Aksi Jilid II Mengguncang Bombana: Publik Desak Penertiban Total Dikbud dari Dugaan Gratifikasi dan Pungutan Dana BOS

Bombana - hotspotsultra.com - Gelombang tuntutan terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bombana kembali meningkat. Aliansi Pemuda Pemerhati Pendidikan menggelar Aksi Jilid II dengan membawa sejumlah tudingan serius, mulai dari dugaan gratifikasi, pungutan liar, hingga penyalahgunaan jabatan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Aksi tersebut berlangsung di dua lokasi, yakni Kantor Bupati dan Kejaksaan Negeri Bombana, pada Kamis (04/12/2025).

Kabid GTK Berinisial E Jadi Fokus Tuntutan Massa

Dalam aksi tersebut, sorotan utama diarahkan kepada pejabat Kabid GTK berinisial E, yang diduga melakukan praktik pemalakan terhadap kepala sekolah. Massa menuntut Bupati Bombana segera memerintahkan audit investigatif oleh Inspektorat serta memberhentikan pejabat yang dianggap menjadi sumber permasalahan di lingkup Dikbud.

“Ini bukan lagi sekadar isu, ini alarm keras. Kepala sekolah dipalak, jabatan digunakan sebagai alat tekanan. Bupati tidak boleh diam,” tegas Wiwing, salah satu orator aksi.

Plt Kadis Dikbud Dinilai Lalai dalam Pengawasan

Desakan massa juga tertuju kepada Plt Kepala Dinas Pendidikan, Ir. Asdar Darwis. Mereka menilai lemahnya sistem pengawasan internal di tubuh Dikbud telah membuka ruang terjadinya praktik tidak terpuji yang mencoreng dunia pendidikan.

“Ketidaktahuan bukan alasan. Itu justru menunjukkan adanya kelalaian struktural,” ujar Koordinator Lapangan aksi.

Sekda Bombana Menyatakan Dukungan atas Tuntutan Publik

Situasi aksi yang memanas mereda setelah Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, turun langsung menemui massa. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah sepakat untuk melakukan langkah penertiban secara menyeluruh.

“Kami sepakat. Jika ada oknum yang terbukti bermain, maka harus diperiksa dan diganti. Inspektorat akan diturunkan untuk melakukan pemeriksaan,” ujarnya di hadapan peserta aksi.

Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan dan sorakan massa, menandakan bahwa tekanan publik mulai mendapatkan respons dari pemerintah daerah.

Seruan Reformasi Total Demi Integritas Pendidikan

Aksi Jilid II ini menegaskan bahwa masyarakat tidak lagi memberikan toleransi terhadap praktik koruptif di sektor pendidikan. Massa menuntut pembersihan menyeluruh, pemeriksaan mendalam, dan penindakan tegas tanpa kompromi.

“Ini bukan hanya soal Dana BOS. Ini menyangkut martabat dan masa depan pendidikan di Bombana. Kami akan terus mengawal hingga persoalan ini tuntas,” tutup orator aksi.