ranokomea, dan Desa Timbala.

Verifikasi tersebut diharapkan mencakup legalitas sumber material, dokumen pengangkutan dan penjualan, surat jalan, nota pembelian, identitas pemasok, volume material, hingga harga yang dibayarkan untuk kebutuhan proyek.

BAISBANG juga meminta PT Tri Artha Mandiri dan CV Bukit Indah Perkasa Raya memberikan klarifikasi mengenai asal-usul material yang digunakan dalam masing-masing proyek di Kabupaten Kolaka.

“Kami meminta kontraktor terbuka kepada publik. Dari mana material diperoleh, siapa pemasoknya dan bagaimana legalitas sumbernya. Ini menyangkut proyek yang menggunakan uang negara. Jangan sampai uang negara digunakan untuk membeli material yang asal-usul dan legalitasnya masih menjadi tanda tanya,” pungkas Bung Sopokarjo.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi perusahaan pelaksana proyek maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan.

Dugaan Permainan Material Proyek APBN di Kolaka, BAISBANG Soroti Sumber Galian C Bombana

By HotspotSultra Sabtu, 29 Agustus 2026

Diduga Gunakan Mobil Dinas di Luar Jam Kerja, Pejabat Konsel Disorot, Wartawan Klaim Dapat Perlakuan Intimidatif

KENDARI, SULTRA - hotspotsultra.com - Penggunaan kendaraan dinas kembali menjadi sorotan publik. Sebuah Toyota Kijang Innova berwarna putih dengan nomor polisi merah DT 1187 H disebut terlihat berada di sebuah klinik pijat refleksi di kawasan depan SMKN 2 Kendari, Jumat malam, 28 Agustus 2026.

Kendaraan berpelat merah tersebut diduga digunakan oleh Hasran Parenda, pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Keberadaan kendaraan dinas di luar jam kerja dan di lokasi yang disebut bukan fasilitas perkantoran kemudian memunculkan pertanyaan: apakah kendaraan tersebut sedang digunakan untuk kepentingan kedinasan atau kepentingan pribadi?

Pertanyaan itu pula yang kemudian mendorong sejumlah wartawan yang tergabung dalam PPWI Sulawesi Tenggara, di antaranya Rn dan As, mendatangi lokasi untuk melakukan konfirmasi.

Langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan upaya memperoleh informasi langsung dari pihak yang bersangkutan sebelum berita diterbitkan.

Mobil Dinas di Tempat Pijat, Publik Berhak Bertanya

Penggunaan kendaraan dinas sejatinya tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan peruntukannya sebagai fasilitas negara/daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan.

Karena itu, ketika kendaraan berpelat merah terlihat berada di sebuah tempat pijat pada malam hari, publik tentu wajar mempertanyakan konteks penggunaannya.

Apakah ada tugas kedinasan? Apakah penggunaan tersebut mendapat izin? Atau kendaraan digunakan untuk kepentingan di luar kedinasan?

Pertanyaan sederhana tersebut seharusnya dapat dijawab secara terbuka oleh pejabat yang bersangkutan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Namun, upaya konfirmasi wartawan di lokasi justru disebut berkembang menjadi persoalan lain.

Wartawan Klaim Dapat Perlakuan Intimidatif

Berdasarkan pantauan dan keterangan wartawan yang berada di lokasi, Hasran Parenda diduga memberikan respons yang dinilai keras dan tidak bersahabat ketika wartawan meminta penjelasan.

Situasi disebut semakin memanas setelah Hasran mantan camat angata memanggil sejumlah orang yang disebut sebagai anggotanya. Sekitar beberapa orang kemudian datang ke lokasi usai di telpon Hasran Ada Apa!?.

Salah seorang wartawan, Rahman dari Beritainfo.id, mengaku mendapat perlakuan yang dinilainya intimidatif.

Rahman menyebut dirinya sempat ditunjuk-tunjuk pada bagian kepala dan kerah bajunya diduga sempat dipegang.

Dalam kejadian tersebut juga disebut terlontar ucapan Hasran "Mantan Camat Angata",

«“Kopulangmi, modatang orang Lepo-Lepo.”»

Rahman juga mengutip pernyataan yang disampaikan Hasran dalam situasi tersebut:

«“Saya ini orang Lepo-Lepo, di Hombis saya ini sudah berapa tahun di sini. Ko salah orang, Dek. Saya ini anak LSM juga.”»

Dugaan tersebut Jika Benar, Ini Bukan Lagi Sekadar Persoalan Mobil Dinas

Persoalan menjadi lebih serius apabila benar terjadi dugaan tindakan berupa penunjukan dengan jari hingga mendorong kepala seorang jurnalis, memegang kerah pakaian, pemanggilan sejumlah orang, atau bentuk tekanan lainnya terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Pejabat publik semestinya memahami bahwa pertanyaan wartawan bukanlah sebuah ancaman, melainkan bagian dari mekanisme kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Jika ada keberatan terhadap pemberitaan, pejabat tentu memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, hak jawab.

Karena itu, dengan dugaan perlakuan intimidatif tersebut benar-benar terjadi, tindakan tersebut patut dipertanyakan dari sisi etika, profesionalitas, dan penghormatan terhadap kebebasan pers.

Terlebih, seorang pejabat pemerintahan semestinya mampu memberikan contoh bagaimana menghadapi kritik dan pertanyaan publik secara tenang, terbuka, serta profesional. Tidak dengan secara emosianal, ataupun Arogan.

UU Pers Menjamin Wartawan Mencari dan Memperoleh Informasi

Kemerdekaan pers dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 4 ayat (3) UU Pers memberikan jaminan kepada pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

Sementara Pasal 18 ayat (1) mengatur ketentuan pidana terhadap pihak yang dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

Dengan dugaan tindakan yang terjadi dapat dikategorikan sebagai penghalangan kegiatan jurnalistik merupakan persoalan yang serius.

harus dibuktikan berdasarkan fakta, alat bukti, keterangan para pihak, dan mekanisme hukum yang berlaku.

Bupati Konsel Diminta Jangan Tutup Mata

Atas munculnya persoalan tersebut, sejumlah wartawan meminta Bupati Konawe Selatan memberikan perhatian dan memastikan persoalan ini tidak berhenti hanya sebagai perdebatan di lapangan.

Dua hal setidaknya perlu mendapat penjelasan:

Pertama, mengenai penggunaan kendaraan dinas Toyota Kijang Innova putih berpelat merah DT 1187 H pada Jumat malam, 28/8/2026.

Kedua, mengenai dugaan perlakuan intimidatif terhadap wartawan yang sedang melakukan konfirmasi.

Jika kendaraan tersebut memang digunakan untuk kepentingan kedinasan, tentu penjelasan mengenai tugas dan dasar penggunaannya penting disampaikan agar publik memperoleh informasi yang utuh.

Sebaliknya, jika terdapat dugaan penggunaan di luar peruntukan, pemerintah daerah dapat melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pula mengenai dugaan intimidasi. persoalan tersebut tidak seharusnya dianggap sepele.

Pejabat Publik Seharusnya Siap Dikritik

Menjadi pejabat publik berarti siap berhadapan dengan pertanyaan masyarakat.

Mobil dinas adalah fasilitas negara. Kebijakan pemerintah menggunakan anggaran publik. Karena itu, penggunaannya merupakan hal yang wajar untuk ditanyakan dan dikontrol oleh masyarakat maupun pers.

Wartawan bukan aparat penegak hukum dan tidak memiliki kewenangan untuk menghakimi seseorang. Tugas wartawan adalah mencari informasi, melakukan verifikasi, meminta klarifikasi, lalu menyajikan fakta secara berimbang.

Sebaliknya, pejabat publik juga memiliki hak untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya.

Yang tidak boleh terjadi adalah ketika proses konfirmasi justru berubah menjadi tekanan,maupun intimidatif terhadap wartawan.

Jika memang dugaannya benar wartawan mendapatkan perlakuan intimidatif hanya karena menjalankan tugas jurnalistik, maka persoalannya jauh lebih besar daripada sekadar penggunaan sebuah kendaraan dinas.

Di akhir kronologi Hasran yang mengaku mantan camat angata dan mmengaku Kepala Dinas Damkar Konsel itu menyuruh pulang sejumlah wartawan dari lokasi (Tempat Pijat), sambil memegang kerah baju seorang jurnalis, "kopulangmi sebelum datang orang Lepo Lepo". Katanya.

Hingga berita ini di Terbikan Redaksi masih memerlukan konfirmasi kepada pimpinan tertinggi yakni Bupati Konawe Selatan dan/atau Membuka Ruang Hak Jawab pihak Oknum Pejabat Konsel yang di sebutkan.

Tim.

Diduga Gunakan Mobil Dinas di Luar Jam Kerja, Pejabat Konsel Disorot, Wartawan Klaim Dapat Perlakuan Intimidatif

By HotspotSultra Sabtu, 29 Agustus 2026

Retribusi Parkir Pasar Butur Diminta Jelas, Dishub Ingatkan Potensi Pungutan Ganda

BUTON UTARA – Persoalan pungutan parkir di kawasan pasar Kabupaten Buton Utara mendapat perhatian dari Dinas Perhubungan. Kepala Dishub Buton Utara, Alwin, S.Pd, meminta agar setiap penarikan retribusi parkir dilakukan berdasarkan ketentuan yang jelas serta oleh petugas yang memiliki kewenangan resmi. Kamis, 20/8/2026

Menurut Alwin, keberadaan pasar memang berkaitan dengan kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Namun, ketika pungutan yang dilakukan berkaitan dengan jasa parkir kendaraan, mekanismenya memiliki dasar dan aturan tersendiri.

“Pasar itu memang kewenangan Perindag. Tetapi kalau yang dipungut adalah retribusi jasa parkir, itu ada dasar dan ketentuannya sendiri. Jadi tidak serta-merta setiap pihak bisa melakukan pungutan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, retribusi tersebut merupakan pembayaran atas jasa parkir kendaraan, bukan biaya yang dibebankan kepada masyarakat hanya karena memasuki kawasan pasar.

Untuk menghindari keraguan di lapangan, Dishub mendorong agar petugas parkir yang menjalankan tugas dilengkapi identitas serta surat keputusan penugasan. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui petugas mana yang memang memiliki kewenangan untuk menarik retribusi.

Alwin juga menyoroti kemungkinan terjadinya pembayaran ganda. Menurutnya, masyarakat yang sudah membayar kepada petugas resmi tidak seharusnya kembali diminta membayar untuk objek parkir yang sama.

“Jangan sampai masyarakat sudah membayar retribusi parkir kepada petugas resmi, kemudian di dalam pasar masih ada lagi yang meminta. Ini yang harus kita antisipasi agar tidak terjadi pemungutan ganda,” tegasnya.

Ia mengingatkan seluruh pihak yang berada di kawasan pasar agar tidak melakukan penarikan uang parkir dengan cara memaksa. Penataan tersebut, kata dia, bukan untuk menghambat aktivitas masyarakat, melainkan menciptakan ketertiban dan kepastian bagi semua pihak.

Dishub juga menjelaskan bahwa pengelolaan jasa parkir pada fasilitas milik pemerintah daerah dapat dilakukan melalui mekanisme yang sah, baik melalui penugasan kepada Dishub maupun kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

“Misalnya RSUD menugaskan kepada pihak Dishub, itu bisa. Kalau tidak, RSUD bisa bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengelolanya sendiri, tentunya dengan mekanisme yang sesuai aturan,” jelasnya.

Dengan penataan yang lebih jelas, masyarakat diharapkan mengetahui siapa petugas yang berwenang, berapa besaran tarif, serta dasar aturan pungutan parkir. Langkah tersebut sekaligus diharapkan mencegah praktik pungutan yang tidak memiliki dasar penugasan.