HOTSPOT SULTRA

Perkuat SDM, BRI BO Kendari Samratulangi Gelar Pelatihan CS dan Teller

KENDARI, SULTRA - hotspotsultra.com - BRI Branch Office (BO) Kendari Samratulangi terus memperkuat kompetensi dan kualitas sumber daya manusia, khususnya petugas frontliner yang berhadapan langsung dengan nasabah. Senin, 14/9/2026

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pendidikan Performing Customer Service (CS) dan Teller yang digelar di Swiss-Belhotel Kendari, Sabtu (22/8/2026). Kegiatan tersebut dibuka oleh Wahyu Adi Wibisono, Branch Office Head (BOH) BRI Kendari Samratulangi.

Pendidikan tersebut dilaksanakan dalam empat batch, masing-masing pada 22 Agustus, 5 September, 12 September, dan 18 September 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program BRI Corporate University – Regional Corporate University Makassar, yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kualitas pelayanan insan BRI.

Dalam pelatihan tersebut, para peserta mendapatkan pembekalan mengenai standar pelayanan, teknik komunikasi, penampilan, sikap profesional, hingga kemampuan memberikan pelayanan yang ramah, cepat, tepat, dan berkesan.

Pendidikan performing tidak hanya berfokus pada aspek teknis pekerjaan, tetapi juga diarahkan untuk membangun mindset pelayanan. Dengan demikian, setiap interaksi antara petugas dan nasabah diharapkan mampu memberikan rasa nyaman, dihargai, sekaligus menghadirkan solusi atas kebutuhan nasabah.

Materi pelatihan juga memperkuat kemampuan peserta dalam menghadapi beragam karakter dan kebutuhan nasabah. Kemampuan berkomunikasi secara efektif serta menerapkan sikap yang tepat menjadi bagian penting dalam menciptakan pelayanan yang lebih humanis dan profesional.

Bagi BRI, kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas petugas frontliner dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan kebutuhan nasabah dan dinamika pelayanan perbankan.

Selain sebagai sarana peningkatan kompetensi, kegiatan ini menjadi ruang bagi peserta untuk melakukan evaluasi sekaligus mengembangkan kemampuan personal dalam memberikan pelayanan terbaik.

Pelayanan yang baik tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga bagaimana menghadirkan senyum, keramahan, ketepatan, dan ketulusan dalam setiap interaksi dengan nasabah.

Melalui kegiatan tersebut, BRI BO Kendari Samratulangi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menghadirkan pelayanan perbankan yang semakin profesional, humanis, dan berkualitas, sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat.

Tingkatkan Skill dan Service, BRI Kendari Samratulangi Gelar Pendidikan Performing

By HotspotSultra Senin, 14 September 2026

GEMARI-SULTRA Desak Polda Sultra Panggil dan Periksa Dirut CV Bombana Maju Makmur

KENDARI, SULTRA - hotspotsultra.com - Gerakan Mahasiswa dan Rakyat Indonesia Sulawesi Tenggara (GEMARI-SULTRA) mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara segera memanggil dan meminta keterangan Direktur Utama CV Bombana Maju Makmur terkait aktivitas pertambangan yang menjadi sorotan, khususnya mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Sabtu, 12/9/2026.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum GEMARI-SULTRA, Sastra Wijaya, menyusul adanya surat resmi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor B/1010/500.10.26.7/IX/2026 tertanggal 10 September 2026.

Dalam surat tersebut, Dinas ESDM Sultra menerangkan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pemegang IUP CV Bombana Maju Makmur, pihaknya telah menerbitkan Surat Teguran Pertama agar perusahaan menghentikan seluruh aktivitas penambangan di lapangan sebelum dokumen RKAB tahun berjalan mendapatkan persetujuan.

Menanggapi hal tersebut, GEMARI-SULTRA meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan pertambangan yang berlaku.

«“Surat resmi ESDM ini harus menjadi pintu masuk bagi Polda Sultra untuk melakukan pemeriksaan. Kami meminta Direktur Utama CV Bombana Maju Makmur segera dipanggil dan dimintai keterangan mengenai kegiatan operasional, legalitas, serta status persetujuan RKAB perusahaan,” tegas Sastra Wijaya.»

GEMARI-SULTRA juga meminta aparat penegak hukum memverifikasi sejumlah aspek, mulai dari dokumen perizinan, status persetujuan RKAB, lokasi kegiatan pertambangan, volume produksi, aktivitas pengangkutan hingga penjualan hasil tambang.

Menurut GEMARI-SULTRA, pemeriksaan tersebut penting dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara regulasi, RKAB Tahunan merupakan salah satu instrumen penting dalam perencanaan kegiatan usaha pertambangan. Dalam PP Nomor 96 Tahun 2021, RKAB Tahunan merupakan rencana kerja dan anggaran biaya pada tahun berjalan yang mencakup aspek pengusahaan, teknik, dan lingkungan.

“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti pada surat teguran administratif. Jika hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya dugaan pelanggaran atau unsur pidana, kami mendesak Polda Sultra melakukan penegakan hukum secara tegas, profesional, dan transparan,” tutup Sastra Wijaya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV Bombana Maju Makmur belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak perusahaan maupun pihak terkait lainnya.

GEMARI-SULTRA Soroti Aktivitas Tambang CV Bombana Maju Makmur, Polda Diminta Bertindak

By HotspotSultra Minggu, 13 September 2026

Ditanya Soal Denda PT TMS Rp2,09 Triliun, Gubernur Sultra: “Kenapa Tanya Saya?”

KENDARI, SULTRA - hotspotsultra.com - Suasana wawancara Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka dengan sejumlah wartawan di Kendari, Selasa (8/9/2026), sempat memanas ketika orang nomor satu di Sultra itu ditanya mengenai kewajiban denda administratif PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS).

Pertanyaan wartawan tersebut berkaitan dengan denda administratif sekitar Rp2,09 triliun yang sebelumnya dikaitkan dengan aktivitas pertambangan PT TMS pada kawasan hutan di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana.

Pertanyaan itu disampaikan kepada Gubernur setelah dirinya menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Wartawan mempertanyakan posisi pemerintah daerah serta tindak lanjut terhadap kewajiban pembayaran denda tersebut.

Namun, Gubernur memilih mengarahkan pertanyaan tersebut kepada pihak yang dianggap lebih berwenang memberikan penjelasan.

“Kenapa tanya saya?” demikian respons Gubernur sebagaimana diberitakan sejumlah media lokal dan nasional.

Gubernur kemudian menyampaikan bahwa persoalan pembayaran denda tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada pihak perusahaan maupun aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut.

Respons tersebut kemudian menjadi perhatian karena pertanyaan wartawan menyangkut persoalan lingkungan dan kewajiban finansial perusahaan yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Denda PT TMS Jadi Sorotan

Sebelumnya, PT TMS disebut mendapatkan kewajiban pembayaran denda administratif sekitar Rp2,09 triliun terkait kegiatan pertambangan di kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Kawasan yang menjadi sorotan disebut memiliki luas sekitar 172,82 hektare.

Informasi yang beredar menyebut perusahaan telah melakukan pembayaran sebagian dari kewajiban tersebut, sekitar Rp500 miliar. Dengan demikian, masih terdapat nilai kewajiban yang belum diselesaikan sekitar Rp1,5 triliun.

Besarnya nilai denda membuat persoalan tersebut menjadi perhatian publik, khususnya berkaitan dengan kepatuhan perusahaan terhadap aturan penggunaan kawasan hutan serta penyelesaian kewajiban kepada negara.

Di sisi lain, publik juga menunggu kejelasan mengenai mekanisme penagihan, status pembayaran, serta langkah yang akan ditempuh aparat apabila kewajiban tersebut belum sepenuhnya diselesaikan.

Pemerintah Diminta Terbuka

Persoalan PT TMS dinilai bukan sekadar persoalan perusahaan dengan pemerintah, tetapi juga menyangkut kepentingan publik karena berkaitan dengan kawasan hutan dan potensi penerimaan negara.

Karena itu, informasi mengenai status denda, jumlah yang telah dibayarkan, sisa kewajiban, serta tindak lanjut penegakan aturan dinilai penting disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Ditanya Soal Denda PT TMS Rp2,09 Triliun, Gubernur Sultra: “Kenapa Tanya Saya?”

By HotspotSultra Rabu, 09 September 2026

Semarak Hari Pelanggan Nasional 2026, BRI Kendari Samratulangi Hadirkan Layanan Spesial bagi Nasabah

KENDARI, SULTRA - hotspotsultra.com - Memperingati Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026, BRI Branch Office (BO) Kendari Samratulangi menghadirkan layanan spesial bagi para nasabah yang berkunjung ke kantor cabang. Jumat, 4/9/2026

Dalam momentum tersebut, nasabah disambut dengan penuh kehangatan melalui pembagian cokelat serta sajian aneka kue tradisional. Suasana pelayanan semakin istimewa ketika jajaran manajemen dan frontliner BRI Kendari Samratulangi mengenakan pakaian adat daerah Toraja.

Nuansa budaya tersebut menjadi bagian dari cara BRI menghadirkan pengalaman pelayanan yang lebih dekat, ramah, dan berkesan bagi nasabah.

Pemimpin Cabang BRI BO Kendari Samratulangi, Wahyu Adi Wibisono, mengatakan, peringatan Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum untuk menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada seluruh nasabah atas kepercayaan yang telah diberikan kepada BRI.

«“Hari Pelanggan Nasional adalah momen istimewa bagi kami untuk menyampaikan apresiasi secara langsung. Kepercayaan dan loyalitas nasabah merupakan fondasi utama keberlangsungan BRI Kendari Samratulangi. Melalui kehangatan sajian kue tradisional, manisnya cokelat, serta senyuman dengan nuansa busana adat ini, kami ingin memastikan nasabah merasa dihargai dan menjadi bagian dari keluarga besar BRI,” ujar Wahyu.»

Menurutnya, semangat Hari Pelanggan Nasional tidak hanya diwujudkan melalui pemberian apresiasi, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh insan BRI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

Dengan semangat “Melayani dengan Setulus Hati”, BRI Kendari Samratulangi berkomitmen untuk terus mendengarkan kebutuhan dan masukan nasabah serta memberikan layanan perbankan yang profesional, cepat, aman, dan humanis.

Momentum Harpelnas 2026 pun diharapkan semakin mempererat hubungan antara BRI dan nasabah sekaligus memperkuat komitmen untuk tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

(*)

Semarak Hari Pelanggan Nasional 2026, BRI Kendari Samratulangi Hadirkan Layanan Spesial bagi Nasabah

By HotspotSultra Jumat, 04 September 2026

Pimred Harian Populer Sesalkan Sikap Oknum Kadis terhadap Wartawan: Pejabat Publik Semestinya Kedepankan Etika dan Keteladanan

KENDARI, SULTRA - Pimpinan Redaksi Harian Populer, Jasrin, menyayangkan dugaan perlakuan intimidatif yang dialami sejumlah wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik dan melakukan konfirmasi kepada seorang oknum kepala dinas di Kabupaten Konawe Selatan (Hasran). Yang terjadi jumat malam, 28/8/2026 di Pijat Refleksi kawasan depan SMKN 2 Kendari.

Menurut Jasrin, seorang kepala dinas merupakan pejabat publik yang seharusnya mampu memberikan contoh dalam hal etika, komunikasi, serta pengendalian diri, terlebih dalam menghadapi pertanyaan dari wartawan yang sedang menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Kami sangat menyayangkan jika benar terjadi sikap kasar, temperamental atau arogan terhadap wartawan. Seorang kepala dinas adalah pejabat publik yang semestinya mengedepankan etika dan keteladanan, bukan justru menunjukkan sikap yang dapat dipersepsikan sebagai intimidatif,” ujar Jasrin.

Ia menilai tingkat pendidikan maupun jabatan seseorang semestinya berjalan seiring dengan kematangan dalam berkomunikasi dan menyikapi kritik.

“Semakin tinggi pendidikan dan jabatan seseorang, seharusnya semakin baik pula cara mengendalikan emosi dan menghargai profesi orang lain. Wartawan datang untuk meminta klarifikasi, bukan untuk mencari keributan,” tegasnya.

Jasrin juga mengingatkan bahwa wartawan memiliki fungsi penting dalam kehidupan demokrasi, termasuk melakukan kontrol sosial dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, perbedaan pertanyaan atau kritik seharusnya dijawab dengan penjelasan yang proporsional, bukan dengan sikap yang dapat menimbulkan kesan tekanan terhadap kerja jurnalistik.

Dengan nada menyindir, Jasrin mengatakan bahwa seorang pejabat publik seharusnya menunjukkan sikap layaknya pemimpin yang mampu menjadi teladan bagi bawahannya.

“Kalau menghadapi wartawan saja harus dengan emosi dan sikap arogan, lalu apa bedanya seorang pejabat dengan orang yang merasa paling berkuasa? Kalau memang ingin menunjukkan mental seperti itu, ya jangan jadi kepala dinas, patutnya jadi ketua preman saja. Itu sindiran keras saya terhadap sikap, bukan tuduhan terhadap pribadi,” ujarnya.

Meski demikian, Jasrin menegaskan bahwa kritik tersebut ditujukan pada sikap dan perilaku yang diduga terjadi, bukan untuk menghakimi pribadi yang bersangkutan.

Ia berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pejabat publik agar lebih terbuka terhadap pertanyaan wartawan dan memahami bahwa tugas jurnalistik merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial dalam pemerintahan.

“Kami tidak meminta pejabat harus selalu setuju dengan pemberitaan. Kalau ada yang tidak benar, silakan bantah dan berikan klarifikasi. Tetapi jangan menghalangi, merendahkan atau memperlakukan wartawan secara intimidatif ketika menjalankan tugasnya,” pungkas Jasrin.

Pimred Harian Populer Sesalkan Sikap Oknum Kadis terhadap Wartawan: Pejabat Publik Semestinya Kedepankan Etika dan Keteladanan

By HotspotSultra Senin, 31 Agustus 2026

Menikmati Eksotisme Pulau Bokori, Surga Bahari di Konawe yang Bikin Betah

Hotspotsultra.com – Bagi pencinta wisata bahari, Pulau Bokori bisa menjadi salah satu pilihan menarik untuk menghabiskan waktu liburan. Berada di wilayah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, pulau ini menyuguhkan perpaduan panorama laut, hamparan pasir putih, dan suasana tropis yang menenangkan.

Pulau Bokori berada di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Letaknya yang relatif dekat dari Kota Kendari membuat destinasi ini cukup mudah dijangkau masyarakat yang ingin menikmati liburan tanpa harus melakukan perjalanan terlalu jauh.

Sesampainya di kawasan pulau, wisatawan akan disambut pemandangan laut yang luas dengan air berwarna kebiruan. Bentang pantai yang terbuka juga memberikan ruang bagi pengunjung untuk sekadar duduk santai, bermain air, berjalan menyusuri tepian pantai hingga mengabadikan momen dalam bentuk foto maupun video.

Bukan hanya saat berada di daratan pulau, perjalanan menuju Bokori juga menawarkan pengalaman tersendiri. Menyeberangi perairan menggunakan perahu memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk menikmati suasana laut sekaligus melihat keindahan perairan di sekitar Pulau Bokori.

Suasana yang tenang menjadi salah satu daya tarik bagi mereka yang ingin sejenak menjauh dari rutinitas. Wisatawan dapat datang bersama keluarga, teman maupun orang terdekat untuk menikmati waktu santai sambil menyaksikan panorama alam.

Dengan karakter wisata bahari yang kuat, Pulau Bokori memiliki potensi menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Tenggara. Keindahan alam dan suasana pulaunya menjadi nilai tersendiri bagi pengunjung yang mencari tempat untuk bersantai dan melepas penat.

Bagi Anda yang tengah menyusun agenda liburan, Pulau Bokori layak dipertimbangkan sebagai salah satu destinasi. Laut yang memanjakan mata, pasir pantai yang menarik, serta perjalanan menyeberang yang memberikan pengalaman berbeda membuat kunjungan ke pulau ini bisa menjadi momen yang sulit dilupakan.

Pulau Bokori - datang menikmati alamnya, pulang membawa cerita.

Menikmati Eksotisme Pulau Bokori, Surga Bahari di Konawe yang Bikin Betah

By HotspotSultra Minggu, 30 Agustus 2026

BAISBANG Sultra Soroti Dugaan Permainan Galian C Bombana, Material Disebut Masuk Proyek APBN di Kolaka

SULAWESI TENGGARA - hotspotsultra.com - Barisan Investigasi Pertambangan (BAISBANG) Sulawesi Tenggara menyoroti dugaan persoalan dalam aktivitas pertambangan batuan atau galian C di sejumlah wilayah Kabupaten Bombana.

Sorotan tersebut mencuat setelah BAISBANG mengaku melakukan investigasi lapangan serta penelusuran terhadap distribusi material batuan dari beberapa lokasi di Bombana.

Berdasarkan hasil penelusuran organisasi tersebut, material dari wilayah Desa Matabundu, Desa Ranokomea, dan Desa Timbala diduga dipasok untuk kebutuhan sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Kolaka.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah Proyek Pembangunan Pengaman Pemecah Ombak Tahap Lanjutan di Desa Tondowolio, Kabupaten Kolaka, yang dikerjakan oleh PT Tri Artha Mandiri.

BAISBANG menduga sebagian material batuan yang digunakan dalam proyek tersebut berasal dari wilayah galian C di Kabupaten Bombana. Proyek itu diketahui menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Selain proyek tersebut, BAISBANG juga menyoroti Proyek Pembangunan Pengaman Pantai Anawoi, Kampung Bajo, Kabupaten Kolaka, yang dilaksanakan oleh CV Bukit Indah Perkasa Raya.

Organisasi tersebut menduga material dari sejumlah lokasi galian C di Bombana turut digunakan untuk proyek tersebut.

Minta Asal-Usul Material Diverifikasi

Koordinator BAISBANG Sultra, Bung Sopokarjo, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah indikasi yang menurutnya perlu diverifikasi oleh instansi berwenang, terutama berkaitan dengan legalitas sumber material.

“Kami menemukan aktivitas galian C di Matabundu, Ranokomea dan Timbala yang berdasarkan penelusuran kami diduga menyuplai material ke proyek di Kolaka. Persoalannya, kami menduga ada sumber material yang belum jelas kelengkapan dokumen perizinannya. Ini yang harus segera diperiksa oleh instansi yang berwenang,” ujar Bung Sopokarjo.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak berhenti pada aktivitas penambangan. Jika material benar digunakan dalam proyek yang dibiayai APBN, maka seluruh rantai pengadaannya juga perlu dipastikan.

Mulai dari sumber material, pemasok, legalitas pertambangan, proses pengangkutan, volume material, hingga nilai transaksi, kata dia, harus memiliki dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau material itu benar masuk ke proyek yang menggunakan APBN, maka harus jelas dari mana material diperoleh, siapa pemasoknya, bagaimana legalitas sumbernya, siapa yang mengangkut, berapa volumenya dan berapa harga pembeliannya,” tegasnya.

Soroti Dugaan Permainan Harga

BAISBANG juga mempertanyakan dugaan adanya perbedaan harga dalam pengadaan material. Namun, pihaknya menegaskan bahwa dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen.

Bung Sopokarjo mengatakan, apabila terdapat perbedaan harga antara material dari sumber yang legal dengan material dari sumber yang dokumennya belum lengkap, maka alasan pemilihan pemasok perlu diperiksa.

“Kami menduga ada permainan harga dalam pengadaan material. Kalau memang material dari sumber yang legal harganya berbeda dengan material dari sumber yang dokumennya tidak lengkap, maka perlu dilihat mengapa sumber tersebut dipilih. Karena itu, kami meminta agar harga pembelian, pemasok, volume dan dokumen transaksinya diperiksa,” katanya.

Meski demikian, BAISBANG menyatakan tidak ingin menarik kesimpulan sebelum adanya pemeriksaan resmi dari instansi yang memiliki kewenangan.

Menurut Bung Sopokarjo, hasil investigasi lapangan tersebut merupakan informasi awal yang perlu diuji melalui dokumen dan verifikasi di lapangan.

“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami sedang membuka dugaan berdasarkan hasil investigasi lapangan. Kalau seluruh dokumen perizinan galian, pengangkutan, penjualan dan pengadaan material lengkap, silakan dibuktikan,” ujarnya.

Minta Kontraktor Berikan Klarifikasi

BAISBANG Sultra meminta instansi teknis terkait serta aparat penegak hukum melakukan verifikasi terhadap aktivitas galian C di Desa Matabundu, Desa Ranokomea, dan Desa Timbala.

Verifikasi tersebut diharapkan mencakup legalitas sumber material, dokumen pengangkutan dan penjualan, surat jalan, nota pembelian, identitas pemasok, volume material, hingga harga yang dibayarkan untuk kebutuhan proyek.

BAISBANG juga meminta PT Tri Artha Mandiri dan CV Bukit Indah Perkasa Raya memberikan klarifikasi mengenai asal-usul material yang digunakan dalam masing-masing proyek di Kabupaten Kolaka.

“Kami meminta kontraktor terbuka kepada publik. Dari mana material diperoleh, siapa pemasoknya dan bagaimana legalitas sumbernya. Ini menyangkut proyek yang menggunakan uang negara. Jangan sampai uang negara digunakan untuk membeli material yang asal-usul dan legalitasnya masih menjadi tanda tanya,” pungkas Bung Sopokarjo.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi perusahaan pelaksana proyek maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan.