KENDARI, SULTRA - Pimpinan Redaksi Harian Populer, Jasrin, menyayangkan dugaan perlakuan intimidatif yang dialami sejumlah wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik dan melakukan konfirmasi kepada seorang oknum kepala dinas di Kabupaten Konawe Selatan. Yang terjadi jumat malam, 28/8/2026 di Pijat Refleksi kawasan depan SMKN 2 Kendari.
Menurut Jasrin, seorang kepala dinas merupakan pejabat publik yang seharusnya mampu memberikan contoh dalam hal etika, komunikasi, serta pengendalian diri, terlebih dalam menghadapi pertanyaan dari wartawan yang sedang menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Kami sangat menyayangkan jika benar terjadi sikap kasar, temperamental atau arogan terhadap wartawan. Seorang kepala dinas adalah pejabat publik yang semestinya mengedepankan etika dan keteladanan, bukan justru menunjukkan sikap yang dapat dipersepsikan sebagai intimidatif,” ujar Jasrin.
Ia menilai tingkat pendidikan maupun jabatan seseorang semestinya berjalan seiring dengan kematangan dalam berkomunikasi dan menyikapi kritik.
“Semakin tinggi pendidikan dan jabatan seseorang, seharusnya semakin baik pula cara mengendalikan emosi dan menghargai profesi orang lain. Wartawan datang untuk meminta klarifikasi, bukan untuk mencari keributan,” tegasnya.
Jasrin juga mengingatkan bahwa wartawan memiliki fungsi penting dalam kehidupan demokrasi, termasuk melakukan kontrol sosial dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, perbedaan pertanyaan atau kritik seharusnya dijawab dengan penjelasan yang proporsional, bukan dengan sikap yang dapat menimbulkan kesan tekanan terhadap kerja jurnalistik.
Dengan nada menyindir, Jasrin mengatakan bahwa seorang pejabat publik seharusnya menunjukkan sikap layaknya pemimpin yang mampu menjadi teladan bagi bawahannya.
“Kalau menghadapi wartawan saja harus dengan emosi dan sikap arogan, lalu apa bedanya seorang pejabat dengan orang yang merasa paling berkuasa? Kalau memang ingin menunjukkan mental seperti itu, ya jangan jadi kepala dinas, patutnya jadi ketua preman saja. Itu sindiran keras saya terhadap sikap, bukan tuduhan terhadap pribadi,” ujarnya.
Meski demikian, Jasrin menegaskan bahwa kritik tersebut ditujukan pada sikap dan perilaku yang diduga terjadi, bukan untuk menghakimi pribadi yang bersangkutan.
Ia berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pejabat publik agar lebih terbuka terhadap pertanyaan wartawan dan memahami bahwa tugas jurnalistik merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial dalam pemerintahan.
“Kami tidak meminta pejabat harus selalu setuju dengan pemberitaan. Kalau ada yang tidak benar, silakan bantah dan berikan klarifikasi. Tetapi jangan menghalangi, merendahkan atau memperlakukan wartawan secara intimidatif ketika menjalankan tugasnya,” pungkas Jasrin.
Baca Juga Artikel Berita Terkait 👇
Tidak ada komentar