Mahasiswa Konawe Gelar Aksi di KPK, Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Proyek Jalan Mataiwoi–Abuki

Jakarta – Puluhan mahasiswa asal Kabupaten Konawe yang sedang menempuh pendidikan di Jakarta kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (26/11/2025). Aksi ini merupakan yang kedua kalinya, dengan tuntutan yang sama, yakni mendesak KPK mengambil alih penyelidikan dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan Mataiwoi–Abuki di Kabupaten Konawe.

Proyek pengaspalan jalan sepanjang kurang lebih 4,5 kilometer dengan nilai anggaran sebesar Rp18 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 itu kembali menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul munculnya kerusakan cukup parah pada sejumlah titik jalan, meski proyek tersebut baru beroperasi kurang dari satu tahun.

Warga yang melintas disebut kerap mengeluhkan retakan serta amblasnya permukaan jalan pada beberapa bagian, kondisi yang dinilai tidak wajar untuk proyek infrastruktur baru. Situasi ini memperkuat dugaan para mahasiswa bahwa telah terjadi penyimpangan dalam proses pengerjaan.

Koordinator aksi, Muh. Arsandi, menegaskan bahwa kualitas jalan yang telah rusak dalam waktu singkat mengindikasikan adanya masalah serius terkait material dan pelaksanaan konstruksi. Ia juga mempertanyakan efektivitas pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh pihak dinas teknis.

“Kerusakan itu bukan kategori ringan. Untuk proyek bernilai Rp18 miliar, kualitas yang ditampilkan tidak pantas sama sekali. Kami mendesak KPK untuk memeriksa Kepala Dinas SDA/Bina Marga Sultra Pahri Yamsul, pihak kontraktor PT Elfatih Arsa Putra, serta PPK proyek,” tegasnya.

Mahasiswa juga menilai lambatnya respons aparat penegak hukum di Sulawesi Tenggara terhadap laporan dugaan penyimpangan semakin menguatkan kecurigaan adanya stagnasi dalam proses penanganan. Mereka menilai, hingga kini belum ada kepastian ataupun perkembangan berarti terkait penyelidikan awal di daerah.

Arsandi menambahkan bahwa pihaknya meminta KPK menurunkan tim teknis independen untuk melakukan penilaian langsung terhadap kualitas konstruksi di lapangan.

“Kami menginginkan penilaian yang objektif, bukan hanya berdasarkan laporan administrasi. Jalan itu harus diperiksa secara menyeluruh agar jelas apakah terdapat pelanggaran spesifikasi,” ujarnya.

Sementara itu, inisiator aksi, Rahim, menyampaikan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bagian dari pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara. Ia menekankan pentingnya transparansi dan penegakan hukum untuk mencegah potensi kerugian negara.

“Kami tidak hanya fokus pada kerusakan jalan, tetapi pada pola pengerjaan proyek pemerintah yang terus berulang. Jika tidak diawasi dengan ketat, potensi penyimpangan dan kerugian negara akan terus terjadi,” pungkasnya.