Halaman

    Social Items

Visit Namina Blog

 

KENDARI, - Hotspotsultra.com - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan pemenuhan hak-hak veteran sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan para pejuang bangsa.


Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Antar-Kementerian/Lembaga (K/L) terkait Hak-Hak Veteran Tahun 2026 yang digelar di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, PT Taspen, serta Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).


Rapat koordinasi dipimpin Kolonel Laut (T) Cahyo Wibowo, M.Han., Kabid Kesejahteraan Veteran Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional Kemhan RI, yang hadir mewakili Kapus Veteran Badan Cadangan Nasional.


Dalam sambutannya, Cahyo Wibowo menegaskan bahwa veteran merupakan bagian penting dari perjalanan sejarah bangsa. Pengabdian dan pengorbanan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) patut dihormati dan dihargai sepanjang masa.


Menurutnya, penghormatan terhadap veteran tidak cukup hanya melalui seremoni atau pemberian penghargaan simbolis. Negara perlu menunjukkan perhatian melalui langkah konkret, terutama dalam pemenuhan hak, peningkatan kesejahteraan, kemudahan akses pelayanan kesehatan, serta penyederhanaan layanan administrasi.


Ia menekankan bahwa pelayanan bagi veteran harus dilaksanakan secara mudah, cepat, tepat, dan transparan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


Selain itu, sinkronisasi kebijakan dan program antarinstansi dinilai penting agar pelaksanaan hak-hak veteran dapat berjalan secara terintegrasi, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh veteran beserta keluarganya.


Koordinasi yang kuat, lanjutnya, menjadi salah satu kunci untuk memastikan setiap kebijakan tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi dapat diwujudkan dalam pelayanan yang efektif dan berkelanjutan.





Korem 143/HO Tekankan Tanggung Jawab Bersama


Pada kesempatan yang sama, Korem 143/Halu Oleo (HO) turut berpartisipasi melalui Kasi Pers Kasrem 143/HO, Kolonel Inf J.P. Situmorang, yang hadir mewakili Danrem 143/HO.


Dalam sambutan Danrem yang disampaikannya, ditegaskan bahwa pemenuhan hak-hak veteran merupakan tanggung jawab moral dan institusional yang membutuhkan perhatian, kepedulian, serta komitmen bersama dari seluruh pihak terkait.


Para veteran telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara. Karena itu, jasa serta pengorbanan mereka perlu diimbangi dengan perhatian nyata, perlindungan, dukungan sosial, dan pelayanan kesehatan maupun kesejahteraan sesuai hak yang berlaku.


Pemenuhan hak tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa sekaligus memastikan para veteran memperoleh pelayanan yang layak pada masa pengabdian mereka telah usai.




Bahas Kendala dan Rumuskan Solusi

Rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, bertukar informasi, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak veteran.


Agenda kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari perwakilan Kemhan RI dan Kepala PT Taspen Kota Kendari, Ilmia Rizki. Peserta juga mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab guna menyampaikan masukan, membahas persoalan di lapangan, serta merumuskan langkah penyelesaian yang dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait.


Sejumlah unsur yang hadir dalam kegiatan tersebut meliputi perwakilan Polda Sulawesi Tenggara, Kodim 1417/Kendari, Lanud Haluoleo, Polres, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kota Kendari, PT Taspen Kota Kendari, serta Ketua DPD LVRI Sulawesi Tenggara, Lettu Mar (Purn) Barmudin.


Keterlibatan berbagai instansi tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga pelayanan kepada veteran dapat berlangsung lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Melalui rapat koordinasi ini, Kemhan RI bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, dan lembaga terkait diharapkan mampu membangun komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat perlindungan, serta memastikan hak-hak veteran terpenuhi secara optimal.


Penghormatan terhadap veteran bukan sekadar mengenang jasa masa lalu, melainkan juga tanggung jawab untuk menghadirkan perhatian dan kesejahteraan yang layak bagi para pejuang bangsa beserta keluarganya.


Kemhan RI Perkuat Sinergi Antarinstansi untuk Pastikan Hak dan Kesejahteraan Veteran

 

KENDARI, - Hotspotsultra.com - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan pemenuhan hak-hak veteran sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan para pejuang bangsa.


Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Antar-Kementerian/Lembaga (K/L) terkait Hak-Hak Veteran Tahun 2026 yang digelar di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, PT Taspen, serta Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).


Rapat koordinasi dipimpin Kolonel Laut (T) Cahyo Wibowo, M.Han., Kabid Kesejahteraan Veteran Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional Kemhan RI, yang hadir mewakili Kapus Veteran Badan Cadangan Nasional.


Dalam sambutannya, Cahyo Wibowo menegaskan bahwa veteran merupakan bagian penting dari perjalanan sejarah bangsa. Pengabdian dan pengorbanan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) patut dihormati dan dihargai sepanjang masa.


Menurutnya, penghormatan terhadap veteran tidak cukup hanya melalui seremoni atau pemberian penghargaan simbolis. Negara perlu menunjukkan perhatian melalui langkah konkret, terutama dalam pemenuhan hak, peningkatan kesejahteraan, kemudahan akses pelayanan kesehatan, serta penyederhanaan layanan administrasi.


Ia menekankan bahwa pelayanan bagi veteran harus dilaksanakan secara mudah, cepat, tepat, dan transparan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


Selain itu, sinkronisasi kebijakan dan program antarinstansi dinilai penting agar pelaksanaan hak-hak veteran dapat berjalan secara terintegrasi, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh veteran beserta keluarganya.


Koordinasi yang kuat, lanjutnya, menjadi salah satu kunci untuk memastikan setiap kebijakan tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi dapat diwujudkan dalam pelayanan yang efektif dan berkelanjutan.





Korem 143/HO Tekankan Tanggung Jawab Bersama


Pada kesempatan yang sama, Korem 143/Halu Oleo (HO) turut berpartisipasi melalui Kasi Pers Kasrem 143/HO, Kolonel Inf J.P. Situmorang, yang hadir mewakili Danrem 143/HO.


Dalam sambutan Danrem yang disampaikannya, ditegaskan bahwa pemenuhan hak-hak veteran merupakan tanggung jawab moral dan institusional yang membutuhkan perhatian, kepedulian, serta komitmen bersama dari seluruh pihak terkait.


Para veteran telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara. Karena itu, jasa serta pengorbanan mereka perlu diimbangi dengan perhatian nyata, perlindungan, dukungan sosial, dan pelayanan kesehatan maupun kesejahteraan sesuai hak yang berlaku.


Pemenuhan hak tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa sekaligus memastikan para veteran memperoleh pelayanan yang layak pada masa pengabdian mereka telah usai.




Bahas Kendala dan Rumuskan Solusi

Rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, bertukar informasi, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak veteran.


Agenda kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari perwakilan Kemhan RI dan Kepala PT Taspen Kota Kendari, Ilmia Rizki. Peserta juga mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab guna menyampaikan masukan, membahas persoalan di lapangan, serta merumuskan langkah penyelesaian yang dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait.


Sejumlah unsur yang hadir dalam kegiatan tersebut meliputi perwakilan Polda Sulawesi Tenggara, Kodim 1417/Kendari, Lanud Haluoleo, Polres, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kota Kendari, PT Taspen Kota Kendari, serta Ketua DPD LVRI Sulawesi Tenggara, Lettu Mar (Purn) Barmudin.


Keterlibatan berbagai instansi tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga pelayanan kepada veteran dapat berlangsung lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Melalui rapat koordinasi ini, Kemhan RI bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, dan lembaga terkait diharapkan mampu membangun komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat perlindungan, serta memastikan hak-hak veteran terpenuhi secara optimal.


Penghormatan terhadap veteran bukan sekadar mengenang jasa masa lalu, melainkan juga tanggung jawab untuk menghadirkan perhatian dan kesejahteraan yang layak bagi para pejuang bangsa beserta keluarganya.


Tidak ada komentar