Demi Kelestarian Alam, Diam Diam Ketua Investigasi JPKP Sultra Terobos 5 Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Buton Utara Resmi Terbentuk

KENDARI – hotspotsultra.com - Upaya perlindungan sumber daya kelautan dan pelestarian alam di Kabupaten Buton Utara mendapat suntikan tenaga baru. Sebanyak lima Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang mencakup sekitar 50 Kepala Keluarga (KK) di wilayah pesisir resmi menerima Surat Keputusan (SK) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Tenggara. Rabu, 3/2/2026

Langkah ini disambut baik oleh DPD JPKP Nasional Sultra sebagai lembaga pendamping. Ketua Investigasi DPD JPKP Nasional Sultra, Ali, mengungkapkan rasa syukurnya atas legalitas yang diberikan kepada kelompok-kelompok tersebut.

Benteng Pertahanan Melawan Illegal Fishing

Pembentukan POKMASWAS ini diproyeksikan menjadi garda terdepan dalam membantu pemerintah daerah mengawasi ekosistem laut. Fokus utama mereka adalah menekan angka penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) serta mencegah pengrusakan lingkungan, khususnya ekosistem mangrove yang menjadi paru-paru pesisir.

"Alhamdulillah, ada 5 kelompok dari 5 desa pesisir yang sudah di-SK-kan. Ini adalah langkah konkret untuk membantu Pemda dalam menjaga kelestarian alam demi masa depan anak cucu kita," ujar Ali pada Rabu (04/02/2026).

Terintegrasi ke Pusat dan Rencana Posko Aduan

Tidak hanya bergerak di tingkat lokal, kelompok ini juga telah terdaftar di database POKMASWAS Pusat di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Segala bentuk temuan kegiatan ilegal di lapangan akan dilaporkan secara berkala ke tingkat provinsi sebagai bahan pantauan pemerintah pusat.

Sebagai langkah penguatan, Ali berencana menginisiasi pembentukan posko-posko aduan di setiap desa pesisir. Namun, ia menekankan pentingnya koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat.

"Kami akan segera berdiskusi dengan Pemerintah Daerah, mulai dari Bupati, DPMD, hingga Dinas Perikanan. Sinergi ini penting agar kerja POKMASWAS di lapangan lebih efektif dan memiliki payung koordinasi yang jelas," tambahnya.

Panggilan Pengabdian Tanpa Pamrih

Mengingat peran strategis namun bersifat sukarela (tidak digaji), Ali berharap adanya perhatian dan dukungan moril maupun materil dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten.

"Mereka bekerja demi kepentingan masyarakat luas dan keberlanjutan sumber daya alam Buton Utara. Harapan kami, pimpinan daerah dapat memberikan dukungan nyata agar semangat para pengawas ini tetap terjaga," pungkasnya.

(Henr3d) .