Kendari, 24 Oktober 2025 - Penangkapan mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Muna Barat tak hanya mengungkap dugaan penyimpangan individu, tetapi juga menelanjangi lemahnya fungsi pengawasan internal di tubuh Pemerintah Daerah.
Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas Kampus (Imalak) Sulawesi Tenggara menyoroti keras peran Inspektorat Muna Barat, yang dinilai gagal menjalankan fungsi utama sebagai lembaga pengawas internal.
Ketua Umum Imalak Sultra, Ali Sabarno, menyebut Inspektorat Muna Barat layak disorot dan dimintai pertanggungjawaban atas pembiaran sistemik yang mengakibatkan kebocoran miliaran rupiah dana belanja barang dan jasa.
“Bagaimana mungkin miliaran rupiah bisa ‘dicuri’ lewat laporan fiktif, perjalanan dinas, listrik, hingga BBM, tanpa satu pun alarm dari Inspektorat? Bukankah pengawasan internal adalah fungsi utama mereka? Atau jangan-jangan fungsi itu selama ini hanya simbolik belaka - ada di struktur, tapi tidak hadir dalam kerja nyata?” tegas Ali Sabarno.
Ia menambahkan, praktik serupa terjadi berulang kali dalam beberapa tahun anggaran dengan dokumen formal yang seharusnya diaudit. Namun, tak ada tanda-tanda pencegahan, teguran, ataupun langkah korektif hingga akhirnya Kejaksaan turun tangan.
“Inspektorat Muna Barat diduga gagal menjalankan tugasnya. Entah karena tidak mampu, tidak mau, atau justru ikut bermain dalam sistem yang korup. Publik berhak curiga: apakah ada pembiaran sengaja atau tekanan politik?” ujarnya.
Ali juga menyinggung ironi di balik prestasi pemerintah daerah yang selama ini membanggakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, padahal di saat yang sama terjadi dugaan penyalahgunaan dana rakyat melalui pemalsuan tanda tangan dan manipulasi laporan keuangan.
“Kalau benar Inspektorat bekerja, semestinya penyimpangan ini bisa dicegah sejak dini. Tapi yang terjadi, mereka membiarkan dana publik dirampok di bawah hidung para auditor internal,” imbuhnya.
Menurut Imalak Sultra, lemahnya fungsi pengawasan telah menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas internal. Oleh karena itu, pihaknya menegaskan pentingnya reformasi total di tubuh Inspektorat Muna Barat.
Mereka mendesak agar:
1. Kinerja Inspektorat diaudit secara terbuka dan hasilnya diumumkan kepada publik.
2. Kepala Inspektorat dimintai pertanggungjawaban atas lemahnya sistem pengawasan.
3. Struktur dan mekanisme pengawasan internal diperiksa oleh lembaga independen agar tidak ada lagi potensi penyalahgunaan wewenang.
“Kalau pengawas justru menjadi penonton, atau bahkan pemain, maka siapa yang menjaga uang rakyat?” ujar Ali dengan nada tegas.
Sebagai langkah moral, Imalak Sultra juga mendesak Bupati Muna Barat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Inspektorat dan menata ulang sistem pengawasan agar lembaga tersebut benar-benar independen dan berani menindak penyimpangan.
“Jangan biarkan rakyat kehilangan kepercayaan. Muna Barat butuh pengawas yang berani, bukan hanya pandai diam di balik meja,” tutup Ali Sabarno.
Tidak ada komentar