KONAWE – hotspotsultra.com - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Konawe, H. Muhammad Wadio, menggelar kegiatan reses di Desa Meraka, Kecamatan Lambuya, Selasa (2/6/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Meraka Hasrifin Latinulu, tokoh masyarakat H. Habibi Tuduan, para stakeholder, serta masyarakat setempat.
Dalam kesempatan itu, H. Muhammad Wadio menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi anggota DPRD untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
"Reses ini adalah tugas kami sebagai anggota DPRD untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat. Kami menjadi jembatan yang menyampaikan berbagai usulan masyarakat kepada pemerintah," ujarnya.
Pada sesi dialog, sejumlah warga menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari BPJS mandiri yang tidak aktif, kebutuhan sarana air bersih, fasilitas tempat olahraga, hingga kebutuhan Tempat Pemakaman Umum (TPU).
Selain itu, perwakilan ibu-ibu majelis taklim juga meminta dukungan pengadaan seragam majelis taklim yang dinilai sudah lama digunakan dan perlu diperbarui.
Menanggapi keluhan terkait BPJS, H. Muhammad Wadio menjelaskan bahwa banyak kartu BPJS yang menjadi tidak aktif karena tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Namun demikian, pihaknya akan berupaya membantu masyarakat agar kembali mendapatkan akses layanan kesehatan.
"Kalau ada masyarakat yang sakit dan membutuhkan pelayanan rumah sakit, yang terpenting adalah penanganan kesehatannya terlebih dahulu. Soal administrasi bisa diselesaikan kemudian. Untuk kasus tertentu, lebih baik dibuatkan kepesertaan baru agar proses pelayanan lebih cepat," jelasnya.
Ia juga mengakui bahwa sektor kesehatan masih menjadi salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat Kabupaten Konawe, termasuk pelayanan di BLUD Konawe yang kerap menjadi bahan pembahasan dalam rapat dengar pendapat DPRD.
"Keluhan terkait pelayanan kesehatan ini bukan hanya terjadi di Desa Meraka, tetapi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Konawe. Kami di Komisi III yang berjumlah sembilan orang akan terus berupaya melakukan perbaikan secara bertahap," katanya.
Terkait kebutuhan sarana air bersih dan TPU, H. Muhammad Wadio menyatakan kesiapannya membantu melalui mobilisasi alat berat yang dimilikinya.
"Insya Allah minggu depan saya akan berupaya membantu dengan menurunkan alat yang ada untuk mendukung kebutuhan masyarakat," ungkapnya.
Sementara itu, mengenai usulan beasiswa pendidikan, ia menegaskan akan terus memperjuangkan aspirasi tersebut meskipun DPRD bukan merupakan pengguna anggaran.
"Kami memiliki fungsi pengawasan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Usulan beasiswa tetap akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan," tambahnya.
Dalam dialog tersebut, sejumlah tokoh masyarakat juga menyinggung adanya janji pembangunan dari anggota dewan sebelumnya yang belum terealisasi. Menanggapi hal itu, H. Muhammad Wadio menegaskan bahwa dirinya tidak ingin memberikan janji yang berlebihan kepada masyarakat.
"Saya tidak ingin banyak berjanji. Yang bisa saya sampaikan adalah insya Allah akan saya perjuangkan sesuai kemampuan dan kewenangan yang ada," tegasnya.
Selain persoalan kesehatan dan infrastruktur, warga juga mengusulkan bantuan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk alat peraga untuk Taman Kanak-Kanak (TK).
Tokoh masyarakat Desa Meraka, H. Habibi Tuduan, menyampaikan bahwa kegiatan reses merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.
"Reses adalah wadah untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat. Aspirasi masyarakat perlu diterima dan diperjuangkan, namun tetap harus dipahami bahwa setiap program memiliki mekanisme dan keterbatasan anggaran," ujarnya.
Ia juga berharap adanya perhatian terhadap kebutuhan seragam majelis taklim, bantuan bibit pertanian, pembangunan drainase sepanjang sekitar 35 meter yang kerap menyebabkan banjir, serta peningkatan akses beasiswa pendidikan.
Sementara itu, Kepala Desa Meraka, Hasrifin Latinulu, mengungkapkan bahwa pemerintah desa memiliki banyak program pembangunan yang ingin direalisasikan. Namun, keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi menjadi tantangan tersendiri.
"Banyak program yang ingin kami kerjakan untuk masyarakat, tetapi kemampuan anggaran sangat terbatas. Meski demikian, sejumlah program tetap kami prioritaskan, termasuk agenda pembangunan Kantor Koperasi Merah Putih yang telah masuk dalam perencanaan," katanya.
Menutup kegiatan reses, H. Muhammad Wadio kembali menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal dan memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
"Kami bukan pengguna anggaran. Tugas kami adalah mendengarkan, menyerap, mengawal, dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Berbagai persoalan yang ada akan kami upayakan untuk diperbaiki secara bertahap," pungkasnya.
Tidak ada komentar