Diduga Abaikan Aduan dan Anti-Kritik, JPKP Nasional Sultra Desak Gubernur Evaluasi Kadis Perikanan dan Sekretaris DKP

SULTRA, KENDARI - hotspotsultra.com - Transparansi serta kualitas pelayanan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menjadi sorotan. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Nasional Sultra menilai pimpinan DKP Sultra diduga tidak responsif terhadap aduan masyarakat dan terkesan anti-kritik.

Kekecewaan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan DPD JPKP Nasional Sultra, Ali. Ia menilai Kepala Dinas beserta Sekretaris DKP Sultra tidak menunjukkan profesionalisme dalam menangani laporan masyarakat yang disebut telah berlarut-larut selama beberapa bulan tanpa tindak lanjut yang jelas.

“Kami sangat kecewa dengan kinerja Kadis Perikanan Provinsi Sultra. Sudah beberapa bulan aduan yang kami sampaikan hanya menjadi tumpukan berkas tanpa solusi,” ujar Ali, Kamis (21/05/2026).

Ali juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah beberapa kali menyampaikan surat resmi dan mencoba melakukan komunikasi langsung dengan pihak dinas. Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak mendapat respons yang maksimal.

“Kami sudah datang secara resmi dengan menyurat, tetapi mereka selalu tidak berada di tempat. Bahkan saat surat pemberitahuan aksi dimasukkan beberapa hari lalu, pihak dinas kembali sulit ditemui. Apakah pola seperti itu layak dipertahankan dalam kepemimpinan pelayanan publik?” katanya.

Selain itu, Ali yang diketahui merupakan alumni Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta turut menyoroti penempatan pejabat di sektor perikanan yang dinilai tidak memahami substansi dan kebutuhan dunia kelautan maupun perikanan.

“Kami sangat menyayangkan apabila pejabat yang tidak memahami dunia perikanan justru ditempatkan memimpin dinas strategis seperti ini,” tegasnya.

Atas kondisi tersebut, DPD JPKP Nasional Sultra mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DKP Sultra, khususnya pada posisi Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas.

Menurut Ali, Sulawesi Tenggara memiliki banyak sumber daya manusia yang kompeten serta memiliki latar belakang pendidikan perikanan yang dinilai lebih sesuai untuk menduduki jabatan tersebut.

Ia juga menambahkan bahwa selama beberapa tahun terakhir pihaknya aktif membangun kemitraan dalam pengawasan laut bersama PSDKP Kelautan dan Perikanan Provinsi Sultra. Namun, kepemimpinan DKP Sultra saat ini disebut menjadi yang paling mengecewakan.

“Baru di tahun ini kami benar-benar dibuat geram dengan kinerja Kepala Dinas dan Sekretarisnya,” pungkas Ali.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara terkait tudingan yang disampaikan DPD JPKP Nasional Sultra tersebut.