Konsel - hotspotsultra.com - Pembangunan infrastruktur pendukung industri pertambangan kembali menjadi perhatian publik di Sulawesi Tenggara. Kali ini, sorotan tertuju pada proyek pembangunan jetty milik PT TIS di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan. Sejumlah warga dan kelompok masyarakat sipil meminta adanya keterbukaan informasi serta penjelasan resmi dari pihak perusahaan dan instansi terkait mengenai legalitas dan dampak lingkungan proyek tersebut. Sabtu, 14/2/2026.
Jetty merupakan fasilitas penting dalam rantai distribusi hasil tambang. Keberadaannya berperan dalam mendukung aktivitas logistik dan hilirisasi industri. Namun, para pengamat menilai pembangunan infrastruktur tambang harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek tata ruang, keselamatan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan.
Ketua Aliansi Rakyat Pemerhati Keadilan Sultra (ARPEKA Sultra), Zaldin, menyampaikan pihaknya menerima laporan warga terkait aktivitas pembangunan jetty tersebut. Menurutnya, tim organisasi telah melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kondisi di lokasi proyek.
Dalam keterangannya, Zaldin menyebut sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran terkait jarak pembangunan jetty yang dinilai cukup dekat dengan permukiman. Selain itu, masyarakat pesisir juga mengaku khawatir terhadap potensi gangguan terhadap aktivitas nelayan tradisional yang menggantungkan hidup dari hasil laut.
“Warga berharap ada penjelasan terbuka mengenai perizinan dan kajian dampak lingkungan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Mereka ingin memastikan bahwa pembangunan ini aman bagi aktivitas sehari-hari,” ujarnya.
Beberapa warga yang ditemui di sekitar lokasi memilih tidak disebutkan identitasnya. Mereka menyatakan belum sepenuhnya memahami rencana teknis pembangunan jetty serta potensi dampaknya dalam jangka panjang. Menurut mereka, sosialisasi yang jelas dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui manfaat maupun risiko proyek tersebut.
Lokasi pembangunan berada di wilayah perairan yang selama ini menjadi jalur transportasi masyarakat antarwilayah pesisir dan pulau sekitar, termasuk menuju Pulau Towea. Aktivitas pelayaran lokal yang cukup padat membuat warga berharap aspek keselamatan pelayaran menjadi perhatian utama dalam perencanaan proyek.
Pihak perusahaan, PT TIS, hingga kini belum memberikan keterangan resmi kepada media terkait tudingan maupun kekhawatiran yang berkembang di masyarakat. Sejumlah pihak mendorong agar perusahaan membuka ruang dialog dengan warga serta mempublikasikan dokumen perizinan yang relevan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pengamat kebijakan publik di Sulawesi Tenggara menilai polemik seperti ini kerap muncul akibat minimnya komunikasi antara perusahaan dan masyarakat sejak tahap awal proyek. Menurutnya, transparansi dan partisipasi publik merupakan prinsip penting dalam tata kelola pertambangan yang baik.
“Setiap proyek strategis harus dilandasi kajian lingkungan yang kuat dan komunikasi sosial yang memadai. Dengan begitu, potensi konflik bisa dicegah sejak dini,” katanya.
Pemerintah daerah diharapkan mengambil peran sebagai mediator untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan. Verifikasi dokumen perizinan, kesesuaian tata ruang, serta kajian dampak lingkungan menjadi aspek penting yang perlu disampaikan secara terbuka kepada publik.
Kabupaten Konawe Selatan sendiri merupakan wilayah dengan potensi sumber daya alam yang besar. Aktivitas industri di daerah ini dinilai perlu diimbangi dengan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun konflik sosial.
Hingga saat ini, warga Desa Bangun Jaya berharap ada pertemuan resmi yang melibatkan perusahaan, pemerintah, dan perwakilan masyarakat.
Dialog terbuka dinilai menjadi langkah penting untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak.
Para tokoh masyarakat menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan investasi tetap diperlukan, namun harus berjalan seiring dengan perlindungan ruang hidup warga. Mereka berharap setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan keselamatan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir di wilayah tersebut.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur industri membutuhkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Kejelasan informasi, pengawasan pemerintah, serta partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.
Media ini mwmbuka ruang konfirmasi, klarifikasi demi keberimbangan informasi.
Tidak ada komentar