Kendari – hotspotsultra.com - Aliansi Pemuda Sulawesi Tenggara (Sultra). Amir menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi damai guna mendorong aparat penegak hukum melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dua lantai tahap I di SMP Negeri 4 Kendari.
Rencana aksi tersebut disebut sebagai bentuk partisipasi publik dalam mengawal transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan. Aliansi menegaskan bahwa langkah yang ditempuh bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan meminta proses pemeriksaan yang objektif dan profesional oleh institusi yang berwenang.
Proyek pembangunan RKB itu didanai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 dengan nilai pagu anggaran sekitar Rp1,79 miliar. Proyek tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik setelah muncul informasi bahwa kondisi fisik bangunan di lapangan diduga belum sepenuhnya rampung meskipun secara administratif dinyatakan selesai.
Koordinator Aliansi Pemuda Sultra dalam pernyataan tertulisnya menyampaikan bahwa aksi yang akan digelar bertujuan meminta kejaksaan melakukan verifikasi menyeluruh agar polemik yang berkembang tidak berlarut-larut.
“Kami menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Karena itu, yang kami dorong adalah pemeriksaan objektif. Jika tidak ada pelanggaran, hasil audit akan menjawab keraguan publik. Namun apabila ditemukan penyimpangan, tentu harus ditindak sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
Berdasarkan data pengadaan pada sistem LPSE, proyek tersebut berada di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari dengan skema kontrak gabungan lumsum dan harga satuan. Skema ini mensyaratkan kesesuaian mutu pekerjaan, volume, serta spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan dan kontrak.
Aliansi menyoroti dua aspek utama yang dinilai perlu diuji secara independen, yakni progres penyelesaian fisik bangunan serta dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada sejumlah bagian konstruksi. Menurut mereka, penilaian berbasis audit teknis penting agar kesimpulan tidak berhenti pada opini.
Mereka mendorong dilakukannya audit fisik dan audit teknis oleh pihak yang kompeten dan independen, mengingat fungsi bangunan sekolah berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan siswa serta tenaga pendidik.
Selain itu, massa aksi juga berencana meminta audit administrasi dan keuangan guna memastikan ada atau tidaknya potensi kerugian keuangan negara/daerah. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara diharapkan dapat melakukan penyelidikan awal terhadap seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.
Adapun tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi antara lain:
Mendesak dilakukannya penyelidikan menyeluruh terhadap proyek pembangunan RKB SMPN 4 Kendari.
Meminta audit fisik dan teknis independen untuk menguji kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi dan standar yang berlaku.
Mendorong audit administrasi dan keuangan guna memastikan tidak terdapat penyimpangan anggaran.
Memeriksa seluruh pihak terkait sesuai kewenangan hukum.
Menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka kepada publik.
Aliansi menilai transparansi proses hukum justru akan melindungi semua pihak, baik pelaksana proyek maupun pemangku kepentingan lainnya, dari tuduhan yang tidak berdasar sekaligus memberikan kepastian hukum apabila ditemukan pelanggaran.
Hingga kini, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pelaksana maupun instansi terkait mengenai progres akhir pekerjaan dan tanggapan atas berbagai sorotan yang berkembang. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dijawab melalui klarifikasi terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
Sejumlah pengamat kebijakan publik lokal menilai pengawasan oleh masyarakat merupakan bentuk kontrol sosial yang sah dalam sistem demokrasi, sepanjang dilakukan secara damai, proporsional, dan berbasis data.
Aksi yang direncanakan disebut akan difokuskan pada penyampaian aspirasi serta penyerahan laporan pengaduan resmi kepada pihak kejaksaan sebagai pintu masuk evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola proyek infrastruktur pendidikan.
Aliansi berharap proses pemeriksaan yang objektif dan profesional dapat memastikan setiap anggaran pendidikan benar-benar menghasilkan bangunan yang aman, layak, dan sesuai standar, sekaligus menjadi pembelajaran untuk peningkatan kualitas pengelolaan proyek publik di masa mendatang.
Tidak ada komentar